Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Tag "kebijakan publik"

kebijakan publik

Kegagalan Regulatif dan Inkonsistensi Logika Kebijakan dalam Narasi Pelarangan Tenaga Ahli Gubernur

Kegagalan Regulatif dan Inkonsistensi Logika Kebijakan dalam Narasi Pelarangan Tenaga Ahli Gubernur

  • 0Komentar

Oleh: Yulfi Alfikri Noer S. IP., M. AP Akademisi UIN STS Jambi Narasi pelarangan tenaga ahli gubernur yang belakangan muncul di ruang publik sesungguhnya tidak memiliki pijakan regulatif yang valid maupun rasionalitas kebijakan yang memadai. Posisi tenaga ahli merupakan bagian integral dari arsitektur tata kelola pemerintahan modern, terutama dalam memastikan kualitas analisis, konsistensi perencanaan, dan […]

MAN 2 Jambi Disorot!! Ada Dugaan Gratifikasi Seragam Siswa

MAN 2 Jambi Disorot!! Ada Dugaan Gratifikasi Seragam Siswa

  • 0Komentar

đź“° FPPN Desak Kejaksaan Bongkar Dugaan Korupsi Seragam di MAN 2 Kota Jambi NEWS PUBLIK, Kota Jambi — Forum Pemuda Peduli Nusantara (FPPN) menilai langkah pemerintah melalui surat edaran yang melarang sekolah madrasah negeri menjual seragam kepada siswa merupakan kebijakan tepat untuk menjaga integritas pendidikan. Namun, FPPN menegaskan bahwa surat edaran saja tidak cukup tanpa […]

Pemerintah Kota Jambi Hendaknya Memprioritaskan Pengelolaan Sampah

Pemerintah Kota Jambi Hendaknya Memprioritaskan Pengelolaan Sampah

  • 0Komentar

Pemerintah Kota Jambi Hendaknya Memprioritaskan Pengelolaan Sampah ————————————————— “Pengelolaan sampah yang efektif menjadi kunci menjaga lingkungan, kesehatan masyarakat, dan masa depan Kota Jambi” Kota Jambi, 20 Oktober 2025 Pemerintah Kota Jambi bersama seluruh jajaran terkait dihimbau untuk menjadikan pengelolaan sampah sebagai prioritas utama demi menciptakan kota yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Data menunjukkan bahwa volume […]

RPJMD dan Pembangunan yang Berakar pada Kebutuhan Rakyat

RPJMD dan Pembangunan yang Berakar pada Kebutuhan Rakyat

  • 1Komentar

NEWS PUBLIK || ARTIKEL Di tengah dinamika pembangunan nasional yang menuntut efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tidak boleh lagi diperlakukan sebagai ritual administratif belaka. RPJMD sejatinya adalah arsitektur kebijakan yang menentukan arah pembangunan lima tahun ke depan, dan sekaligus cerminan kapasitas birokrasi dalam menjawab kompleksitas persoalan daerah. Pernyataan Gubernur […]

expand_less