Gubernur Al Haris Buka Ruang Legal Sumur Minyak, Wujudkan Pengelolaan Migas Berkelanjutan di Jambi
- account_circle Sapra Wintani,Photo Novriansah, video Erick Sutriaedi
- calendar_month Rab, 31 Des 2025
NEWS PUBLIK, JAMBI — Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H. menegaskan bahwa ke depan tidak boleh lagi ada sumur minyak liar di Provinsi Jambi. Pemerintah membuka ruang legal bagi masyarakat untuk mengelola sumur minyak melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 14 Tahun 2025.
Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Al Haris saat mendampingi Wakil Menteri ESDM Republik Indonesia, Yuliot Tanjung, dalam kunjungan ke Station Tanki Pertamina Tempino, Kabupaten Muaro Jambi, Rabu (31/12/2025).
Usai melakukan peninjauan sumur minyak milik masyarakat, Gubernur Al Haris menyampaikan bahwa regulasi baru ini menjadi dasar hukum yang jelas bagi pengelolaan sumur minyak rakyat.
Ia menjelaskan bahwa izin pengelolaan sumur minyak masyarakat kini diatur dalam Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.
“Alhamdulillah, hari ini kita sudah menyosialisasikan Permen Nomor 14. Nantinya sumur minyak masyarakat akan dikelola melalui BUMDes sesuai izin yang diatur dalam peraturan tersebut. Hari ini kita melihat langsung di lapangan bersama Wakil Menteri,” ujar Al Haris.
Skema Kerja Sama BUMD, Koperasi, dan UMKM
Gubernur Al Haris menambahkan bahwa sumur minyak dan gas bumi milik masyarakat akan dinaungi oleh BUMD, koperasi, atau UMKM melalui kerja sama dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
Kerja sama tersebut dapat dilakukan dalam bentuk Kerja Sama Operasi maupun Kerja Sama Teknologi, antara kontraktor wilayah kerja dengan mitra yang ditunjuk.
Menurutnya, kebijakan ini memberikan kepastian hukum sekaligus mendorong pengelolaan migas rakyat yang lebih tertata, aman, dan berkelanjutan.
Gubernur Al Haris menegaskan bahwa dengan dibukanya jalur legal tersebut, tidak ada lagi alasan bagi masyarakat untuk mengelola sumur minyak secara ilegal.
“Kita berharap ke depan tidak ada lagi sumur minyak liar yang tidak memiliki izin. Sekarang masyarakat sudah diberi ruang untuk bekerja sama melalui BUMD, koperasi, atau UMKM. Silakan pilih skema yang ada, jangan ada lagi yang ilegal,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi nasional, memperkuat ketahanan energi, serta mendukung target swasembada energi. Selain itu, kebijakan ini diharapkan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat dan pemerintah daerah.
Target Produksi Hingga 1.000 Barel per Hari
Sementara itu, Wakil Menteri ESDM RI, Yuliot Tanjung, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau langsung penampungan minyak masyarakat yang saat ini dikelola secara mandiri dan ke depan akan bekerja sama dengan BUMD, koperasi, maupun UMKM.
Ia menyebutkan bahwa saat ini pengelolaan sumur masyarakat telah menghasilkan sekitar 240 barel per hari dan berpotensi terus meningkat.
“Kita berharap dari sumur-sumur masyarakat ini produksinya bisa mencapai 1.000 barel per hari, sehingga kebutuhan masyarakat setempat terpenuhi dan Jambi tetap aman dari sisi ketersediaan BBM,” ungkap Yuliot.
Kunjungan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam menata aktivitas penambangan minyak rakyat agar berjalan secara aman, legal, berkelanjutan, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan.
- Penulis: Sapra Wintani,Photo Novriansah, video Erick Sutriaedi
- Editor: NEWS PUBLIK
- Sumber: Diskominfo Provinsi Jambi
