KUA-PPAS APBD 2027 Labusel Disepakati, Bupati dan Wabup Hadir di Paripurna
- account_circle RM
- calendar_month Selasa, 25 Agt 2026
- print Cetak
NEWS PUBLIK | LABUHANBATU SELATAN – Arah kebijakan anggaran Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) untuk 2027 mulai memasuki tahap penting. Bupati Labusel Fery Sahputra Simatupang, S.H., bersama Wakil Bupati Syahdian Purba Siboro, S.H., menghadiri Rapat Paripurna DPRD Labusel yang membahas KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 sekaligus Perubahan APBD 2026, Senin (24/8/2026).
Rapat berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Labusel, Desa Mampang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara.
Agenda utama paripurna yakni penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027. Di saat bersamaan, DPRD dan pemerintah daerah juga membahas Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Arah APBD 2027 Mulai Dikunci
Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS menjadi salah satu tahapan penting sebelum Pemkab Labusel melanjutkan proses penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.
Dokumen tersebut menjadi pijakan awal dalam menentukan arah kebijakan pendapatan, belanja serta prioritas pembangunan daerah untuk tahun mendatang.
Dengan demikian, pembahasan KUA-PPAS bukan sekadar agenda administratif. Kesepakatan tersebut akan menjadi salah satu dasar bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan program serta alokasi anggaran yang akan dituangkan dalam APBD 2027.
Kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan menjadi bagian penting yang harus diperhitungkan dalam proses tersebut.
Perubahan APBD 2026 Ikut Dibahas
Selain KUA-PPAS APBD 2027, rapat paripurna juga membahas Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan anggaran dengan perkembangan kondisi keuangan daerah, kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, serta prioritas pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Pembahasan perubahan anggaran menjadi penting untuk memastikan program yang berjalan tetap memiliki dukungan anggaran yang sesuai dengan kondisi terkini.
Pemerintah daerah bersama DPRD diharapkan mampu menjaga agar perubahan anggaran tetap mengedepankan efektivitas dan manfaat bagi masyarakat.
- Penulis: RM
