Gubernur Al Haris Tanggapi Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024

Gubernur Jambi Al Haris saat menyampaikan tanggapan pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jambi terkait Ranperda APBD 2024.

📰 Gubernur Al Haris Sampaikan Tanggapan Pemerintah atas Pandangan Fraksi DPRD Terkait APBD 2024

NEWS PUBLIK, Jambi (Diskominfo Provinsi Jambi) – Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH menyampaikan tanggapan resmi Pemerintah Provinsi Jambi terhadap pemandangan umum seluruh fraksi di DPRD Provinsi Jambi, sehubungan dengan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Acara tersebut berlangsung di Gedung DPRD Provinsi Jambi, Selasa (29/07/2025).

Mengawali sambutannya, Al Haris menyampaikan rasa terima kasih atas pengakuan terhadap capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berhasil diraih Jambi untuk ke-13 kalinya. Menurutnya, prestasi tersebut merupakan buah kerja sama semua pemangku kepentingan dan diharapkan dapat menjadi pemicu peningkatan kinerja di masa depan. Ia juga mengapresiasi saran, pertanyaan, dan kritik dari seluruh fraksi sebagai wujud peran aktif dalam tata kelola pemerintahan.

PRO JAMBI: Inovasi Lanjutan Program DUMISAKE

Al Haris menjelaskan, Program PRO JAMBI hadir sebagai pengembangan dari Program DUMISAKE yang telah berjalan dalam periode RPJMD sebelumnya. Program ini terbukti efektif dalam menurunkan angka kemiskinan serta mempersempit kesenjangan antarwilayah di Provinsi Jambi. Kini, PRO JAMBI diperkuat dengan sasaran yang diperluas dan fitur-fitur baru, termasuk pelatihan keterampilan hidup (lifeskill) yang kini menyasar generasi muda dan milenial, bukan lagi hanya santri.

Selain itu, terdapat insentif bagi Babinsa dan Bhabinkamtibmas, serta akses kredit bunga rendah sebesar 2 persen untuk petani, nelayan, dan pedagang pasar tradisional.

Infrastruktur Daerah dan Strategi Inovatif

Dalam aspek infrastruktur, Al Haris menyatakan bahwa strategi baru telah disusun untuk menjawab keterbatasan anggaran pembangunan. Dokumen perencanaan wilayah menitikberatkan pada potensi unggulan masing-masing daerah, dengan dukungan infrastruktur seperti jalan, irigasi, dan tanggul yang disesuaikan kewenangan serta urgensi.

Gubernur juga menyebut bahwa sejumlah ruas jalan provinsi, termasuk Jalan Padang Lamo, tetap menjadi prioritas, meski pelaksanaannya bergantung pada ketersediaan anggaran dan koordinasi lintas sektor. Untuk jalan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota maupun pusat, Pemerintah Provinsi akan menjalin komunikasi dan kolaborasi agar tetap tertangani secara bersama.

Rincian Realisasi Belanja dan Pendapatan

Pada aspek realisasi pendapatan, secara nominal APBD 2024 lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Namun, secara persentase mengalami penurunan karena beberapa faktor seperti belum diterimanya dividen PI 10%, serta tertundanya Dana Bagi Hasil dari pemerintah pusat.

Sementara itu, belanja daerah mencapai 4,7 triliun rupiah atau sekitar 90,41 persen dari anggaran. Rinciannya meliputi:

• Fungsi Pendidikan: Rp 1,24 triliun (88,07% dari Rp 1,41 triliun) atau 26,55% dari total belanja.

• Fungsi Kesehatan: Rp 501,06 miliar (93,22% dari Rp 537,51 miliar), sekitar 16,10% dari total belanja (di luar belanja pegawai).

• Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan: Rp 280,58 miliar (91,17% dari Rp 307,76 miliar), setara 9,02% dari total belanja (di luar belanja pegawai).

Komitmen Pembangunan Tol dan Jalur Kereta Api

Gubernur juga menegaskan komitmen terhadap konektivitas regional, terutama pembangunan Tol Jambi–Rengat sebagai kelanjutan Tol Jambi–Betung. Hal ini merupakan bagian dari strategi besar menghubungkan seluruh ruas Tol Trans Sumatera. Di sisi lain, percepatan jalur kereta api lintas Sumatera yang melewati Jambi juga terus didorong.

Fokus Pendidikan dan Optimalisasi Aset Daerah

Menjawab pertanyaan terkait ruang kelas, Al Haris menyebut bahwa RPJMD telah mengatur secara umum rencana penyediaan sarana dan prasarana pendidikan. Target rinci mengenai pembangunan ruang kelas baru dan renovasi telah termuat dalam Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jambi 2025–2029.

Ia juga menyoroti pengelolaan aset milik daerah seperti Hotel Ratu. Realisasi pendapatan dari kerja sama pemanfaatan barang milik daerah mencapai Rp 2,14 miliar, yang sesuai dengan perjanjian kerja sama. Saat ini, proses lelang sedang berlangsung untuk menentukan mitra pengelola yang baru.

Gubernur Al Haris menutup penyampaiannya dengan mengajak semua pihak untuk bersinergi membangun Jambi secara inklusif, kolaboratif, dan terarah. Ia menekankan pentingnya melanjutkan program strategis yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat demi terwujudnya pembangunan berkelanjutan di seluruh wilayah Provinsi Jambi.