Breaking News
light_mode
Trending Tags

Launching Penerapan Layanan Pengaduan “Lapor Pak Bupati JFP”, Bupati Solok : Wujudkan Visi Pemerintahan yang Melayani Menuju Masyarakat Madani Nan Sejahtera.

  • account_circle News Publik
  • calendar_month Kam, 8 Mei 2025
  • visibility 155

NEWS PUBLIK, Arosuka – Pemerintah Kabupaten Solok resmi melaunching layanan pengaduan masyarakat bertajuk  “Lapor Pak Bupati JFP”, sebuah inovasi digital yang memungkinkan warga menyampaikan aspirasi, keluhan, maupun laporan secara langsung kepada Bupati Solok Jon Firman Pandu, SH dan Wakil Bupati H.Candra terkait pelayanan publik.

Lauching penerapan layanan pengaduan ini dihadiri langsung oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar Adel Wahidi, Anggota DPRD Kabupaten Solok Iskan Nofis, Para Asisten Bupati, Kadis Kominfo Teta Midra selaku Ketua Pelaksana dan Kepala OPD lainnya, para Camat Se Kabupaten Solok, Wali Nagari se Kabupaten Solok, Kepala Bagian di Lingkup Setda, Kepala Puskesmas se Kabupaten Solok,  serta tamu undangan lainnya, yang bertempat di Gedung Pertemuan Solok Nan Indah Arosuka, Kamis (08/05/2025).

Dalam laporannya Kepala Dinas Kominfo Teta Midra menyampaikan launching penerapan Lapor Pak Bupati JFP ini merupakan sarana aspirasi serta pengaduan berbasis daring yang terhubung dengan SP4N LAPOR Pusat dengan prinsip cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik.

“Lapor Pak Bupati JFP merupakan sarana aspirasi serta pengaduan berbasis daring dengan prinsip cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik. Selain itu ketersediaan kanal pengaduan ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk kanal pengaduan dapat diakses pada halaman website www.laporjfp.lapor.go.id atau melalui WhatsApp dengan Nomor Pengaduan 08116693934,” jelas Teta.

Lebih lanjut Teta Menjelaskan Lapor Pak Bupati JFP dibentuk untuk mendorong no wrong door policy, yang menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun, dapat disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pada kesempatan itu Bupati Solok Jon Firman Pandu menyampaikan Lapor Pak Bupati JFP adalah langkah nyata untuk lebih dekat dengan masyarakat. Dengan adanya aplikasi ini, setiap warga memiliki akses langsung kepada kepala daerah, untuk menyampaikan apa yang dirasakan dan dibutuhkan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Dengan peluncuran “Lapor Pak Bupati JFP”, Pemerintah Kabupaten Solok berharap dapat membangun budaya keterbukaan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sejalan dengan semangat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)” ujar Bupati.

Aplikasi ini dapat diakses melalui perangkat mobile maupun situs resmi Pemerintah Kabupaten Solok. Masyarakat cukup mengisi formulir pengaduan baik di aplikasi maupun melalui nomor WhatsApp, yang kemudian akan langsung diterima oleh ferivikator pengaduan, dan akan diteruskan kepada OPD yang berwenang untuk merespon pengaduan masyarakat tersebut.

“Saya mengajak dan mengimbau kepada bapak ibu semua, sebagai abdi negara kita harus memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan berkualitas. Dengan dilaunchingnya penerapan layanan pengaduan Lapor Pak Bupati JFP ini, merupakan langkah awal bagi kami untuk mewujudkan visi pemerintahan yang melayani menuju masyarakat madani nan sejahtera,” ucap Bupati.

Selanjutnya Bupati Jon Firman Pandu, didampingi Kepala Ombudsman Adel Wahidi, Anggota DPRD Iskan Nofis, Asisten Administrasi Editiawarman, dan Kepala Dinas Kominfo Teta Midra, menekan tombol ”start” pada laptop, menandai dilaunchingnya secara resmi penerapan Lapor Pak Bupati JFP sebagai kanal pengaduan masyarakat di Kabupaten Solok. (AZMIR)

  • Penulis: News Publik

Rekomendasi Untuk Anda

  • Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPRD Karawang Bahas Rapeda Satu Desa Satu Pabrik Untuk Tekan Pengangguran

    Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPRD Karawang Bahas Rapeda Satu Desa Satu Pabrik Untuk Tekan Pengangguran

    • 0Komentar

    NEWS PUBLIK, KARAWANG – Komisi I DPRD Karawang menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Satu Desa Satu Pabrik dengan skema pola orang tua asuh, Rabu (14/1). Pembahasan ini diarahkan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi sekaligus menekan tingkat pengangguran di wilayah Karawang Utara yang hingga kini masih tergolong tinggi. Ketua Komisi […]

  • 8 Merek Beras Premium di Jambi Gagal Penuhi Standar Mutu

    8 Merek Beras Premium di Jambi Gagal Penuhi Standar Mutu

    • 0Komentar

    📰 8 Merek Beras Premium di Jambi Tak Penuhi Standar Mutu, Satgas Minta Harga Diturunkan NEWS PUBLIK, Jambi (Diskominfo Provinsi Jambi) – Satuan Tugas (Satgas) Pangan Provinsi Jambi mengungkap temuan mengejutkan: delapan merek beras premium yang beredar di pasaran tidak memenuhi standar mutu premium. Temuan ini berdasarkan hasil uji laboratorium yang difasilitasi Dinas Perindustrian dan […]

  • Pengamanan Berlanjut, Polres Karawang Kawal Progres Perbaikan Tanggul Longsor di Telukjambe Barat

    Pengamanan Berlanjut, Polres Karawang Kawal Progres Perbaikan Tanggul Longsor di Telukjambe Barat

    • 0Komentar

    NEWS PUBLIK, KARAWANG – Polres Karawang terus memberikan pelayanan pengamanan dan bantuan kemanusiaan dalam penanganan tanggul longsor di Saluran Sungai Kalimalang, tepatnya di Kampung Cisalak Tengah RT 008/003, Desa Margakaya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang. Hingga Sabtu (17/1/2026) pukul 10.40 WIB, kondisi di lokasi terpantau aman dan kondusif. Kapolres Karawang, AKBP Fiki N. Ardiansyah, melalui […]

  • SE TPP ASN Jambi 2026 Picu Polemik, Sakit dan Cuti Ikut Dipotong 3 Persen

    SE TPP ASN Jambi 2026 Picu Polemik, Sakit dan Cuti Ikut Dipotong 3 Persen

    • 0Komentar

    NEWS PUBLIK | JAMBI – Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2026 menjadi perbincangan hangat. Surat Edaran (SE) yang mengatur mekanisme pemberian TPP tersebut memicu polemik karena memuat ketentuan pemotongan penghasilan bagi pegawai yang tidak masuk kerja, termasuk karena cuti maupun sakit. Dokumen yang beredar luas […]

  • Proyek Balai di Kerinci Diduga Sarat Pelanggaran: Data Fiktif, Lokasi Salah, Material Tak Standar

    Proyek Balai di Kerinci Diduga Sarat Pelanggaran: Data Fiktif, Lokasi Salah, Material Tak Standar

    • 0Komentar

    NEWS PUBLIK, KERINCI – Sejumlah persoalan serius terungkap dalam pelaksanaan program yang berjalan di Kabupaten Kerinci. Lemahnya pengawasan dari pihak balai diduga menjadi akar masalah yang memunculkan indikasi manipulasi data, kesalahan lokasi kegiatan, hingga penggunaan material bangunan yang tidak memenuhi standar. Temuan tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum LSM Peduli Alam Sakti (LSM PEDAS), Efyarman, dalam […]

  • Percepatan Pro Jambi Cerdas: Peningkatan Mutu Pendidikan sebagai Katalis Transformasi Sumber Daya

    Percepatan Pro Jambi Cerdas: Peningkatan Mutu Pendidikan sebagai Katalis Transformasi Sumber Daya

    • 1Komentar

    ​Oleh: Prof. Dr. Mukhtar Latif, M.Pd. (Guru Besar dan Ketua Senat UIN STS Jambi) ​Paradigma Pro Jambi Cerdas: Dari Bumi yang Kaya ke Generasi yang Berdaya ​Tanah Melayu Jambi, provinsi yang dibentengi oleh hutan, dialiri oleh sungai, dan diberkahi dengan kekayaan alam yang melimpah. Jambi—sebuah kepingan surga yang ditaburi potensi. Kita bicara tentang minyak, gas, […]

expand_less