Temui Menkeu Purbaya, Gubernur Al Haris Sampaikan Keluhan Daerah Terkait Penurunan TKD

Gubernur Jambi Al Haris berdialog dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta membahas penurunan dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026.

📰 Gubernur Al Haris Temui Menkeu Bahas Penurunan TKD

NEWS PUBLIK, Jakarta (Diskominfo Provinsi Jambi) – Gubernur Jambi sekaligus Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dan Ketua Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET), Al Haris, melakukan audiensi dengan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025). Pertemuan ini membahas persoalan penurunan signifikan Transfer ke Daerah (TKD) yang berdampak besar pada kemampuan fiskal daerah.

Dalam dialog tersebut, Al Haris menyampaikan bahwa banyak kepala daerah merasakan tekanan akibat berkurangnya dana transfer dari pusat.

“Kami hari ini dari APPSI meminta waktu Pak Menteri untuk kami bercerita tentang keluh kesah kami di daerah. Karena TKD yang dikirim ke daerah sangat luar biasa turunnya,” ujar Al Haris.

Dampak Langsung ke APBD dan Kinerja Daerah

Penurunan TKD disebut Al Haris telah memengaruhi kinerja pemerintahan daerah, mulai dari pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), belanja operasional, hingga pembiayaan tenaga PPPK.

“Banyak daerah yang kesulitan membayar TPP. Belanja pegawai sangat besar, apalagi ada kewajiban membayar PPPK,” jelasnya.

Menurutnya, kondisi ini bisa mengganggu stabilitas APBD 2026, terutama bagi daerah dengan kemampuan fiskal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah.

“Dampaknya luar biasa terhadap APBD kami di 2026 ke depan. Karena itu, semua daerah tadi menyampaikan apa yang dirasakan masing-masing terkait keberlangsungan pembangunan,” ungkap Al Haris.

Tahun Berat bagi Daerah Berfiskal Lemah

Gubernur Jambi menilai bahwa tahun 2026 akan menjadi periode sulit bagi pemerintah daerah yang menggantungkan keuangan pada dana transfer pusat.

“Kita akui 2026 berat sekali bagi teman-teman daerah, apalagi yang fiskalnya rendah, PAD-nya rendah, TKD-nya juga rendah. Dampaknya luar biasa,” katanya.

Meski begitu, ia mengapresiasi respon positif Menteri Keuangan yang berkomitmen akan mengevaluasi APBN dan alokasi TKD tahun 2026.

“Pak Menteri berjanji di 2026 akan evaluasi lagi APBN dan APBD ke daerah,” tambahnya.

Pentingnya Keseimbangan Fiskal

Sebagai penutup, Al Haris menegaskan bahwa keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah menjadi kunci keberlanjutan pembangunan.

“Repot kalau PAD kecil dan terlalu bergantung pada TKD. Daerah sulit berkembang, bahkan sulit menjalankan visi-misi. Yang penting roda pemerintahan tetap berputar,” tegasnya.

Audiensi ini juga menjadi forum strategis bagi para kepala daerah menyampaikan aspirasi agar kebijakan fiskal pusat tetap mendukung pemerataan dan pembangunan daerah.

Gubernur yang Hadir dalam Audiensi

Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh para gubernur dari berbagai daerah, antara lain:

1. Jambi

2. Kalimantan Timur

3. Kalimantan Utara

4. Kepulauan Bangka Belitung

5. Banten

6. Kepulauan Riau

7. Jawa Tengah

8. Sulawesi Tengah

9. Maluku Utara

10. Sumatera Barat

11. DI Yogyakarta

12. Papua Pegunungan

13. Bengkulu

14. Aceh

15. Sumatera Utara

16. Lampung

17. Sulawesi Selatan

18. Nusa Tenggara Barat