Hadiri Rakor Sekda Se-Indonesia, Sudirman Siapkan Strategi Percepatan Pembagunan Daerah

NEWS PUBLIK, Jambi (Diskominfo Provinsi Jambi) — Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Dr. H. Sudirman, SH, MH menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) dan Retreat Nasional para Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi, Kabupaten/Kota, serta para Kepala Bappeda se-Indonesia yang digelar di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Jawa Barat.

Kegiatan yang berlangsung pada 26–29 Oktober 2025 ini diikuti ratusan pejabat daerah dari seluruh Indonesia, diselenggarakan oleh IPDN bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri RI.

Sinkronisasi Program Daerah dan Nasional

Sekda Sudirman menjelaskan, Rakor tersebut membahas sinkronisasi antara program daerah dan prioritas nasional.

“Arahan dari pemerintah pusat cukup jelas. Banyak alokasi dan prioritas program nasional yang diarahkan untuk pembangunan di daerah. Karena itu, perlu sinergi dan keselarasan program antara kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah,” ujar Sudirman, Kamis (30/10/2025).

Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Jambi mendukung penuh visi dan misi Presiden serta Wakil Presiden RI menuju Indonesia Emas 2045, dengan mengedepankan efisiensi, kolaborasi, dan pembangunan berkelanjutan.

Infrastruktur Jadi Prioritas

Sekda Sudirman menekankan bahwa pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas utama penggunaan anggaran daerah.

“Strategi penggunaan anggaran di Provinsi Jambi berfokus pada pembangunan jalan, jembatan, dan irigasi sebagai kebutuhan primer masyarakat. Masih banyak infrastruktur provinsi di kabupaten/kota yang belum tertangani dengan baik,” ujarnya.

Menurutnya, forum nasional ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antar pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif serta transparan.

Mendagri: Sekda adalah Jantung Pemerintahan Daerah

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa Sekretaris Daerah memiliki peran krusial dalam keberhasilan program pembangunan.

“Sekda adalah jantung pemerintahan daerah yang memastikan birokrasi berjalan, pelayanan publik optimal, dan pembangunan berjalan efektif,” tegas Tito.

Rakor ini, lanjutnya, menjadi wadah evaluasi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sinkronisasi kebijakan pembangunan antara pusat dan daerah.

“Forum ini juga memperkuat tata kelola anggaran agar lebih efisien dan transparan, serta membantu daerah mempercepat penyusunan rencana kerja pembangunan tahun 2025 dan rencana anggaran tahun 2026,” ujar Tito.

Forum Kolaborasi dan Inovasi Daerah

Selain sesi pleno, kegiatan Rakor dan Retreat Sekda juga diisi dengan diskusi panel, sharing session, dan sesi retreat yang memperkuat solidaritas antarpejabat daerah.
Forum ini diharapkan melahirkan gagasan inovatif untuk mempercepat pelayanan publik dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Dukungan dari 21 Kementerian dan Lembaga

Rakor Sekda Nasional kali ini turut menghadirkan narasumber dari 21 kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian, di antaranya Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian PUPR, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Koperasi dan UMKM, hingga BPJS Kesehatan dan Kantor Staf Presiden RI.

Dengan dukungan lintas sektor tersebut, forum ini diharapkan memperkuat koordinasi antarlembaga dan mempercepat realisasi pembangunan daerah di seluruh Indonesia.