Bupati Labusel Minta OPD Kooperatif, BPK RI Periksa Pengelolaan Bantuan Pendidikan
- account_circle RM
- calendar_month 18 jam yang lalu
- print Cetak
BOS hingga Rehabilitasi Sarana Pendidikan
Fery menjelaskan, Pemkab Labusel telah menyalurkan berbagai bentuk dukungan untuk menunjang operasional satuan pendidikan.
Dukungan tersebut antara lain melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD), rehabilitasi sarana dan prasarana, serta bantuan operasional lainnya.
Beragam program tersebut diarahkan untuk memperluas pemerataan layanan pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sarana dan proses pembelajaran.
Namun, menurut Fery, besarnya dukungan anggaran juga membawa konsekuensi terhadap pengelolaannya. Setiap rupiah yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substantif.
“Besarnya anggaran yang dikelola harus diimbangi dengan tata kelola yang baik. Efektif, efisien, dan patuh terhadap regulasi menjadi kunci agar bantuan pendidikan benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak terhadap mutu pembelajaran,” tegasnya.
BPK RI Mulai Masuk ke Pengelolaan Bantuan
Entry meeting menjadi tahapan awal sebelum proses pemeriksaan lebih lanjut dilakukan BPK RI. Pemeriksaan pendahuluan kinerja tersebut akan melihat bagaimana pemerintah daerah mengelola berbagai dukungan bagi satuan pendidikan.
Kehadiran BPK RI sekaligus menjadi sorotan terhadap pentingnya tata kelola program pendidikan di daerah. Sebab, bantuan yang bersumber dari anggaran pemerintah bukan hanya dituntut terserap, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan.
Pemkab Labusel menyatakan siap mendukung proses pemeriksaan tersebut. Seluruh pihak terkait diharapkan memberikan informasi dan dokumen yang diperlukan agar pemeriksaan dapat berjalan secara optimal.
Pemeriksaan ini nantinya diharapkan mampu memberikan rekomendasi untuk memperbaiki tata kelola sekaligus memastikan pelaksanaan program bantuan pendidikan di Labusel semakin transparan dan tepat sasaran.
Dengan demikian, pemeriksaan BPK RI bukan sekadar proses administratif. Lebih jauh, hasil pemeriksaan akan menjadi cermin sejauh mana pengelolaan dukungan pemerintah daerah benar-benar memberi dampak terhadap layanan pendidikan bagi masyarakat Labuhanbatu Selatan.
- Penulis: RM
