Strategi Percepatan Capaian IPM Bidang Pendidikan di Provinsi Jambi

Oleh:

Prof. Dr. H. Mukhtar Latif, M.Pd.
Ketua ICMI Orwil Jambi – ketua MUI bidang PKU

A. Pendahuluan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Berbeda dengan pendekatan pembangunan yang hanya menilai pertumbuhan ekonomi, IPM menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan melalui konsep human development. Konsep ini dipopulerkan oleh United Nations Development Programme yang menekankan bahwa pembangunan harus memperluas kemampuan manusia untuk hidup sehat, berpendidikan, dan sejahtera.

IPM diukur melalui tiga dimensi utama yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Dalam dimensi pendidikan, indikator yang digunakan adalah Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Kedua indikator tersebut menunjukkan sejauh mana masyarakat memiliki akses terhadap pendidikan serta tingkat pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk dewasa.

Menurut Amartya Sen, pembangunan manusia pada hakikatnya merupakan proses memperluas kemampuan manusia (capability approach) sehingga mereka memiliki kebebasan untuk meningkatkan kualitas hidupnya (Sen, 2023). Pendidikan memiliki peran strategis dalam memperluas kemampuan tersebut karena melalui pendidikan manusia memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta kapasitas untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi dan sosial.

Dalam konteks pembangunan daerah, IPM sering digunakan sebagai indikator utama untuk menilai kualitas sumber daya manusia. Daerah dengan IPM tinggi umumnya memiliki kualitas pendidikan yang lebih baik, kesehatan masyarakat yang lebih baik, serta tingkat kesejahteraan yang lebih stabil.

Posisi IPM Provinsi Jambi di Sumatera dan Nasional

Berdasarkan rilis resmi Badan Pusat Statistik, capaian Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jambi pada tahun 2025 mencapai 75,13, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 74,36 (BPS, 2025).
Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Provinsi Jambi mengalami perkembangan yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Namun jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Sumatera, posisi Jambi masih berada pada kelompok menengah.
Beberapa provinsi di Sumatera memiliki capaian IPM yang lebih tinggi seperti Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Riau, dan Sumatera Utara. Dalam komparasi wilayah Sumatera, Provinsi Jambi berada pada peringkat ke-8 dari 10 provinsi di Pulau Sumatera.
Sementara itu pada tingkat nasional, capaian IPM Jambi juga masih berada pada kelompok menengah. Berdasarkan kompilasi data IPM seluruh provinsi di Indonesia tahun 2025, posisi Provinsi Jambi berada sekitar peringkat ke-18 dari 38 provinsi di Indonesia.
Posisi ini menunjukkan bahwa meskipun pembangunan manusia di Jambi terus mengalami peningkatan, percepatan pembangunan pendidikan masih diperlukan agar mampu mengejar provinsi-provinsi lain yang memiliki kualitas sumber daya manusia lebih tinggi.

Faktor yang menyebabkan ketertinggalan

Beberapa faktor yang menyebabkan posisi IPM Jambi belum optimal dapat dijelaskan melalui beberapa aspek struktural. Pertama, ketimpangan akses pendidikan antar wilayah. Wilayah perkotaan seperti Kota Jambi memiliki fasilitas pendidikan yang relatif lebih lengkap dibandingkan wilayah pedesaan dan daerah terpencil. Kedua, rata-rata lama sekolah masyarakat yang masih terbatas. Sebagian besar tenaga kerja masih memiliki tingkat pendidikan menengah sehingga kapasitas produktivitas ekonomi belum optimal.
Ketiga, hubungan erat antara kemiskinan dan pendidikan. Rumah tangga dengan tingkat pendapatan rendah sering menghadapi keterbatasan dalam membiayai pendidikan anak-anaknya.
Keempat adalah struktur ekonomi daerah yang masih bertumpu pada sektor sumber daya alam, seperti perkebunan dan pertambangan. Ketergantungan pada sektor ini seringkali tidak diimbangi dengan investasi yang memadai pada pembangunan sumber daya manusia.

B. Strategi Peningkatan Anggaran Pendidikan: Percepatan Lompatan Mutu Pendidikan Jambi

Percepatan peningkatan kualitas pendidikan tidak dapat dilepaskan dari dukungan pembiayaan yang memadai. Pemerintah Indonesia telah menetapkan alokasi minimal 20 persen anggaran pendidikan dalam APBN maupun APBD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam konteks Provinsi Jambi, peningkatan anggaran pendidikan harus diarahkan pada program-program strategis yang mampu menghasilkan lompatan kualitas pendidikan.

Pertama, peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan. Guru merupakan faktor utama yang menentukan kualitas pembelajaran. Penelitian pendidikan global menunjukkan bahwa kualitas sistem pendidikan sangat bergantung pada kualitas guru yang mengajarnya (Schleicher, 2023).

Kedua, peningkatan infrastruktur pendidikan, terutama di wilayah pedesaan dan daerah terpencil yang masih mengalami keterbatasan fasilitas pendidikan.

Ketiga, penguatan pendidikan vokasi dan keterampilan kerja. Pendidikan tidak hanya menghasilkan lulusan yang memiliki ijazah formal, tetapi juga harus menghasilkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja.

C. Strategi Percepatan Peningkatan IPM Pendidikan Jambi

1. Memperkuat indikator Pendidikan dalam IPM

Dimensi pendidikan dalam IPM diukur melalui indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Oleh karena itu kebijakan pendidikan harus diarahkan untuk meningkatkan kedua indikator tersebut melalui peningkatan akses pendidikan dan kualitas pembelajaran.

2. Mendorong Partisipasi Pendidikan

Partisipasi pendidikan dapat ditingkatkan melalui berbagai program seperti beasiswa bagi keluarga miskin, bantuan pendidikan, serta penguatan pendidikan inklusif.

3. Menekan Angka Kemiskinan

Kemiskinan memiliki hubungan yang erat dengan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Oleh karena itu kebijakan pengentasan kemiskinan harus berjalan seiring dengan kebijakan pembangunan pendidikan.

4. Memperbesar outcome Pendidikan yang Berdaya Saing

Pendidikan harus mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan inovasi, kewirausahaan, dan keterampilan teknologi sehingga mampu bersaing dalam ekonomi modern.

D. Kendala Mendasar Peningkatan Mutu Pendidikan Jambi

Salah satu kendala mendasar dalam pembangunan pendidikan di Provinsi Jambi adalah ketidakseimbangan antara pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan sumber daya manusia.

Potensi ekonomi daerah dari sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan sangat besar, namun investasi pada pembangunan pendidikan masih relatif terbatas.

Fenomena ini dalam literatur ekonomi pembangunan dikenal sebagai resource curse. Menurut Jeffrey Sachs, wilayah yang kaya sumber daya alam sering mengalami keterlambatan pembangunan manusia apabila pendapatan dari sektor tersebut tidak diinvestasikan pada pendidikan dan kesehatan (Sachs, 2022).

E. Rutinitas Program Pendidikan: Penyebab Stagnasi Pendidikan

Salah satu tantangan dalam reformasi pendidikan adalah kecenderungan program pendidikan yang bersifat rutinitas administratif tanpa inovasi kebijakan.

Menurut Michael Fullan (2023), reformasi pendidikan yang berhasil membutuhkan perubahan dalam kepemimpinan pendidikan, kurikulum, serta peningkatan kualitas guru.

Tanpa inovasi kebijakan yang berkelanjutan, sistem pendidikan akan mengalami stagnasi sehingga tidak mampu mendorong percepatan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

F. Simulasi Percepatan Peningkatan IPM Jambi menuju 2030

Jika tren peningkatan IPM Jambi sekitar 0,7 poin per tahun, maka proyeksi perkembangan IPM dapat digambarkan sebagai berikut:

• 2025 : 75,13
• 2026 : 75,83
• 2027 : 76,53
• 2028 : 77,23
• 2029 : 77,93
• 2030 : 78,63

Dengan proyeksi ini, IPM Jambi berpotensi mencapai sekitar 78–79 pada tahun 2030.

Namun apabila pemerintah daerah mampu melakukan investasi besar pada sektor pendidikan, peningkatan IPM dapat mencapai 1 poin per tahun, sehingga IPM Jambi berpotensi mencapai sekitar 80 pada tahun 2030.

G. Optimalisasi Pengelolaan Dana Sumber Daya Alam untuk investasi pendidikan

Provinsi Jambi memiliki potensi ekonomi dari pengelolaan sumber daya alam yang sangat besar. Apabila sebagian kecil dari nilai ekonomi sektor tersebut dialokasikan untuk pembangunan pendidikan, percepatan peningkatan IPM dapat terjadi secara signifikan.

Sebagai ilustrasi kebijakan, jika nilai ekonomi pengelolaan sumber daya alam mencapai sekitar 350 triliun rupiah per tahun, maka alokasi 10 persen saja atau awbeaar 35 T besaran dana itu dapat tinggal di daerah, sebagiannya untuk pendidikan, tentu dapat mempwrcepat pwrvaikanIPM pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan di provinsi Jambi.
Dana tersebut dapat digunakan untuk beasiswa pendidikan skala besar, modernisasi sekolah peningkatan kualitas guru pembangunan pusat pendidikan vokasi, Sapras pendidikan, penguatan riset dan inovasi daerah Investasi pendidikan dalam skala besar terbukti memiliki korelasi kuat dengan pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Hanushek & Woessmann, 2024).

H. Penutup

Berdasarkan data terbaru tahun 2025 dari Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jambi mencapai 75,13, dengan posisi peringkat ke-8 di Pulau Sumatera dan sekitar peringkat ke-18 secara nasional.
Posisi ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Jambi masih berada pada kelompok menengah dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Oleh karena itu percepatan pembangunan pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan daerah.
Melalui peningkatan investasi pendidikan, optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, serta inovasi kebijakan pendidikan yang berkelanjutan, Provinsi Jambi memiliki peluang besar untuk mempercepat peningkatan mutu pendidikan, dan mutu peningkatan kualitas pembangunan manusia serta mencapai lompatan IPM yang signifikan dalam beberapa dekade mendatang.

Referensi:

1. Badan Pusat Statistik. 2025. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jambi.

2. Badan Pusat Statistik. 2025. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia.

3. Fullan, Michael. 2023. The New Meaning of Educational Change.

4. Hanushek, Eric & Woessmann, Ludger. 2024. Education and Economic Growth.

5. Sachs, Jeffrey. 2022. The Age of Sustainable Development.

6. Schleicher, Andreas. 2023. World Class Education Systems.

7. Sen, Amartya. 2023. Development as Freedom Revisited.

8. Todaro, Michael &
Smith, Stephen. 2023. Economic Development.

9. UNESCO. 2024. Global Education Monitoring Report.
UNDP. 2023. Human Development Report.

10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.