tata kelola pemerintahan

NEWS PUBLIK | Karawang – Pemerintah Kabupaten Karawang menggelar rapat koordinasi untuk membahas Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026 sekaligus merumuskan program prioritas pembangunan daerah. Pertemuan tersebut berlangsung pada Selasa (10/3/2026) di Aula Lantai III Gedung Singaperbangsa. Forum ini menjadi ruang strategis bagi pemerintah daerah untuk menyelaraskan arah pembangunan sekaligus memperkuat koordinasi antar perangkat daerah. Selain […]

NEWS PUBLIK | KARAWANG – Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh, SE menerima kunjungan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Cheka Virgowansyah, S.STP., ME. Pertemuan tersebut membahas penguatan tata kelola pemerintah daerah guna mendorong daya saing yang berkelanjutan dan inklusif. Kegiatan berlangsung di lantai 3 Gedung Singaperbangsa, Kantor Bupati Karawang, pada 6 Maret. Dalam […]

NEWS PUBLIK | TANJAB BARAT – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat resmi memperpanjang kerja sama strategis dengan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat melalui penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU), Rabu (04/03). Penandatanganan yang berlangsung di Aula Kantor Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini dihadiri langsung oleh Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., serta Kepala […]

NEWS PUBLIK | Kota Jambi – Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I menghadiri Selebrasi/Penyerahan Hasil Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Ombudsman RI Tahun 2025, bertempat di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Rabu (18/2/2026). Hadir pada kesempatan tersebut, Unsur Forkopimda Provinsi Jambi, Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Jambi, Kepala Perwakilan RI Provinsi Jambi, […]

Oleh : Dr. FAHMI RASID Warga Kota Jambi Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Jambi* bukan sekadar ritual tahunan yang diwarnai seremoni dan simbol perayaan. Di tengah dinamika pembangunan nasional yang semakin kompetitif dan terukur, momentum ini justru menjadi ruang refleksi strategis: tentang posisi Jambi hari ini, capaian yang telah diraih, dan peran apa yang hendak […]

NEWS PUBLIK, Jambi – Pemerintah Provinsi Jambi kembali menegaskan komitmennya terhadap keterbukaan informasi dan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Provinsi Jambi, yang berlangsung di Ruang Mayang Mangurai Bappeda Provinsi Jambi, Jumat (28/11/2025). Rakor ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, […]

NEWS PUBLIK, Jakarta (Diskominfo Provinsi Jambi) – Pemerintah Provinsi Jambi dibawah kepemimpinan Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH kembali meraih penghargaan bergengsi Tingkat Nasional. Kali penghargaan yang diraih tersebut berupa piagam pengharagan Sertifikat Akreditasi Kearsipan Tahun 2024 dengan nilai 90,56 (kategori “Sangat Memuaskan”). Penghargaan ini diberikan sebagai Pemerintah Daerah Provinsi yang memperolah peringkat […]

NEWS PUBLIK, Muara Tebo (Diskominfo Provinsi Jambi) – Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH menegaskan pentingnya memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi hasil nyata bagi masyarakat. Menurutnya, setiap program dan belanja daerah harus diarahkan pada prioritas yang memberikan manfaat langsung, terutama di bidang pelayanan dasar, pengendalian inflasi, dan penanggulangan kemiskinan. […]

NEWS PUBLIK, Muara Tebo — Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos, M.H menegaskan pentingnya memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat. Menurutnya, setiap program dan belanja daerah harus diarahkan pada prioritas yang memberikan manfaat langsung, terutama di bidang pelayanan dasar, pengendalian inflasi, dan penanggulangan kemiskinan. Pernyataan tersebut […]

NEWS PUBLIK, Muara Tebo (Diskominfo Provinsi Jambi) – Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH menegaskan pentingnya memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi hasil nyata bagi masyarakat. Menurutnya, setiap program dan belanja daerah harus diarahkan pada prioritas yang memberikan manfaat langsung, terutama di bidang pelayanan dasar, pengendalian inflasi, dan penanggulangan kemiskinan. […]