Uang Rakyat Rp62 Miliar untuk Jaminan Kesehatan, AWaSI Jambi: “Kalau Benar, Buka Datanya!!”
- account_circle Eli/Tim
- calendar_month 12 jam yang lalu
- print Cetak
Data Ganda dan Fiktif Diminta Diuji
Persoalan yang menjadi perhatian AWaSI bukan sekadar besarnya anggaran.
Erfan menilai validitas data penerima menjadi titik penting yang harus diperiksa secara serius. Ia menyebut sejumlah kemungkinan yang perlu diuji, mulai dari data ganda, data peserta yang sudah tidak aktif, penerima yang sebenarnya telah ditanggung melalui skema lain, hingga dugaan data penerima fiktif.
Namun, AWaSI menegaskan belum menyatakan telah terjadi tindak pidana.
“Kita tidak mengatakan sudah terjadi korupsi. Tetapi dengan nilai hampir Rp62 miliar, potensi penyimpangan harus ditutup dengan transparansi dan verifikasi yang ketat,” kata Erfan.
Ia meminta data penerima dicocokkan dengan data BPJS Kesehatan dan administrasi kependudukan.
Selain itu, menurutnya, pemeriksaan juga perlu melihat dokumen APBD, DPA, daftar penerima, tagihan iuran hingga bukti pembayaran. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap rupiah yang dibayarkan benar-benar memiliki dasar penerima dan tagihan yang sah.
“Jangan sampai ada nama yang sama, peserta yang tidak memenuhi syarat, atau bahkan nama fiktif yang kemudian dibayarkan menggunakan uang rakyat,” tegasnya.
Ketua RT Diminta Ikut Mengawasi
AWaSI Jambi juga meminta masyarakat tidak hanya menunggu informasi dari pemerintah.
Erfan mengimbau masyarakat, khususnya para ketua RT, untuk aktif mencari informasi kepada lurah atau kepala desa mengenai program pembiayaan iuran jaminan kesehatan yang bersumber dari APBD Provinsi Jambi.
“Kami meminta para Ketua RT proaktif. Tanyakan kepada lurah atau kepala desa apakah ada program pembiayaan iuran BPJS melalui APBD Provinsi Jambi di wilayah mereka. Siapa penerimanya dan bagaimana mekanismenya. Masyarakat berhak mengetahui penggunaan uang rakyat,” ujarnya.
Menurut Erfan, jika program tersebut memang ditujukan untuk masyarakat kurang mampu atau kelompok tertentu, pemerintah harus mampu menjelaskan mekanisme sosialisasi dan verifikasi penerimanya.
Dengan begitu, masyarakat tidak hanya mengetahui besaran anggarannya, tetapi juga dapat memahami siapa yang menerima manfaat dan bagaimana pemerintah memastikan penerima tersebut benar-benar memenuhi kriteria.
- Penulis: Eli/Tim
