Terkait “ILLEGAL DRILLING & PENGEROYOKAN”, Diminta Kapolda Jambi Periksa Kapolres Batanghari

NEWS PUBLIK | Batanghari – Maraknya praktik penambangan dan pengeboran minyak ilegal (illegal drilling) di wilayah Kabupaten Batang Hari, khususnya kawasan Desa Bungku, kian meresahkan masyarakat. Selain memicu dampak lingkungan berupa ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta pencemaran udara yang parah di musim kemarau, persoalan ini telah berkembang menjadi ancaman keselamatan jiwa warga lokal.

Kondisi sosial di lapangan tercatat terus memburuk akibat minimnya penindakan tegas dari aparat penegak hukum setempat. Praktik ilegal yang merugikan publik tersebut mulai memicu aksi premanisme, penganiayaan, hingga kekerasan fisik terhadap warga.
Salah satu insiden menonjol melibat korban bernama Ipan, yang mengalami tindakan kekerasan ekstrem tangan dan kakinya diikat, disiram minyak, serta diancam akan dibakar. Korban diduga diserang oleh pihak-pihak yang terafiliasi dengan jaringan ilegal drilling di kawasan tersebut.

Meski peristiwa tindak pidana tersebut sudah berlangsung cukup lama dan memicu keresahan luas, hingga saat ini belum ada langkah hukum konkrit maupun penangkapan terhadap para pelaku utama. Lambannya penanganan perkara ini memicu tuduhan serius di tengah masyarakat terkait adanya dugaan aliran dana suap atau ‘upeti’ dari para pelaku illegal drilling kepada oknum di internal jajaran Polres Batang Hari, yang disinyalir menjadi benteng kekebalan hukum para pelanggar.

Situasi ini memicu keprihatinan publik yang menuntut komitmen ketegangan institusi Polri. Menindaklanjuti arahan Presiden agar pimpinan daerah dan aparat bertindak cepat menyelesaikan persoalan hokum yang adil daerah Batanghari, Kapolda Jambi didesak untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total.

Kapolda Jambi diminta untuk melalukan pemeriksaan komprehensif dan profesional terhadap Kapolres Batang Hari, Kasat Reskrim, serta Kanit terkait. Langkah penegakan disiplin dan investigasi internal ini dinilai sangat krusial guna mengusut tuntas dugaan pembiaran, membuktikan transparansi institusi, serta memastikan tidak ada kompromi terhadap praktik penambangan ilegal dan tindak kekerasan yang mengorbankan masyarakat.

Masyarakat Desa Bungku mengungkapkan bahwa aktivitas pengeboran minyak ilegal ini sudah berlangsung sejak lama dan lokasinya terus meluas hingga mendekati permukiman warga. Suara mesin tambang yang beroperasi tanpa henti setiap hari serta bau menyengat dari limbah mentah kini menjadi makanan sehari-hari yang merusak kualitas hidup penduduk setempat.

Dampak pencemaran lingkungan pun kian memprihatinkan. Limbah minyak mentah mengalir meresap ke dalam tanah dan mencemari sumber air bersih warga. Pada musim kemarau saat ini, potensi kebakaran meluas makin tinggi akibat ceceran minyak yang membasahi vegetasi kering di sekitar kawasan hutan Batang Hari.

Tak hanya merusak lingkungan, kehadiran mafia illegal drilling turut merusak tatanan sosial masyarakat. Maraknya aksi premanisme dan intimidasinya membuat warga hidup dalam ketakutan. Banyak warga memilih bungkam karena khawatir menjadi sasaran kekerasan berikutnya seperti yang dialami oleh Ipan.

Kasus penganiayaan terhadap Ipan sendiri menjadi puncak kegeraman warga atas kesewenang-wenangan kelompok tersebut. Tindakan brutal berupa pengikatan, penyiraman minyak, hingga ancaman pembakaran dianggap sebagai bentuk kejahatan luar biasa yang tidak bisa lagi ditoleransi oleh hukum negara.

Lambannya respon dari penegak hukum tingkat kabupaten memicu preseden buruk bagi penegakan hukum di Jambi. Warga mulai mempertanyakan integritas aparat kepolisian setempat yang dinilai menutup mata, padahal aktivitas tambang minyak ilegal beserta dampaknya berlangsung secara terbuka di lapangan.

Desakan agar Kapolda Jambi mengambil alih kasus ini kian menguat dari berbagai elemen masyarakat dan organisasi pemerhati lingkungan. Mereka meminta Polda Jambi mengirimkan tim khusus independen untuk mengusut tidak hanya pelaku penganiayaan, tetapi juga para pemodal dan penyokong utama di balik bisnis minyak ilegal tersebut.

Pemeriksaan terhadap internal jajaran Polres Batang Hari dianggap sebagai langkah krusial untuk mengembalikan kepercayaan publik. Jika terbukti ada oknum aparat yang menerima ‘upeti’ atau membocorkan informasi penertiban, tindakan tegas berupa sanksi etik hingga pemecatan dan pidana harus segera dijatuhkan.

Masyarakat Batang Hari berharap langkah nyata dari Kapolda Jambi dapat segera memutus mata rantai illegal drilling sampai ke akar-akarnya. Penegakan hukum yang adil dan transparan menjadi satu-satunya cara memulihkan keamanan, melindungi lingkungan, serta mengembalikan rasa aman bagi warga Desa Bungku.