Zudarwansyah Mendorong Pemkab dan APH Segera Bertindak Menyelesaikan Konflik di Lahan Eks PT. TI

NEWS PUBLIK, Tanggamus — Polemik kepemilikan lahan eks HGU PT Tanggamus Indah (TI) kembali mencuat dan memantik perhatian serius dari Anggota Komisi IV DPRD Tanggamus, Zudarwansyah. Ia menegaskan bahwa area tersebut merupakan tanah negara yang selama ini dimanfaatkan masyarakat setelah masa kontrak HGU perusahaan berakhir.

Menurut Politisi Partai Gerindra itu, masyarakat sudah lama melakukan tumpang sari di lahan tersebut. Karena itu, ia menilai penggunaan lahan oleh warga masih dalam batas kewajaran selama menunggu kebijakan pemerintah.

“Tanah itu punya negara! Karena kontrak HGU habis, sementara dipakai masyarakat. Selama PT TI menguasai lahan, sudah banyak warga setempat yang melakukan tumpang sari,” tegasnya, Senin (24/11/2025).

Namun, ia menyayangkan munculnya kelompok yang mengatasnamakan adat bermarga Buay Belunguh Tanjung Hikhan dan mengklaim area tersebut sebagai tanah ulayat adat.

Zudarwansyah secara tegas menolak klaim itu dan menyebut pernyataan kelompok tersebut tidak memiliki dasar kuat.

“Buay Belunguh asli di Pekon Kagungan tidak ikut campur, dan sudah mengatakan bahwa itu tanah negara,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa tanah negara tidak bisa sembarangan diklaim oleh pihak manapun. Menurutnya, hal semacam itu justru berpotensi menimbulkan kekacauan.

“Enggak bisa tanah negara sembarangan diklaim. Bisa kacau balau. Status mereka di sana sepenuhnya numpang. Kalau negara mau pakai, semua harus angkat kaki,” tegas Zudarwansyah.

Menilik Sejarah Marga dan Klaim Identitas

Lebih lanjut, Iwan Talo—sapaan akrab Zudarwansyah—menjelaskan bahwa secara historis leluhur Marga Buay Belunguh telah menyerahkan tanah tersebut kepada Pemerintah Kolonial Belanda pada 1931. Hingga kini, keturunan pesirah Buay Belunguh di Pekon Kagungan tidak pernah menuntut hak pengembalian lahan.

“Justru yang jadi pertanyaan, mereka itu dari Buay Belunguh yang mana? Buay Belunguh yang sah itu berada di Pekon Kagungan,” kata Ketua Fraksi Gerindra DPRD Tanggamus itu.

Ia bahkan mengungkapkan bahwa nama Tanjung Hikhan yang disisipkan kelompok tersebut berasal dari nama dusun di Pekon Umbul Buah, Kecamatan Kotaagung Timur. Sementara marga Buay Belunguh Tanjung Hikhan sendiri baru dibentuk pada 2023, jauh setelah Marga Buay Belunguh asli berdiri sebelum kemerdekaan Indonesia.

Melihat fakta itu, Zudarwansyah mencurigai kemungkinan bahwa pembentukan marga baru tersebut hanya menjadi kedok untuk menguasai tanah negara.

“Mereka baru berdiri tahun 2023. Takutnya cuma jadi alat untuk ambil tanah negara. Perlu diingat, pimpinan adat ada trah, bukan berdasarkan hawa nafsu,” ujarnya.

Dukung Penegasan Batas Adat oleh Marga Buay Nyata

Terkait pemasangan patok batas wilayah adat oleh Marga Buay Nyata di lahan eks HGU PT TI pada Minggu (23/11/2025), Zudarwansyah menyatakan dukungannya.

Menurutnya, tindakan tersebut bertujuan memastikan batas wilayah adat, bukan mengklaim tanah negara. Ia menegaskan bahwa dalam struktur adat, wilayah eks HGU PT TI memang berada dalam cakupan Marga Buay Nyata dan Buay Belunguh.

“Marga Buay Nyata sedang melawan kezholiman. Mereka pasang patok batas wilayah adat untuk memastikan wilayah adatnya, bukan mengklaim tanah milik adat,” jelasnya.

Desak Pemerintah dan APH Cegah Bentrok Antarwarga

Melihat memanasnya situasi di lapangan, Zudarwansyah mendesak pemerintah daerah dan Aparat Penegak Hukum (APH) turun tangan cepat untuk mencegah potensi bentrok antara masyarakat adat Buay Nyata dan kelompok Buay Belunguh Tanjung Hikhan.

Ia berharap Pemkab Tanggamus segera menyelesaikan sengketa agar tidak berkembang menjadi konflik terbuka.

“Saya takut terjadi bentrok antara Buay Nyata dan Tanjung Hikhan. Karena itu, pemda dan APH harus segera ambil tindakan tegas untuk menyelesaikan permasalahan itu,” pungkasnya.