Breaking News
Trending Tags

Kecewa Pimpinan Daerah Tak Hadir, Aliansi Cipayung Plus Karawang Tinggalkan Forum RDP

  • account_circle M. Novicho
  • calendar_month Selasa, 2 Jun 2026
  • print Cetak

Mahasiswa Karawang nyatakan mosi tidak percaya kepada Pemkab Karawang dalam RDP DPRD.

NEWS PUBLIK | KARAWANG – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus Karawang menyatakan mosi tidak percaya kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Karawang. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung di Gedung Paripurna DPRD Karawang, Selasa (2/6/2026).

Kekecewaan mahasiswa dipicu oleh ketidakhadiran sejumlah pimpinan daerah dalam forum yang digelar sebagai tindak lanjut atas berbagai tuntutan dan aspirasi yang sebelumnya disuarakan melalui aksi demonstrasi sekitar dua pekan lalu.

RDP tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang, Ketua DPRD Karawang, Wakapolres Karawang, perwakilan Dandim 0604 Karawang, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Karawang, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Namun, absennya beberapa pimpinan Forkopimda dinilai mahasiswa sebagai bentuk kurangnya keseriusan dalam merespons aspirasi masyarakat.

Ketua PC PMII Karawang, Mahardika, menyampaikan bahwa forum dialog yang seharusnya menjadi ruang penyelesaian berbagai persoalan publik justru tidak mendapatkan perhatian penuh dari para pemangku kebijakan.

Menurutnya, ketidakhadiran sejumlah pimpinan daerah menjadi indikator lemahnya komitmen pemerintah dan Forkopimda dalam menindaklanjuti tuntutan yang telah disampaikan mahasiswa.

“Ketidaktegasan dan ketidakkomitmenan pemerintah dan Forkopimda Kabupaten Karawang untuk hadir dalam agenda rapat dengar pendapat bersama Aliansi Cipayung Plus ini menjadi bentuk kekecewaan kami. Aspirasi masyarakat Karawang seharusnya dibahas secara serius, namun justru tidak dihadiri secara lengkap,” tegas Mahardika di hadapan peserta forum.

Mahardika juga menegaskan bahwa mahasiswa tidak lagi membutuhkan janji maupun pernyataan yang tidak diikuti langkah konkret dari para pengambil kebijakan.

“Kita tidak butuh janji-janji politik, kita tidak butuh omongan-omongan belaka. Dengan ini kami menyatakan mosi tidak percaya kepada Pemerintah Kabupaten Karawang dan Forkopimda Karawang,” ujarnya.

Pernyataan tersebut disambut oleh peserta yang hadir dalam forum. Tak lama setelah menyampaikan sikap resmi mereka, mahasiswa memutuskan meninggalkan ruang rapat atau melakukan walk out sebagai bentuk protes terhadap ketidakhadiran sejumlah pimpinan daerah.

Aksi walk out itu menjadi simbol kekecewaan mahasiswa terhadap proses dialog yang dinilai tidak berjalan sebagaimana harapan.

Usai meninggalkan Gedung DPRD Karawang, massa bergerak menuju Kantor Bupati Karawang untuk melanjutkan penyampaian aspirasi serta menegaskan tuntutan yang sebelumnya telah mereka bawa dalam forum RDP.

Sepanjang kegiatan berlangsung, aparat kepolisian melakukan pengawalan guna memastikan situasi tetap aman dan kondusif. Aksi berjalan tertib tanpa adanya insiden yang mengganggu ketertiban umum.

Mahardika menegaskan bahwa Aliansi Cipayung Plus Karawang akan terus mengawal berbagai persoalan yang dianggap menjadi keresahan masyarakat hingga memperoleh respons dan tindak lanjut yang nyata dari pemerintah daerah.

“Kami akan terus mengawal aspirasi yang kami bawa dan tentunya menjadi keresahan masyarakat Karawang. Selama belum ada keseriusan dan komitmen nyata dari para pemangku kebijakan, perjuangan ini tidak akan berhenti,” pungkasnya.

  • Penulis: M. Novicho

Rekomendasi Untuk Anda

  • MENEMBUS BATAS KEMISKINAN LEWAT PENDIDIKAN

    MENEMBUS BATAS KEMISKINAN LEWAT PENDIDIKAN

    • 2Komentar

    📰 Pendidikan Bukan Hanya Tentang Ijazah, Tapi Tentang Menyelamatkan Masa Depan. Di sebuah sudut desa di pedalaman Provinsi Jambi, tampak seorang anak kecil berjalan tanpa alas kaki, menyusuri jalan tanah merah yang becek karena hujan semalam. Di tangannya ada satu buku yang dibungkus plastik kresek lusuh. Bukan karena ia ingin terlihat hebat, tetapi karena ia […]

  • Hj. Hesti Haris Nahkodai PW BKMT: Momentum Sinergi Dakwah dan Pembangunan

    Hj. Hesti Haris Nahkodai PW BKMT: Momentum Sinergi Dakwah dan Pembangunan

    • 0Komentar

    📰 Hj. Hesti Haris Nahkodai PW BKMT: Momentum Sinergi Dakwah dan Pembangunan NEWS PUBLIK, Jambi (Diskominfo Provinsi Jambi) – Terpilihnya Ketua TP-PKK Provinsi Jambi, Hj. Hesnidar Haris, SE (Hesti Haris) sebagai Ketua Umum Pengurus Wilayah Badan Kontak Majelis Taklim (PW BKMT) Provinsi Jambi periode 2025-2030 dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) V BKMT yang berlangsung di Auditorium […]

  • ADAT LAMPUNG SAI BATIN MARGA BUAY NYATA TIDAK BISA DI PERJUAL BELIKAN

    ADAT LAMPUNG SAI BATIN MARGA BUAY NYATA TIDAK BISA DI PERJUAL BELIKAN

    • 0Komentar

    NEWS PUBLIK, Tanggamus — Dalam upaya menjaga marwah dan kehormatan adat Lampung Sai Batin, Marga Buay Nyata secara resmi mengirimkan surat pemberitahuan kepada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Tanggamus, yang ditujukan kepada Bupati, Ketua DPRD, Kepala Kejaksaan Negeri, Dandim, dan Kapolres Tanggamus. Surat tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Tim Adat Marga Buay Nyata, Zuherman […]

  • Gubernur Al Haris Buka Turnamen Mini Soccer ANTARA Cup 2024

    Gubernur Al Haris Buka Turnamen Mini Soccer ANTARA Cup 2024

    • 0Komentar

    NEWS PUBLIK, JAMBI (Diskominfo Provinsi Jambi) –  Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH, membuka secara resmi Turnamen Mini Soccer ANTARA Cup 2024 yang diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT ke-87 Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA. Turnamen ini merupakan edisi kedua dan diikuti oleh para insan pers Provinsi Jambi. Pembukaan turnamen Mini Soccer ANTARA […]

  • Tangisan Ibu Lawan Kekuasaan! Demi Hak Asuh Anak

    Tangisan Ibu Lawan Kekuasaan! Demi Hak Asuh Anak

    • 0Komentar

    NEWS PUBLIK, Jambi  – Pertemuan mediasi antara Winda Irzalina dan anggota DPRD Provinsi Jambi dari Fraksi PKS, Rendra Ramadhan Usman, kembali tak membuahkan hasil. Agenda yang difasilitasi di Mapolda Jambi pada Senin (14/7) itu masih belum menyelesaikan konflik utama: hak asuh anak mereka. Dalam sesi mediasi, kuasa hukum Rendra menawarkan pola pengasuhan yang dianggap tak […]

  • Harga LPG 12 Kg

    Harga LPG 12 Kg Naik, DPRD Jambi Minta Langkah Cepat Pemerintah

    • 0Komentar

    NEWS PUBLIK | JAMBI – Harga LPG 12 Kg yang mengalami kenaikan menuai perhatian serius dari DPRD Provinsi Jambi. Kenaikan harga gas elpiji nonsubsidi tersebut dinilai berpotensi menambah beban ekonomi masyarakat, terutama kalangan menengah dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, mengatakan kenaikan harga LPG 12 […]

expand_less