DANAU SIPIN TERLUPAKAN: Aktivis Jhon Herman Ungkap Fakta Kritis dan Bongkar Masalah Kewenangan

Aktivis lingkungan Jhon Herman berdialog dengan Wali Kota Jambi terkait pengembangan Danau Sipin pada Kamis, 26 Maret 2026.

NEWS PUBLIK | KOTA JAMBI – Danau Sipin terlupakan kembali menjadi sorotan publik setelah kunjungan Wali Kota Jambi bersama jajaran ke kawasan tersebut pada Kamis, 26 Maret 2026. Kehadiran pemerintah daerah ini menjadi titik terang bagi masyarakat, namun sekaligus membuka fakta lama: ketimpangan pembangunan yang belum terselesaikan.

Dalam dialog terbuka, aktivis lingkungan Jhon Herman menyampaikan sejumlah tuntutan tegas. Ia menilai, Danau Sipin selama ini belum mendapat perhatian serius, baik dari pemerintah kota maupun provinsi.

Jhon Herman secara langsung meminta Wali Kota agar menyetarakan pembangunan Danau Sipin dengan kawasan danau resapan lainnya di Kota Jambi. Menurutnya, ketimpangan ini tidak bisa terus dibiarkan.

Ia menegaskan bahwa Danau Sipin memiliki potensi besar, namun belum diimbangi dengan pembangunan infrastruktur yang memadai.

“Kalau danau resapan bisa dibangun dengan baik, Danau Sipin juga harus diperlakukan sama. Jangan ada kesan dianaktirikan,” tegasnya.

Infrastruktur Minim, Akses Terbatas

Dalam dialog tersebut, sejumlah kebutuhan mendesak diungkapkan. Mulai dari peninggian jalan, pembangunan jembatan penghubung, hingga akses keluar-masuk kawasan yang masih terbatas.

Menurut Jhon, kondisi ini menyulitkan mobilitas masyarakat dan menghambat pengembangan kawasan.

“Danau Sipin ini seperti terisolasi. Aksesnya terbatas, infrastrukturnya belum memadai,” ujarnya.

Tak hanya itu, ia juga menyoroti absennya fasilitas penting di wilayah tersebut.

Sejak pemekaran dari Kecamatan Telanaipura sekitar 10 tahun lalu, Danau Sipin dinilai belum mendapatkan fasilitas dasar pemerintahan yang layak.

Jhon Herman mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada Kapolsek, Koramil, maupun Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Danau Sipin.

“Sudah satu dekade, tapi fasilitas penting belum juga dibangun. Ini harus jadi perhatian serius,” katanya.

Potensi Wisata Besar, Tapi Belum Dimaksimalkan

Di balik berbagai kekurangan, Danau Sipin sebenarnya menyimpan potensi wisata yang besar. Jhon Herman menyebut, jika dikelola dengan serius, kawasan ini bisa menjadi destinasi unggulan.

Ia mengusulkan berbagai konsep pengembangan wisata air, seperti jet ski, banana boat, hingga paralayang yang ditarik speed boat. Bahkan, konsep pacu ketinting juga dinilai bisa menjadi daya tarik tersendiri, seperti yang sukses di daerah lain.

“Kalau ini dikembangkan, bukan hanya wisata yang hidup, tapi lapangan kerja juga terbuka untuk masyarakat,” jelasnya.

Dalam pandangannya, pengembangan Danau Sipin tidak bisa dilakukan secara parsial. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas instansi.

Beberapa dinas yang dinilai harus terlibat antara lain:

• Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
• Dinas Pariwisata
• Dinas Pekerjaan Umum (PU)
• Dispora
• Disperindag
• Sektor pertanian dan perikanan

“Semua harus bergerak sesuai tupoksi. Tidak bisa jalan sendiri-sendiri,” tegas Jhon.

Kritik Keras untuk Pemerintah Daerah

Jhon Herman juga menyampaikan kritik tajam terhadap kurangnya dukungan pemerintah terhadap program yang sudah berjalan.

Ia menyoroti peran Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VI yang telah memberdayakan masyarakat setempat untuk membersihkan Danau Sipin selama lebih dari satu tahun.

Namun, menurutnya, upaya tersebut tidak diimbangi dengan dukungan nyata dari pemerintah daerah.

“Sudah setahun lebih masyarakat diberdayakan oleh BWSS, tapi pemerintah kota dan provinsi belum maksimal mendukung pengembangannya,” ungkapnya.

Apresiasi untuk BWSS VI

Meski demikian, Jhon tetap memberikan apresiasi kepada BWSS VI yang dinilai telah menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan Danau Sipin.

Selain menjaga kebersihan, program tersebut juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

“Kami sangat berterima kasih kepada BWSS yang sudah peduli dan membantu masyarakat,” katanya.

Salah satu persoalan krusial yang diangkat adalah soal kewenangan pengelolaan Danau Sipin antara pemerintah kota dan provinsi.

Jhon menilai, selama ini terjadi tarik-menarik kewenangan yang justru menghambat pembangunan.

Ia pun meminta Gubernur Jambi, Al Haris, untuk mengambil langkah tegas.

Jhon Herman berharap agar Gubernur dan Wali Kota Jambi dapat duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan ini.

Ia bahkan secara tegas meminta agar pengelolaan Danau Sipin diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah kota.

“Supaya tidak ada lagi saling lempar tanggung jawab. Harus jelas siapa yang mengelola,” tegasnya.

Harapan Masyarakat: Dari Terlupakan Menjadi Prioritas

Kunjungan Wali Kota Jambi ke Danau Sipin memang membawa harapan baru. Namun masyarakat berharap, kehadiran tersebut tidak berhenti pada seremonial semata.

Mereka menuntut langkah konkret dan kebijakan nyata untuk mengangkat potensi Danau Sipin yang selama ini seolah terlupakan.

Jika dikelola dengan serius, Danau Sipin bukan hanya menjadi ikon wisata, tetapi juga motor penggerak ekonomi lokal.

Kini, pertanyaannya sederhana: apakah pemerintah siap menjadikan Danau Sipin sebagai prioritas, atau kembali membiarkannya tenggelam dalam janji?

—

📰 DANAU SIPIN TERLUPAKAN: Aktivis Jhon Herman Ungkap Fakta Kritis dan Bongkar Masalah Kewenangan