Uang Rakyat Rp62 Miliar untuk Jaminan Kesehatan, AWaSI Jambi: “Kalau Benar, Buka Datanya!!”
- account_circle Eli/Tim
- calendar_month 15 jam yang lalu
- print Cetak
Dinas Terkait Belum Memberikan Penjelasan
AWaSI Jambi turut menyoroti belum diperolehnya penjelasan dari pihak dinas terkait ketika dilakukan upaya konfirmasi mengenai program dan anggaran tersebut.
Bagi AWaSI, kondisi itu semakin mempertegas pentingnya keterbukaan informasi publik.
Terlebih, anggaran yang dipersoalkan bersumber dari APBD dengan nilai hampir Rp62 miliar. Pemerintah dinilai perlu memberikan penjelasan agar tidak muncul ruang spekulasi di tengah masyarakat.
Erfan menegaskan AWaSI tidak ingin menuduh pihak tertentu sebelum terdapat bukti.
“Kita tidak mau uang rakyat menjadi bancakan korupsi yang disiapkan sedemikian rupa untuk mengelabui APH maupun auditor BPK. Hampir Rp62 miliar bukan angka kecil,” ujarnya.
Ia meminta pertanggungjawaban anggaran dapat ditelusuri secara terang, mulai dari siapa penerima manfaat, bagaimana proses verifikasi dilakukan, berapa nilai yang dibayarkan kepada BPJS Kesehatan hingga apakah seluruh data penerima benar-benar valid.
AWaSI Jambi juga mendorong Inspektorat, BPK, DPRD Provinsi Jambi serta aparat penegak hukum melakukan pengawasan apabila ditemukan ketidaksesuaian antara anggaran, data peserta dan realisasi pembayaran.
“Kalau semuanya benar dan sesuai aturan, buka datanya. Kalau penerimanya benar, verifikasinya jelas, dan pembayaran sesuai tagihan BPJS, tentu tidak ada yang perlu ditutup-tutupi,” kata Erfan.
Menurutnya, keterbukaan justru menjadi cara paling efektif untuk memastikan anggaran jaminan kesehatan tersebut benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.
AWaSI Jambi menegaskan sorotan tersebut merupakan bentuk kontrol sosial dan dorongan terhadap transparansi penggunaan APBD, bukan tuduhan bahwa telah terjadi tindak pidana.
Adapun dugaan data ganda maupun fiktif, menurut AWaSI, harus dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen dan pencocokan data penerima dengan data resmi BPJS Kesehatan serta administrasi kependudukan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak dinas terkait belum memberikan penjelasan mengenai mekanisme verifikasi, jumlah penerima maupun rincian realisasi anggaran jaminan kesehatan yang menjadi sorotan AWaSI Jambi.
- Penulis: Eli/Tim
