Tim Ahli Gubernur Jambi Ingatkan Masyarakat Waspada Pencatutan Nama Al Haris dan Penipuan Digital
- account_circle GR
- calendar_month Sabtu, 9 Mei 2026
- print Cetak
NEWS PUBLIK | JAMBI – Tim Ahli Gubernur Jambi, Nanda Herlambang, mengimbau seluruh masyarakat Provinsi Jambi agar meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai bentuk penipuan yang mencatut nama Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H.
Imbauan tersebut disampaikan menyusul maraknya oknum yang mengatasnamakan pejabat daerah untuk menawarkan jabatan, penerimaan ASN/PNS, bantuan, proyek, maupun berbagai kepentingan lainnya demi memperoleh keuntungan pribadi.
Menurut Nanda, modus penipuan saat ini semakin beragam dan memanfaatkan komunikasi langsung maupun media digital untuk meyakinkan calon korban.
“Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat agar jangan mudah percaya apabila ada pihak yang mengaku dekat dengan Gubernur Jambi ataupun mengatasnamakan Bapak Gubernur untuk menjanjikan jabatan, kelulusan PNS, bantuan, ataupun proyek tertentu,” ujar Nanda Herlambang.
Ia menegaskan bahwa seluruh proses pemerintahan berjalan melalui mekanisme resmi, transparan, dan tidak dilakukan melalui jalur pribadi maupun permintaan imbalan tertentu.
Selain itu, Nanda juga menyoroti perkembangan modus penipuan di era digital yang dinilai semakin canggih dan sulit dibedakan oleh masyarakat awam.
Menurutnya, kemajuan teknologi, termasuk Artificial Intelligence (AI), kini memungkinkan pelaku melakukan manipulasi foto, video, suara hingga percakapan secara meyakinkan.
“Di era digital saat ini, masyarakat juga harus lebih berhati-hati karena foto, video, suara, bahkan percakapan dapat direkayasa menggunakan teknologi. Hal-hal seperti ini sering dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk meyakinkan calon korban,” katanya.
Ia menjelaskan, pelaku penipuan kini tidak lagi hanya menggunakan pesan singkat atau sambungan telepon biasa, tetapi juga memanfaatkan media sosial, akun palsu, editan foto, hingga rekaman suara dan video yang dibuat seolah-olah asli.
Karena itu, masyarakat diminta untuk tidak langsung mempercayai informasi maupun tawaran tertentu sebelum melakukan verifikasi kepada instansi resmi terkait.
“Jangan mudah terpancing, apalagi sampai menyerahkan uang ataupun data pribadi. Jika menemukan indikasi penipuan atau pencatutan nama pejabat daerah, segera laporkan kepada pihak berwenang,” tegasnya.
Nanda menyebutkan, imbauan tersebut merupakan langkah preventif agar masyarakat lebih waspada terhadap berbagai bentuk penipuan digital yang memanfaatkan nama pejabat daerah maupun kecanggihan teknologi.
Ia berharap masyarakat semakin bijak dalam menerima informasi dan tidak mudah terpengaruh oleh pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan melalui modus penipuan berbasis teknologi digital.
- Penulis: GR
