Breaking News
Trending Tags

Diminta Polda Jambi Periksa Kapolres, Kasat dan Kanit Reskrim Polres Batang Hari

  • account_circle Red
  • calendar_month 1 menit yang lalu
  • print Cetak

Kanit Reskrim Polres Batang Hari terkait dugaan lambannya penanganan kasus pengeroyokan yang menjadi sorotan publik.

Pelaku Pengeroyokan Bebas Berkeliaran, Laporan Korban Pengeroyokan Diabaikan Tanpa Tindakan Tegas

“Diduga Ada Permainan Terselubung”

NEWS PUBLIK | JAMBI – Irfan korban pengeroyokan saat ini dalam kondisi sakit dan trauma atas kejadian yang dialaminya beberapa bulan yang lalu.

Saat kejadian Korban Irfan diduga dipukul dan tangan serta kakinya diikat disiram dengan minyak mentah oleh pelaku dengan tujuan pelaku untuk membakar korban.

Korban dikeroyok beramai ramai oleh pelaku sampai babak belur.

Dalam kondisi yang lemah Irfan tertatih tatih pulang kerumahnya menceritakan kejadian tersebut pada keluarga, pihak keluarga langsung membawa korban untuk ditangani oleh pihak rumah sakit.

Irfan yang merasa sudah dirugikan oleh Pelaku tentu tidak terima dan melakukan visum serta membuat laporan di polres Batanghari.

Sudah berulangkali menghubungi pihak polres Batanghari terkait kelanjutan laporan masalah pemukul, sampai saat ini hampir 4 bulan belum juga ada penangkapan, untuk itu diharapkan Kapolda Jambi dan Propam Polda Jambi memanggil Kapolres, Kasat serta Kanit Reskrim Polres Batanghari untuk di periksa karena kasus ini sudah memakan waktu berbulan-bulan.

Beberapa Minggu yang lalu, Wartawan Media Nasional News Publik mencoba menemui Kapolres Batang Hari saat itu ada kegiatan acara di kantor Polres Batang Hari, Wartawan menyampaikan langsung dan mempertanyakan kasus pemukulan pengeroyokan tersebut pada Kapolres dan saat itu juga Kapolres memanggil Kasat Reskrim.

Dalam perjalanan menuju ruang Kanit Reskrim yang menangani kasus perkara tersebut kasat menyampaikan pada Kanit untuk ditindaklanjuti, tetapi sampai saat ini hampir 4 bulan lamanya kasus tersebut diduga jalan ditempat.

Polres Batanghari diduga membiarkan pelaku pengeroyokan bebas berkeliaran tanpa ada tindakan atau penangkapan dan diduga ada permainan Terselubung oknum kepolisian Polres Batanghari dengan pelaku pengeroyokan.

Berdasarkan dokumen Surat Tanda Bukti Penerimaan Pengaduan (STBPP) Nomor: STBPP/69/III/Res.1.6/2026/Res Batanghari tertanggal 5 Maret 2026, korban melaporkan dugaan pengeroyokan yang terjadi pada Selasa, 3 Maret 2026, sekitar pukul 16.30 WIB di sebuah pondok dekat Pompa Air, Desa Bajubang, Kabupaten Batang Hari.

Sementara itu, melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor: B/102/V/RES.1.6/2026/Reskrim tertanggal 21 Mei 2026, Satreskrim Polres Batang Hari menyatakan bahwa kasus tersebut telah ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Dalam surat tersebut disebutkan bahwa penyidik telah melakukan sejumlah langkah, di antaranya:

  • Memeriksa dan mengambil keterangan dua orang saksi-saksi.
  • Mengirimkan undangan kepada saksi lainnya yang belum memenuhi panggilan;
  • Mendatangi rumah saksi yang belum hadir untuk dimintai keterangan.

Penyidik juga menyampaikan akan terus melakukan pencarian terhadap saksi-saksi, mengambil keterangan ahli, serta melakukan gelar perkara guna mengungkap peristiwa tersebut.

Lambannya proses hukum membuat keluarga korban mempertanyakan keseriusan aparat dalam menangani perkara tersebut.

Muncul dugaan di tengah keluarga korban bahwa terdapat faktor lain yang menyebabkan proses hukum berjalan sangat lambat. Dugaan tersebut hingga kini belum dapat dibuktikan dan masih memerlukan klarifikasi dari pihak kepolisian.

Karena itu, masyarakat berharap Bidang Propam Polda Jambi dapat melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap proses penanganan perkara agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah publik.

Penegakan hukum yang lamban dikhawatirkan dapat mencederai rasa keadilan masyarakat dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Pihak keluarga menegaskan bahwa mereka tidak menginginkan perlakuan istimewa, melainkan hanya berharap hukum ditegakkan secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu.

Kami hanya ingin ada kepastian hukum. Kalau memang perkara ini sudah naik penyidikan, tentu kami berharap pelaku segera diproses sesuai hukum yang berlaku,” ujar salah seorang anggota keluarga korban.

Hingga berita ini diterbitkan, Polres Batang Hari belum memberikan keterangan resmi mengenai perkembangan terbaru perkara tersebut maupun alasan belum adanya penetapan tersangka.

  • Penulis: Red

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bupati Sarolangun Hurmin bicara pemenuhan hak dasar Suku Anak Dalam

    Hak Dasar SAD Diperjuangkan Pemkab Sarolangun

    • 0Komentar

    NEWS PUBLIK | SAROLANGUN – Hak Dasar SAD atau Suku Anak Dalam dipastikan menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Pemerintah daerah mengklaim telah menyiapkan berbagai program untuk menjamin akses pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan sosial bagi komunitas adat yang hidup di kawasan pedalaman tersebut. Bupati Sarolangun Hurmin menegaskan bahwa pemerintah daerah telah menyediakan sejumlah […]

  • Gubernur Al Haris Dampingi Menteri Bappenas Tinjau Pembangunan Proyek Museum Kawasan Cagar Budaya Nasional di Candi Muaro Jambi

    Gubernur Al Haris Dampingi Menteri Bappenas Tinjau Pembangunan Proyek Museum Kawasan Cagar Budaya Nasional di Candi Muaro Jambi

    • 0Komentar

    NEWS PUBLIK, JAMBI (Diskominfo Provinsi Jambi) – Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., mendampingi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Kepala Bappenas) Rachmat Pambudy, dalam kunjungan kerja (kunker) untuk meninjau lokasi pembangunan proyek Museum Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) di Candi Muaro Jambi. Proyek ini didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan bertujuan […]

  • Screening tiket Polres Lampung Selatan dan sistem stiker kendaraan pemudik

    Strategi Cerdas! Screening Tiket Polres Lampung Selatan Diterapkan, Sistem Stiker Kendalikan Arus Pemudik ke Pelabuhan

    • 2Komentar

    NEWS PUBLIK | LAMPUNG SELATAN – Screening tiket Polres Lampung Selatan menjadi langkah strategis dalam mengendalikan arus kendaraan pemudik menuju pelabuhan selama pelaksanaan Operasi Ketupat Krakatau 2026. Kebijakan ini diterapkan dengan mengombinasikan pemeriksaan tiket penyeberangan dan pemberian stiker penanda kendaraan di sejumlah titik strategis guna mencegah penumpukan kendaraan di area pelabuhan. Screening Tiket Polres Lampung […]

  • Gubernur Al Haris: Bupati Terpilih Harus Rangkul Semua Elemen Masyarakat

    Gubernur Al Haris: Bupati Terpilih Harus Rangkul Semua Elemen Masyarakat

    • 0Komentar

    NEWS PUBLIK, Jambi (Diskominfo Provinsi Jambi) – Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos. MH menekankan kepada Bupati dan Wakil Bupati terpilih H. Dedy Putra, S.H., M.Kn dan Tri Wahyu Hidayat, dalam pembangunan yang efektif dan berkelanjutan kepala daerah harus merangkul semua elemen masyarakat, karena merangkul lebih baik dari pada terkotak-kotak, menyatu lebih baik dari […]

  • Wakil Bupati Syahdian Purba lepas Kafilah MTQ Labuhanbatu Selatan 2026

    Wakil Bupati Syahdian Lepas Kafilah MTQ Labuhanbatu Selatan Ikuti MTQ ke-40 Tingkat Sumut

    • 0Komentar

    NEWS PUBLIK | LABUHANBATU SELATAN – Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan, Syahdian Purba Siboro, S.H., secara resmi melepas Kafilah Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang akan berlaga pada MTQ ke-40 Tingkat Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan pelepasan berlangsung di Aula Santun Berkata Bijak Berkarya (SBBK), Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, […]

  • Theatre Night Mart Karawang ditutup sementara oleh Satpol PP Karawang - News Publik

    Satpol PP Karawang Tutup Theatre Night Mart, Dugaan Pelanggaran Izin hingga Kasus Viral LGBT

    • 0Komentar

    NEWS PUBLIK | KARAWANG – Pemerintah Kabupaten Karawang akhirnya mengambil langkah tegas terhadap Theatre Night Mart, tempat usaha yang belakangan menjadi sorotan publik akibat sejumlah persoalan yang mencuat ke permukaan. Melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Pemkab Karawang resmi melakukan penutupan sementara terhadap operasional tempat usaha tersebut setelah ditemukan sejumlah dugaan pelanggaran, mulai dari […]

expand_less