Kemiskinan Jambi MENURUN : Optimisme Baru di Tengah Tantangan Ekonomi Daerah

Kemiskinan Jambi MENURUN : Optimisme Baru di Tengah Tantangan Ekonomi Daerah

Pembangunan Jambi harus diarahkan pada penguatan ekonomi rakyat, pemerataan infrastruktur, hilirisasi industri, pengembangan pariwisata, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dr. Fahmi Rasid
Sang Fakir

KEMISKINAN masih menjadi salah satu persoalan utama dalam pembangunan daerah di Indonesia, termasuk di Provinsi Jambi. Namun di tengah berbagai tantangan ekonomi global, fluktuasi harga komoditas, dan tekanan sosial pascapandemi, Provinsi Jambi justru menunjukkan capaian yang cukup menggembirakan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi pada September 2025 mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi pada September 2025 tercatat sebesar 261,25 ribu orang atau sekitar 6,89 persen dari total penduduk. Angka ini mengalami penurunan sebesar 9,69 ribu orang dibandingkan Maret 2025 yang berada pada angka 270,94 ribu orang atau sebesar 7,19 persen.

Jika dibandingkan dengan September 2024, penurunan tersebut juga terlihat cukup konsisten. Artinya, secara statistik terdapat tren positif dalam upaya pengurangan kemiskinan di Provinsi Jambi selama beberapa tahun terakhir.

Penurunan angka kemiskinan ini tentu menjadi kabar baik bagi pembangunan daerah. Sebab, keberhasilan menekan angka kemiskinan bukan hanya soal angka statistik semata, tetapi juga mencerminkan adanya perbaikan kualitas hidup masyarakat, meningkatnya akses ekonomi, serta membaiknya daya beli masyarakat.

Namun demikian, pertanyaan penting yang perlu dijawab adalah: apa sebenarnya faktor yang menyebabkan angka kemiskinan di Jambi menurun?

Dalam perspektif ekonomi pembangunan, kemiskinan sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, dan akses masyarakat terhadap sumber daya produktif.

Ekonom peraih Nobel, Amartya Sen, dalam teorinya Development as Freedom menjelaskan bahwa kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai rendahnya pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kesempatan ekonomi.

Artinya, penurunan kemiskinan harus dibaca secara lebih luas sebagai hasil dari membaiknya akses dan peluang masyarakat dalam kehidupan sosial-ekonomi.

Dalam konteks Jambi, penurunan kemiskinan kemungkinan besar dipengaruhi oleh beberapa faktor penting.

Pertama, membaiknya sektor perkebunan dan pertanian rakyat. Sebagai daerah yang masih bertumpu pada sektor primer seperti sawit, karet, kelapa, dan pertanian pangan, stabilitas harga komoditas sangat memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat.

Ketika harga komoditas membaik, pendapatan petani meningkat. Efek lanjutannya adalah meningkatnya daya beli masyarakat desa.

Kedua, meningkatnya pembangunan infrastruktur daerah. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah cukup aktif membangun jalan, jembatan, serta konektivitas antarwilayah.

Ahli ekonomi pembangunan Jeffrey Sachs menyebut bahwa infrastruktur merupakan salah satu instrumen utama dalam memutus rantai kemiskinan karena mampu membuka akses ekonomi masyarakat.

Ketika jalan membaik, biaya distribusi turun, aktivitas perdagangan meningkat, dan peluang usaha baru mulai tumbuh.

Ketiga, berbagai program bantuan sosial dan perlindungan masyarakat juga berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan. Program seperti bantuan pangan, subsidi energi, bantuan pendidikan, hingga dukungan UMKM membantu menjaga daya tahan ekonomi masyarakat bawah.

Meski demikian, penurunan angka kemiskinan tidak boleh membuat pemerintah cepat berpuas diri. Sebab di balik data yang terlihat membaik, masih terdapat tantangan besar yang harus dihadapi.

Salah satunya adalah ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Di beberapa kawasan pedalaman Jambi, masih terdapat masyarakat yang menghadapi keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, dan kesempatan kerja.

Karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi benar-benar bersifat inklusif dan menyentuh masyarakat lapisan bawah.

Ekonom Simon Kuznets dalam teorinya pernah menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi sering kali pada tahap awal justru

meningkatkan ketimpangan. Karena itu, diperlukan intervensi pemerintah agar hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat.

Dalam konteks Jambi, pembangunan tidak boleh hanya terpusat di kawasan perkotaan atau daerah industri tertentu. Kawasan pedalaman dan desa-desa produktif juga harus menjadi perhatian serius pemerintah.

Selain itu, tantangan lain yang perlu diantisipasi adalah ketergantungan ekonomi terhadap sektor komoditas mentah.

Selama ini ekonomi Jambi masih sangat dipengaruhi oleh naik-turunnya harga komoditas perkebunan dan pertambangan. Ketika harga global turun, daya beli masyarakat ikut melemah dan risiko kemiskinan meningkat kembali.

Karena itu, hilirisasi industri menjadi langkah penting untuk memperkuat ekonomi daerah.

Pemerintah daerah perlu mendorong pengembangan industri pengolahan berbasis potensi lokal seperti hilirisasi sawit, kelapa, pinang, kopi, hingga sektor pariwisata berbasis alam dan budaya.

Jika hilirisasi berkembang, maka nilai tambah ekonomi tidak lagi keluar daerah, tetapi dapat dinikmati langsung oleh masyarakat Jambi.

Selain hilirisasi, penguatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi kunci penting pengurangan kemiskinan jangka panjang.

Menurut teori human capital yang dikemukakan Gary Becker, pendidikan dan keterampilan merupakan investasi utama dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Artinya, masyarakat yang memiliki pendidikan dan keterampilan lebih baik akan memiliki peluang ekonomi yang lebih besar.

Karena itu, pembangunan pendidikan vokasi, pelatihan kerja, dan penguatan ekonomi kreatif harus menjadi prioritas pembangunan daerah ke depan.

Provinsi Jambi sebenarnya memiliki modal besar untuk terus menurunkan angka kemiskinan. Potensi sumber daya alam yang melimpah, posisi geografis yang strategis, serta bonus demografi merupakan kekuatan yang dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru.

Namun semua itu harus didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik, kebijakan pembangunan yang tepat sasaran, dan kolaborasi lintas sektor.

Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Dunia usaha, akademisi, perguruan tinggi, masyarakat sipil, dan seluruh pemangku kepentingan harus terlibat dalam menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Di sisi lain, data penurunan kemiskinan ini juga perlu dijadikan momentum untuk memperkuat optimisme masyarakat.

Sebab pembangunan daerah sejatinya bukan hanya soal infrastruktur fisik, tetapi juga bagaimana membangun harapan dan kepercayaan masyarakat terhadap masa depan daerahnya.

Ketika masyarakat percaya bahwa pembangunan berjalan ke arah yang benar, maka partisipasi sosial akan meningkat dan stabilitas daerah menjadi lebih kuat.

Karena itu, capaian penurunan kemiskinan di Provinsi Jambi perlu diapresiasi sebagai hasil kerja bersama, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat.

Namun perjuangan belum selesai.

Target pembangunan bukan hanya menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga menciptakan masyarakat yang produktif, mandiri, dan sejahtera secara berkelanjutan.

Ke depan, pembangunan Jambi harus diarahkan pada penguatan ekonomi rakyat, pemerataan infrastruktur, hilirisasi industri, pengembangan pariwisata, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Jika langkah tersebut dilakukan secara konsisten, maka optimisme terhadap masa depan Jambi bukanlah sesuatu yang berlebihan.

Sebab pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bukan diukur dari tingginya gedung atau besarnya investasi semata, tetapi dari semakin sedikitnya masyarakat yang hidup dalam kemiskinan dan semakin banyak masyarakat yang merasakan kesejahteraan.