Rapat Paripurna III DPRD Tanjab Barat Bentuk Pansus Ranperda, Bupati Anwar Sadat Beri Apresiasi

NEWS PUBLIK | TANJAB BARAT – Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., menghadiri Rapat Paripurna III DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jumat (5/6/2026).

Agenda rapat tersebut mencakup penyampaian tanggapan Bupati atas pemandangan umum anggota DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), penyampaian tanggapan fraksi-fraksi DPRD atas pendapat Bupati terhadap dua Ranperda inisiatif DPRD, serta pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD terhadap dua Ranperda Kabupaten dan dua Ranperda inisiatif DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Hamdani, S.E., didampingi Wakil Ketua DPRD H. Muh. Safril Simamora, S.H. Turut hadir Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Dr. H. Katamso, S.A., S.E., M.E., Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Sekretaris DPRD, serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Anwar Sadat menyampaikan tanggapan resmi Pemerintah Daerah atas berbagai pandangan umum, masukan, dan saran yang telah disampaikan oleh anggota DPRD terhadap sejumlah Ranperda yang sedang dibahas.

Menurut Bupati, proses pembahasan Ranperda merupakan tahapan strategis dalam melahirkan regulasi daerah yang berkualitas, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu mendukung pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Ia menilai berbagai pandangan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD menunjukkan adanya kesamaan visi antara pemerintah daerah dan lembaga legislatif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.

“Setelah mencermati dan mempelajari secara seksama pandangan umum yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pada prinsipnya pemerintah daerah melihat adanya kesamaan pandangan dan semangat yang kuat antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik, transparan, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujar Bupati Anwar Sadat.

Bupati juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh fraksi DPRD atas berbagai saran, kritik konstruktif, serta masukan yang diberikan selama proses pembahasan Ranperda berlangsung.

Menurutnya, seluruh masukan tersebut akan menjadi bahan penting dalam penyempurnaan substansi Ranperda agar produk hukum yang dihasilkan nantinya benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan daerah.

“Atas dukungan seluruh fraksi DPRD terhadap pembahasan kedua Ranperda ini, pemerintah daerah menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya. Dukungan tersebut menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah demi terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang maju, sejahtera, religius, dan berdaya saing dalam bingkai visi ‘Tanjung Jabung Barat Berkah Madani’,” tegasnya.

Suasana rapat paripurna berlangsung tertib, dinamis, dan penuh semangat kebersamaan. Sinergi yang terjalin antara unsur eksekutif dan legislatif terlihat kuat dalam setiap tahapan pembahasan agenda yang berlangsung.

Salah satu hasil penting dalam rapat tersebut adalah pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD yang akan bertugas melakukan pembahasan lebih mendalam terhadap dua Ranperda Kabupaten serta dua Ranperda inisiatif DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pembentukan Pansus diharapkan mampu mempercepat proses pembahasan sekaligus meningkatkan kualitas regulasi yang akan dihasilkan, sehingga setiap produk hukum daerah dapat lebih efektif, implementatif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menilai kolaborasi yang harmonis antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi faktor penting dalam menciptakan kebijakan yang berkualitas dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Melalui sinergi yang terus diperkuat, pemerintah daerah optimistis berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih optimal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.