kebijakan publik
MENGURAI BENANG KUSUT LAHAN TIDUR DI SUKABUMI: Antara Asa Reformasi Agraria dan Tantangan Tata Kelola
- 0Komentar
NEWS PUBLIK | SUKABUMI – Kabupaten Sukabumi, dengan hamparan perbukitan yang hijau dan luasnya lahan perkebunan, kini tengah berada di persimpangan jalan sejarah pengelolaan tanah. Persoalan agraria, khususnya terkait status lahan eks Hak Guna Usaha (HGU), bukan sekadar masalah administrasi di atas kertas, melainkan menyentuh urat nadi kehidupan ribuan petani penggarap. Di tahun 2026 ini, […]
IPM JAMBI: Antara Persepsi dan Fakta Statistik
- 0Komentar
Oleh: Yulfi Alfikri Noer S. IP., M.AP Akademisi UIN STS Jambi Diskursus Pembangunan dan Persepsi Publik Sering kali dalam diskursus pembangunan daerah kita dihadapkan pada pernyataan yang terdengar sangat masuk akal, tetapi justru karena itulah pernyataan tersebut jarang dipertanyakan. Salah satunya adalah pandangan bahwa percepatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jambi harus ditopang oleh pendidikan […]
Cacat Epistemologis Dalam Membaca Data Publik Pendidikan
- 1Komentar
Oleh: Yulfi Alfikri Noer S. IP., M. AP (Akademisi UIN STS Jambi) Penggunaan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut sekitar 49.000 remaja di Provinsi Jambi berstatus tidak bersekolah telah dengan cepat diarahkan pada satu kesimpulan normatif, kegagalan pemerintah. Kesimpulan ini, meskipun terdengar tegas dan politis, justru memperlihatkan persoalan yang […]
Pertumbuhan, Transformasi dan Cara Keliru Membaca Pembangunan Daerah
- 1Komentar
Oleh: Yulfi Alfikri Noer S. IP., M. AP Akademisi UIN STS Jambi Dalam diskursus pembangunan daerah, kerap muncul anggapan bahwa pertumbuhan ekonomi yang belum disertai perubahan struktur industri adalah pertumbuhan semu. Dari cara baca semacam ini lahir kesimpulan yang serba cepat yaitu, ekonomi memang tumbuh, tetapi tidak mengalami transformasi. Sekilas, pandangan tersebut terdengar kritis dan […]
Tenaga Ahli dan Rasionalitas Kebijakan
- 1Komentar
Oleh: Yulfi Alfikri Noer S. IP., M. AP Akademisi UIN STS Jambi Diskursus mengenai peran tenaga ahli dalam pemerintahan daerah kerap berangkat dari pembacaan normatif yang terlalu strukturalistik. Seolah-olah seluruh proses kebijakan publik hanya sah apabila dijalankan secara eksklusif oleh perangkat daerah formal. Cara pandang ini memang lahir dari kehendak menjaga akuntabilitas, namun sering kali […]
Kegagalan Regulatif dan Inkonsistensi Logika Kebijakan dalam Narasi Pelarangan Tenaga Ahli Gubernur
- 1Komentar
Oleh: Yulfi Alfikri Noer S. IP., M. AP Akademisi UIN STS Jambi Narasi pelarangan tenaga ahli gubernur yang belakangan muncul di ruang publik sesungguhnya tidak memiliki pijakan regulatif yang valid maupun rasionalitas kebijakan yang memadai. Posisi tenaga ahli merupakan bagian integral dari arsitektur tata kelola pemerintahan modern, terutama dalam memastikan kualitas analisis, konsistensi perencanaan, dan […]
MAN 2 Jambi Disorot!! Ada Dugaan Gratifikasi Seragam Siswa
- 0Komentar
📰 FPPN Desak Kejaksaan Bongkar Dugaan Korupsi Seragam di MAN 2 Kota Jambi NEWS PUBLIK, Kota Jambi — Forum Pemuda Peduli Nusantara (FPPN) menilai langkah pemerintah melalui surat edaran yang melarang sekolah madrasah negeri menjual seragam kepada siswa merupakan kebijakan tepat untuk menjaga integritas pendidikan. Namun, FPPN menegaskan bahwa surat edaran saja tidak cukup tanpa […]
Pemerintah Kota Jambi Hendaknya Memprioritaskan Pengelolaan Sampah
- 0Komentar
Pemerintah Kota Jambi Hendaknya Memprioritaskan Pengelolaan Sampah ————————————————— “Pengelolaan sampah yang efektif menjadi kunci menjaga lingkungan, kesehatan masyarakat, dan masa depan Kota Jambi” Kota Jambi, 20 Oktober 2025 Pemerintah Kota Jambi bersama seluruh jajaran terkait dihimbau untuk menjadikan pengelolaan sampah sebagai prioritas utama demi menciptakan kota yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Data menunjukkan bahwa volume […]
RPJMD dan Pembangunan yang Berakar pada Kebutuhan Rakyat
- 1Komentar
NEWS PUBLIK || ARTIKEL Di tengah dinamika pembangunan nasional yang menuntut efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tidak boleh lagi diperlakukan sebagai ritual administratif belaka. RPJMD sejatinya adalah arsitektur kebijakan yang menentukan arah pembangunan lima tahun ke depan, dan sekaligus cerminan kapasitas birokrasi dalam menjawab kompleksitas persoalan daerah. Pernyataan Gubernur […]
