Seleksi PPPK Ricuh: Honorer Puluhan Tahun Tersingkir, Formapek Desak Polda Jambi Usut Dugaan Kecurangan

NEWS PUBLIK, Jambi, 9 Desember 2025 – Proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah honorer lama menyampaikan kekecewaan mendalam karena merasa terpinggirkan akibat carut-marutnya mekanisme seleksi tahun ini. Banyak di antara mereka telah mengabdi belasan hingga puluhan tahun, namun gagal memperoleh formasi karena dianggap tidak memenuhi ketentuan teknis yang berubah-ubah.

Keluhan yang muncul tidak hanya soal kegagalan dalam seleksi, tetapi juga menyangkut dugaan ketidaktransparanan dalam penetapan hasil akhir. Beberapa honorer mengaku nilai yang tertera berbeda dengan hasil pengumuman, sementara lainnya menilai penempatan prioritas tidak berjalan adil.

Formapek: “Ini Soal Harga Diri Honorer, Bukan Sekadar Kelulusan”

Ketua LSM Forum Masyarakat Pemantau Korupsi (Formapek), Barnianto, menyatakan akan mengawal persoalan ini hingga tuntas. Menurutnya, proses seleksi PPPK 2025 meninggalkan “duka mendalam” bagi honorer senior yang merasa pengabdian mereka tidak dihargai.

“Ini bukan hanya soal kelulusan, tetapi harga diri para honorer yang selama ini menjadi tulang punggung pelayanan publik. Mereka layak diapresiasi, bukan dipatahkan semangatnya oleh aturan yang berubah mendadak dan tidak transparan,” tegas Barnianto.

Ia juga meminta Polda Jambi melakukan pengusutan dan menindak tegas segala bentuk dugaan kecurangan. Barnianto mengklaim adanya indikasi kuat maladministrasi yang melibatkan sedikitnya tiga nama, yang diduga memiliki hubungan keluarga dengan pejabat di Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.

“Ini jelas tidak dibenarkan karena melanggar undang-undang pemberantasan KKN di republik ini,” tambahnya.

Formapek Buka Posko Pengaduan dan Siapkan Laporan Resmi

Menindaklanjuti laporan para honorer, Formapek berencana menyerahkan surat resmi kepada pemerintah daerah dan instansi berwenang. Langkah ini bertujuan meminta evaluasi menyeluruh terhadap proses seleksi PPPK.

Selain itu, Formapek membuka posko pengaduan untuk menampung laporan honorer yang merasa dirugikan. Data dan bukti yang terkumpul nantinya akan menjadi dasar untuk membawa persoalan ini ke tingkat yang lebih tinggi apabila diperlukan.

Honorer Minta Afirmasi dan Pengakuan Pengabdian

Di sisi lain, banyak honorer berharap pemerintah menghadirkan kebijakan afirmasi bagi mereka yang telah lama mengabdi. Mereka menilai pemerintah seharusnya tidak hanya mengacu pada aspek administratif, tetapi juga mempertimbangkan rekam jejak pengabdian.

Rekrutmen PPPK tahun ini disebut menjadi tamparan keras bagi dunia birokrasi. Selain memicu polemik, situasi ini juga berpotensi menurunkan semangat kerja ribuan honorer yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan pemerintahan.

Hingga berita ini diturunkan, instansi terkait belum memberikan pernyataan resmi. Namun desakan evaluasi terus bermunculan, dan langkah Formapek diyakini menjadi tekanan penting agar persoalan serupa tidak kembali terulang.