Nasib Warga Dibahas Tanpa Warga? Mediasi PT SATU Dipimpin Bupati Muaro Jambi Dipersoalkan
- account_circle Eli/Tim
- calendar_month 2 jam yang lalu
- print Cetak
CSR dan Transparansi Pengelolaan Ikut Dipertanyakan
Persoalan lain yang disorot adalah mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
SBMI/FSBJ menyebut warga mempertanyakan informasi mengenai besaran, peruntukan, serta mekanisme pelaksanaan program CSR perusahaan.
Mereka meminta adanya keterbukaan mengenai program yang telah dijalankan dan manfaat yang benar-benar diterima masyarakat di sekitar wilayah operasional.
Menurut SBMI/FSBJ, transparansi diperlukan agar tidak muncul kecurigaan maupun spekulasi di tengah warga.
Kini, bola panas berada di tangan pemerintah daerah dan instansi terkait.
SBMI/FSBJ mendesak agar proses penyelesaian persoalan PT SATU dilakukan secara terbuka dan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan, khususnya warga yang mengaku terdampak langsung.
Mereka juga meminta hasil mediasi 6 Agustus 2026 dijelaskan secara terbuka, termasuk siapa saja yang hadir, apa saja yang dibahas, serta keputusan atau kesepakatan apa yang dihasilkan.
Selain itu, mereka meminta dasar terkait kembali beroperasinya PT SATU dijelaskan kepada publik, terutama apabila sebelumnya telah terdapat kesepakatan penghentian aktivitas.
SBMI/FSBJ menilai mediasi yang ideal harus menghadirkan seluruh pihak terkait agar setiap keputusan memiliki legitimasi dan tidak kembali memantik konflik baru.
“Tidak ada keputusan tanpa suara mereka,” pungkas Donner Gultom.
- Penulis: Eli/Tim
