Bupati Aep Sampaikan LKPJ 2025: Capaian IPM Melejit, Ekonomi Karawang Melesat

Bupati Karawang Aep Syaepuloh saat menyampaikan LKPJ 2025 di DPRD Karawang yang digelar pada Senin, 30 Maret 2026.

NEWS PUBLIK | KARAWANG – Bupati Aep Sampaikan LKPJ 2025 menjadi momentum penting dalam evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang sepanjang tahun anggaran berjalan. Dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Karawang yang digelar pada Senin, 30 Maret 2026, Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh memaparkan berbagai capaian strategis, mulai dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hingga realisasi anggaran dan pembangunan infrastruktur.

Rapat yang berlangsung di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Karawang itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD H. Endang Sodikin, serta dihadiri Wakil Bupati Karawang H. Maslani, unsur Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah H. Asep Aang Rahmatullah, serta seluruh kepala perangkat daerah.

Selain penyampaian LKPJ, agenda penting lainnya adalah pembentukan panitia khusus (pansus) DPRD untuk membahas tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis.

Bupati Aep Sampaikan LKPJ 2025: Agenda Paripurna dan Pembentukan Pansus

Dalam rapat tersebut, DPRD Kabupaten Karawang membentuk pansus untuk membahas tiga Raperda penting, yakni:

• Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat
• Penyelenggaraan Perpustakaan
• Penyelenggaraan Kearsipan

Ketiga regulasi ini dinilai krusial dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang lebih modern, tertib, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, penyampaian LKPJ 2025 oleh Bupati Aep menjadi agenda utama yang menyita perhatian seluruh peserta rapat.

Capaian Kinerja: IPM Naik, Kemiskinan Turun, Ekonomi Tumbuh

Dalam paparannya, Bupati Aep Syaepuloh menyampaikan bahwa sejumlah indikator makro daerah menunjukkan tren positif sepanjang tahun 2025.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Karawang tercatat meningkat menjadi 74,59, naik dari tahun sebelumnya yang berada di angka 73,82. Kenaikan ini mencerminkan perbaikan kualitas hidup masyarakat dari aspek pendidikan, kesehatan, dan daya beli.

Selain itu, angka kemiskinan juga berhasil ditekan dari 7,86 persen menjadi 7,08 persen, yang menunjukkan efektivitas program pengentasan kemiskinan yang dijalankan pemerintah daerah.

Tidak hanya itu, laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Karawang juga mengalami peningkatan signifikan, dari 4,2 persen pada 2024 menjadi 5,06 persen di tahun 2025.

Menurut Bupati Aep, capaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat.

“Laporan ini adalah bentuk keterbukaan pemerintah daerah untuk dievaluasi dan diperbaiki. Karena kami meyakini, pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang mampu mendengar, menerima masukan, dan menjadikannya sebagai energi untuk terus berbenah,” tegasnya.

Realisasi Anggaran dan Pembangunan Infrastruktur 2025

Dari sisi fiskal, Pemerintah Kabupaten Karawang mencatat realisasi pendapatan daerah sebesar Rp5,67 triliun, atau sekitar 96,25 persen dari target Rp5,89 triliun.

Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp5,76 triliun dari total anggaran sebesar Rp6,35 triliun.

Di sektor infrastruktur, berbagai program pembangunan berhasil direalisasikan, di antaranya:

• Pembangunan jalan sepanjang 187,35 kilometer
• Rehabilitasi 328 ruang kelas SD dan SMP
• Pembangunan 3.768 unit Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu)
• Penyelesaian 1 unit RSUD
• Pemeliharaan 16 unit Puskesmas

Program-program tersebut menunjukkan fokus pemerintah daerah dalam meningkatkan akses layanan dasar, khususnya pendidikan, kesehatan, dan hunian layak bagi masyarakat.

Evaluasi Kinerja: 6 Indikator Belum Capai Target

Meski mencatat berbagai capaian positif, Bupati Aep juga secara terbuka mengakui adanya sejumlah indikator yang belum memenuhi target.

Dari total 14 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan, terdapat 6 indikator atau sekitar 42,8 persen yang belum tercapai secara optimal.

Beberapa indikator yang masih menjadi perhatian meliputi:

• Indeks kesehatan
• Indeks kesejahteraan sosial
• Indeks konektivitas wilayah

Hal ini menjadi bahan evaluasi penting bagi Pemerintah Kabupaten Karawang untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program di tahun-tahun mendatang.

Bupati menegaskan bahwa LKPJ bukan sekadar laporan formal, melainkan instrumen evaluasi yang harus dimanfaatkan untuk memperbaiki kinerja pemerintahan secara berkelanjutan.