Pungli Angkutan Batubara Menggila di Jambi, Satgasus FORKOM Ormas Provinsi Jambi: Ada Stempel Pemerintah Dipakai!

NEWS PUBLIK, JAMBI – Provinsi Jambi kembali diguncang keluhan terkait maraknya dugaan Pungutan Liar (Pungli) pada angkutan atau transportasi batubara. Praktik ilegal tersebut dinilai sudah sangat meresahkan sekaligus merugikan sopir dan pengusaha transportir batubara. Dalam kondisi yang semakin memburuk, Satgasus SDA Forkom Ormas Provinsi Jambi melalui Divisi Migas dan Minerba mendesak Satgas Saber Pungli Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Provinsi Jambi untuk turun tangan melakukan penindakan tegas. Desakan itu mencakup penertiban pungli mulai dari mulut tambang hingga ke area stokpile Pelabuhan Talang Duku.

Satgasus SDA: “Ada yang Pakai Stempel Pemerintah, Ini Harus Dihentikan”

Dalam pertemuan bersama awak media, Ketua Umum FORKOM ORMAS Provinsi Jambi, Adean Teguh ST, SH, MH, menegaskan bahwa kondisi ini sudah sangat meresahkan. Ia meminta UPP Saber Pungli segera bertindak cepat.

“Ini sudah sangat merugikan sopir dan pengusaha transportir. Bahkan yang lebih parah lagi, ada yang menggunakan stempel pemerintahan. Kondisi seperti ini sungguh memprihatinkan dan harus ditindak tegas,” ungkap Teguh.

Menurutnya, praktik tersebut bukan saja merusak iklim usaha, tetapi juga mencoreng nama lembaga pemerintah karena adanya dugaan pemanfaatan atribut resmi untuk memuluskan pungutan ilegal.

Divisi Minerba Satgasus SDA: Titik Pungli Sudah Diidentifikasi

Direktur Divisi Minerba Satgasus SDA Forkom Ormas Provinsi Jambi, Farid Akmal, menyampaikan kecaman keras terhadap aksi pungli yang terjadi dari mulut tambang hingga stokpile Talang Duku. Ia mengaku tim Satgasus SDA sudah mengantongi sejumlah titik yang diduga menjadi posko pungli.

“Tim kami sudah mengantongi beberapa titik posko yang digunakan para oknum melakukan pungli. Bahkan, ada indikasi penggunaan ‘surat resmi’ untuk memuluskan aksinya,” ungkap Farid.

Ia menilai pola pungli semakin terstruktur dan berlangsung secara sistematis, sehingga membutuhkan penanganan tegas dari UPP Saber Pungli.

Diduga Libatkan Oknum APH

Farid menjelaskan bahwa aksi pungli ini sudah terjadi sejak lama dan pihaknya menduga ada keterlibatan oknum aparat penegak hukum (APH). Dugaan tersebut muncul karena adanya aliran setoran yang mengatasnamakan kelompok tertentu.

“Kalau memang ada aturan dan Perda yang jelas mengatur terkait retribusi di jalan, tentu itu sah-sah saja. Tapi ini jelas-jelas pungutan liar yang dilakukan dengan mengatasnamakan pemuda, aparat desa, dan lainnya. Kami menduga ini sudah terstruktur dan berlangsung lama, bahkan diduga melibatkan oknum APH yang menerima setoran,” ujar Farid.

Satgasus SDA menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga tuntas dan mendorong hadirnya penegakan hukum yang adil demi memberikan kepastian bagi para sopir dan pengusaha transportir batubara.