Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Jambi » 8 Merek Beras Premium di Jambi Gagal Penuhi Standar Mutu

8 Merek Beras Premium di Jambi Gagal Penuhi Standar Mutu

  • calendar_month Sel, 5 Agu 2025

Asisten II Setda Provinsi Jambi Johansyah memimpin konferensi pers terkait temuan 8 merek beras premium yang tak sesuai standar mutu SNI.

đź“° 8 Merek Beras Premium di Jambi Tak Penuhi Standar Mutu, Satgas Minta Harga Diturunkan

NEWS PUBLIK, Jambi (Diskominfo Provinsi Jambi) – Satuan Tugas (Satgas) Pangan Provinsi Jambi mengungkap temuan mengejutkan: delapan merek beras premium yang beredar di pasaran tidak memenuhi standar mutu premium. Temuan ini berdasarkan hasil uji laboratorium yang difasilitasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi melalui UPTD Balai Pengujian, Sertifikasi, dan Mutu Barang.

Asisten II Setda Provinsi Jambi, Johansyah, memimpin konferensi pers pada Selasa (05/08/2025) siang, usai rapat bersama di Kantor Gubernur Jambi. Ia menjelaskan, temuan ini berawal dari operasi sidak Satgas Pangan Jambi bersama Direktorat Kriminal Khusus Polda Jambi pada 17 Juli 2025. Sidak dilakukan di Fresh One, Jamtos, JPM, serta gudang Alfamart di Paal 10 Kota Jambi.

Hasil Uji Lab dan Merek yang Bermasalah

Delapan sampel beras premium yang diuji, yakni Raja Ultima, Raja Platinum, Sania, Siip, Fortune, Dua Koki, Topi Koki, dan Sentra Pulen (Alfamart), dinyatakan tidak sesuai dengan standar mutu beras premium berdasarkan SNI 6128:2020 dan Peraturan Badan Pangan Nasional No. 2 Tahun 2023.

“Beras ini aman dikonsumsi, tapi mutunya tidak sesuai dengan label premium yang tertera pada kemasan,” ujar Johansyah.

Berdasarkan Surat Badan Pangan Nasional Nomor 589/TS.02.02/B/07/2025, Satgas Pangan meminta ritel anggota Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) untuk:

  1. Tetap menjalankan penjualan beras seperti biasa agar stok di pasaran tidak terganggu.

  2. Menyalurkan stok yang ada sesuai aturan yang berlaku.

  3. Menurunkan harga beras yang tidak memenuhi standar mutu premium agar sesuai kualitas sebenarnya.

Penurunan Harga Tunggu Koordinasi

Ketika ditanya soal waktu dan besaran penurunan harga, Johansyah menyebut pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas). “Segera kita komunikasikan agar penyesuaian harga bisa diterapkan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan, delapan merek tersebut merupakan bagian dari 212 merek beras yang sebelumnya ditemukan Kementerian Pertanian dan kini masih dalam proses penanganan oleh Tim Satgas Pangan Polri tingkat pusat.

Rapat Bersama Instansi Terkait

Konferensi pers ini turut dihadiri Kepala Disperindag Jambi Kemas Muhammad Fuad, perwakilan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi, Ditreskrimsus Polda Jambi, dan pihak terkait lainnya.

  • Penulis: Diskominfo Provinsi Jambi/an, sap/Foto: Agus Supriyanto
  • Editor: News Publik

Rekomendasi Untuk Anda

  • Warga Desa Rawi Keluhkan Jalan Penghubung Rawi Menuju Padan

    Warga Desa Rawi Keluhkan Jalan Penghubung Rawi Menuju Padan

    • 0Komentar

    NEWS PUBLIK, Lampung Selatan – Sejumlah warga, terutama ibu rumah tangga di Desa Rawi, Kecamatan Penengahan, mengeluhkan kondisi ruas jalan yang menghubungkan Desa Rawi menuju Desa Padan, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) Senin, (28/4/2025). Jalan tersebut menjadi akses penting dan telah mengalami kerusakan selama bertahun-tahun tanpa ada perbaikan berarti. Keluhan ini disampaikan warga saat […]

  • LEX AL HARISIANA: Kiat Membangun Jambi yang Transparan dan Akuntabel

    LEX AL HARISIANA: Kiat Membangun Jambi yang Transparan dan Akuntabel

    • 0Komentar

    Prof. Dr. Mukhtar Latif, MPd (Ketua ICMI Orwil Jambi – Guru besar UIN STS Jambi) ————— Pendahuluan Kepemimpinan daerah di era digital menuntut tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel. Di Provinsi Jambi, dapat dikatakan “paradigma baru dalam membangun Jambi mantap Jilid 1 dan 2”, yang kami istilahkan “Lex Al Harisiana”, yaitu sistem hukum dan […]

  • Masuk 4 Besar Nasional, Jambi Terima Anugerah Tanda Cinta PAI 2025 dari Kemenag

    Masuk 4 Besar Nasional, Jambi Terima Anugerah Tanda Cinta PAI 2025 dari Kemenag

    • 0Komentar

    NEWS PUBLIK, JAMBI – Provinsi Jambi kembali mengukir prestasi membanggakan di tingkat nasional. Pada ajang Anugerah Tanda Cinta Pendidikan Agama Islam (PAI) Tahun 2025, Pemerintah Provinsi Jambi berhasil menembus empat besar provinsi terbaik di Indonesia yang dinilai memiliki perhatian serius dan konsisten dalam mendukung pengembangan pendidikan agama Islam. Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan langsung oleh Sekretaris […]

  • Gubernur Al Haris Lepas 88 Kontingen Pramuka Disabilitas

    Gubernur Al Haris Lepas 88 Kontingen Pramuka Disabilitas

    • 1Komentar

    đź“° Gubernur Al Haris Lepas 88 Kontingen Perkemahan Pramuka Berkebutuhan Khusus Tingkat Nasional NEWS PUBLIK, Jambi (Diskominfo Provinsi Jambi) – Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., secara resmi melepas keberangkatan 88 orang kontingen yang akan mengikuti Perkemahan Pramuka Berkebutuhan Khusus Tingkat Nasional Tahun 2025 di Buperta Cibubur, Jakarta. Acara pelepasan berlangsung di Auditorium […]

  • Hj. Hesti Haris Dorong Penguatan Peran Perempuan dalam Pembangunan Daerah

    Hj. Hesti Haris Dorong Penguatan Peran Perempuan dalam Pembangunan Daerah

    • 0Komentar

    NEWS PUBLIK, Jambi (Diskominfo Provinsi Jambi) – Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi yang juga Penasehat Nurani Perempuan Jambi (NURPUJI), Hj. Hesnidar Haris, SE (Hesti Haris) menghadiri sekaligus memberikan sambutan dan arahan pada acara Pelantikan Pengurus NURPUJI masa bakti 2025-2028, bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin (24/11/2025) pagi. Kegiatan tersebut menjadi momentum penting […]

  • Kegagalan Regulatif dan Inkonsistensi Logika Kebijakan dalam Narasi Pelarangan Tenaga Ahli Gubernur

    Kegagalan Regulatif dan Inkonsistensi Logika Kebijakan dalam Narasi Pelarangan Tenaga Ahli Gubernur

    • 0Komentar

    Oleh: Yulfi Alfikri Noer S. IP., M. AP Akademisi UIN STS Jambi Narasi pelarangan tenaga ahli gubernur yang belakangan muncul di ruang publik sesungguhnya tidak memiliki pijakan regulatif yang valid maupun rasionalitas kebijakan yang memadai. Posisi tenaga ahli merupakan bagian integral dari arsitektur tata kelola pemerintahan modern, terutama dalam memastikan kualitas analisis, konsistensi perencanaan, dan […]

expand_less