LKPD 2025 LABUSEL DIAUDIT, Fery Simatupang Tegaskan Dukungan Penuh dan Transparansi

Bupati Fery Simatupang saat Entry Meeting pemeriksaan LKPD 2025 di Aula Lantai III Kantor Bupati Labuhanbatu Selatan, Desa Sosopan, Kecamatan Kota Pinang, Selasa (07/04/2026).

NEWS PUBLIK | Labusel — Pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 resmi dimulai. Bupati Labuhanbatu Selatan, Fery Sahputra Simatupang, menegaskan komitmen penuh pemerintah daerah untuk mendukung proses audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara terbuka, transparan, dan akuntabel.

Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Terinci LKPD 2025 yang digelar di Aula Lantai III Kantor Bupati Labuhanbatu Selatan, Desa Sosopan, Kecamatan Kota Pinang, Selasa (07/04/2026).

Kegiatan ini menjadi tahap penting dalam rangkaian pemeriksaan keuangan daerah, sekaligus menandai dimulainya proses pendalaman oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara terhadap laporan keuangan yang sebelumnya telah disampaikan dalam bentuk unaudited.

Entry Meeting LKPD 2025 Jadi Momentum Evaluasi Tata Kelola Keuangan

Dalam sambutannya, Bupati Fery Sahputra Simatupang menyampaikan apresiasi atas kehadiran Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, beserta tim pemeriksa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ia menegaskan bahwa kehadiran BPK bukan hanya sebagai lembaga pemeriksa, tetapi juga mitra strategis dalam memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan sesuai prinsip good governance.

“Kami menyambut baik kehadiran BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Pemerintah daerah siap memberikan dukungan penuh, terbuka, dan kooperatif selama pelaksanaan pemeriksaan terinci ini berlangsung,” tegasnya.

Menurutnya, proses pemeriksaan ini merupakan kelanjutan dari tahapan pemeriksaan interim yang telah dilakukan sebelumnya, dengan fokus pada pendalaman dokumen, sistem, serta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

Bupati Tegaskan Audit Bukan Mencari Kesalahan, Tapi Perbaikan Sistem

Bupati Fery Sahputra Simatupang menekankan bahwa pemeriksaan terinci oleh BPK tidak boleh dipandang sebagai beban administratif semata.

Sebaliknya, proses audit harus dimaknai sebagai instrumen strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang tertib, efisien, transparan, dan akuntabel.

“Pemeriksaan ini bukan semata-mata untuk mencari kesalahan, tetapi menjadi bagian dari evaluasi bersama agar pengelolaan keuangan negara benar-benar dilaksanakan secara tertib, taat regulasi, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.

Ia juga menegaskan pentingnya menjadikan momentum ini sebagai langkah perbaikan berkelanjutan dalam sistem pengendalian internal pemerintah daerah.

Instruksi Tegas: OPD Wajib Kooperatif dan Siapkan Data Cepat

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Fery Sahputra Simatupang memberikan arahan tegas kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan jajaran terkait.

Ia menginstruksikan agar seluruh perangkat daerah mendukung penuh jalannya pemeriksaan dengan menyiapkan dan menyerahkan data, dokumen, serta informasi yang dibutuhkan secara cepat, tepat, dan akurat.

Selain itu, Bupati juga meminta agar para kepala OPD tidak melakukan perjalanan dinas ke luar daerah selama masa pemeriksaan berlangsung, kecuali untuk kepentingan yang sangat mendesak dan tetap berkoordinasi dengan tim pemeriksa.

Langkah ini dilakukan guna memastikan kelancaran proses audit serta meminimalisir hambatan administratif selama pemeriksaan berlangsung.

Tekankan Transparansi: “Jangan Ada yang Ditutup-Tutupi”

Dalam arahannya, Bupati Fery Sahputra Simatupang juga menegaskan pentingnya sikap keterbukaan dari seluruh jajaran pemerintah daerah.

Ia mengingatkan agar tidak ada upaya menutupi kelemahan dalam pengelolaan keuangan, melainkan menjadikan temuan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan sistem.

“Saya tegaskan, jangan ada yang ditutup-tutupi. Jadikan proses pemeriksaan ini sebagai momentum untuk memperbaiki kelemahan dalam pengendalian internal maupun sistem administrasi yang masih perlu dibenahi,” tegasnya.

Sinergi Pemda dan BPK Diharapkan Perkuat Akuntabilitas Publik

Di hadapan tim pemeriksa BPK, Bupati Fery Sahputra Simatupang menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan membuka ruang seluas-luasnya terhadap masukan, koreksi, dan saran yang bersifat konstruktif.

Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dapat terus terjalin dengan baik.

Dengan demikian, kualitas tata kelola keuangan daerah dapat semakin meningkat dan mendorong terwujudnya pemerintahan yang profesional, transparan, serta bertanggung jawab kepada masyarakat.

“Kami ingin seluruh proses ini berjalan dengan baik dan menjadi bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab,” tutupnya.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan bersama jajaran pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya.