Hak Dasar SAD Diperjuangkan Pemkab Sarolangun

Bupati Sarolangun Hurmin menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjamin hak dasar komunitas Suku Anak Dalam yang tersebar di wilayah Sarolangun dan Taman Nasional Bukit Duabelas.

NEWS PUBLIK | SAROLANGUN – Hak Dasar SAD atau Suku Anak Dalam dipastikan menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Pemerintah daerah mengklaim telah menyiapkan berbagai program untuk menjamin akses pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan sosial bagi komunitas adat yang hidup di kawasan pedalaman tersebut.

Bupati Sarolangun Hurmin menegaskan bahwa pemerintah daerah telah menyediakan sejumlah fasilitas dasar bagi komunitas Suku Anak Dalam yang tersebar di wilayah Kabupaten Sarolangun. Program tersebut meliputi akses pendidikan, penyediaan perumahan, hingga bantuan lahan untuk menunjang kehidupan mereka.

“Kalau hak mereka tentang pendidikan, perumahan, dan lain sebagainya sudah kita siapkan di wilayah tersebut,” ujar Hurmin saat memberikan keterangan di Jambi, Minggu.

Namun di balik berbagai program yang telah disiapkan, pemerintah daerah juga menemukan sejumlah persoalan di lapangan yang dinilai menjadi tantangan serius dalam upaya pembinaan komunitas tersebut.

Pola Hidup Nomaden Jadi Kendala Program

Hurmin mengungkapkan, salah satu persoalan yang kerap muncul adalah pola hidup berpindah-pindah yang masih dijalani sebagian kelompok Suku Anak Dalam. Kondisi ini membuat sejumlah program bantuan pemerintah tidak berjalan optimal.

Menurutnya, beberapa bantuan lahan yang sebelumnya diberikan pemerintah bahkan kerap ditinggalkan oleh kelompok SAD. Tidak sedikit pula lahan tersebut yang kemudian ditukar dengan barang oleh pihak tertentu setelah dipengaruhi masyarakat dari luar komunitas.

Fenomena tersebut dinilai merugikan kelompok SAD sendiri sekaligus menyulitkan pemerintah dalam menjalankan program pemberdayaan secara berkelanjutan.

“Temuan di lapangan, bantuan lahan yang diberikan negara sering ditinggal oleh kelompok SAD. Bahkan ada yang ditukar menjadi barang karena pengaruh dari masyarakat luar,” kata Hurmin.

Kondisi ini, lanjutnya, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah yang selama ini berupaya mendorong pola kehidupan yang lebih stabil bagi komunitas tersebut.

Pemerintah Pastikan Komitmen Pendampingan

Meski menghadapi berbagai kendala, Pemerintah Kabupaten Sarolangun memastikan komitmen untuk terus memperhatikan keberlangsungan hidup komunitas Suku Anak Dalam.

Kelompok SAD yang berada di kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas serta wilayah Air Hitam disebut tetap menjadi prioritas perhatian pemerintah daerah. Berbagai program sosial dan pemberdayaan terus diupayakan agar kebutuhan dasar mereka dapat terpenuhi.

Hurmin menegaskan bahwa komunitas adat tersebut merupakan bagian penting dari identitas sosial dan budaya daerah yang tidak bisa diabaikan.

“Namun sama-sama kita ketahui Suku Anak Dalam itu hidupnya berpindah-pindah. Jadi tuntutan yang disampaikan sebenarnya sudah kita lakukan. Kalau ada lahan tidur yang belum digunakan, bagaimana kita menyikapinya, tetap kita perhatikan,” ujarnya.

Aksi SAD ke Kantor Gubernur Jadi Sorotan

Isu pemenuhan hak dasar komunitas Suku Anak Dalam sebelumnya juga sempat mencuat setelah puluhan anggota komunitas tersebut mendatangi Kantor Gubernur Jambi pada 11 Februari lalu.

Dalam pertemuan tersebut, berbagai kelompok SAD menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah agar kebutuhan dasar mereka dipenuhi, mulai dari akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga penyediaan air bersih.

Aksi tersebut menjadi perhatian publik karena memperlihatkan masih adanya persoalan mendasar yang dihadapi komunitas adat di wilayah Jambi.

Pemprov Jambi Siapkan Forum Komunikasi

Menanggapi aspirasi tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman menyatakan bahwa pemerintah provinsi berencana membentuk forum komunikasi khusus antara komunitas Suku Anak Dalam dan pemerintah.

Forum tersebut diharapkan menjadi wadah dialog untuk menjembatani berbagai persoalan yang muncul di lapangan, sekaligus memastikan kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan komunitas tersebut.

Menurut Sudirman, pendekatan terhadap komunitas Suku Anak Dalam tidak bisa dilakukan secara seragam. Setiap kelompok memiliki karakteristik sosial yang berbeda, terutama bagi mereka yang masih mempertahankan pola hidup nomaden.

“Pendekatan penanganan terhadap SAD tidak bisa disamaratakan. Kita perlu strategi yang berbeda, terutama bagi kelompok yang masih hidup berpindah-pindah,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa pembahasan terkait penanganan komunitas Suku Anak Dalam sebenarnya telah lama digagas oleh Pemerintah Provinsi Jambi bersama berbagai pihak.

Kolaborasi tersebut melibatkan organisasi non-pemerintah, pemangku kebijakan, hingga kalangan dunia usaha.

Namun demikian, penyelesaian persoalan komunitas adat ini tidak dapat dilakukan secara instan. Penanganannya membutuhkan waktu panjang serta kerja sama lintas pemerintahan, mulai dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat.