SERIUS DAN MENDESAK! AMP Bara Bahari Siap Bersinergi Demi Lindungi Sungai Batanghari

Pertemuan AMP Bara Bahari membahas krisis Sungai Batanghari.

NEWS PUBLIK | Kota Jambi – AMP Bara Bahari siap bersinergi dengan pemerintah dan APH dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif di Sungai Batanghari, di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap dampak serius aktivitas angkutan batubara melalui jalur sungai.

Aliansi Masyarakat Peduli Batubara dan Sungai Batanghari (AMP BARA BAHARI) Provinsi Jambi menggelar kegiatan halal bihalal sekaligus pembahasan rencana kerja strategis, Selasa (14/4/2026), di sekretariat organisasi tersebut.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat namun penuh keseriusan, dengan fokus utama membahas krisis lingkungan dan sosial yang semakin mengancam Sungai Batanghari akibat eksploitasi angkutan batubara.

AMP Bara Bahari Soroti Insiden Kapal Tongkang di Sungai Batanghari

Ketua AMP BARA BAHARI, Jhon Herman, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap maraknya insiden yang melibatkan kapal tongkang pengangkut batubara di Sungai Batanghari.

Menurutnya, dalam beberapa tahun terakhir, berbagai kecelakaan telah terjadi secara berulang.

“Selama beberapa tahun terakhir, telah terjadi insiden kecelakaan kapal tongkang muatan batubara. Kapal tongkang yang menabrak jembatan sudah berulang kali, menabrak kerambah ikan milik masyarakat, bahkan baru-baru ini menabrak tiang dermaga Pelindo,” ungkap Jhon Herman.

Ia menegaskan bahwa meskipun insiden tersebut sering dianggap sebagai musibah, namun kompetensi dan profesionalisme kapten kapal serta kru patut dipertanyakan.

Sebagai mantan kapten kapal, Jhon Herman menjelaskan bahwa nahkoda merupakan pemimpin tertinggi di atas kapal yang bertanggung jawab penuh atas keselamatan kapal, awak, muatan, hingga navigasi dan manajemen operasional.

Dugaan Kapal “Bodong” dan Pelanggaran Administrasi Jadi Sorotan

Lebih lanjut, AMP Bara Bahari menilai banyak kapal penarik tongkang batubara yang beroperasi di Sungai Batanghari tidak memenuhi standar kelayakan.

Jhon Herman menyebutkan bahwa sejumlah kapal diduga tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang seharusnya dikeluarkan oleh Syahbandar atau pejabat berwenang seperti Dinas Perhubungan.

“Kami menilai kebanyakan kapal yang membawa tongkang batubara tidak layak berlayar. Banyak yang tidak memiliki SPB, tidak memenuhi persyaratan sertifikat kapten dan kru, serta standar keselamatan kapal,” tegasnya.

Ia juga menyoroti adanya dugaan praktik “main mata” antara oknum pengusaha angkutan batubara dengan pihak-pihak tertentu demi melancarkan operasional kapal.

“Selama ini kami mendengar adanya ‘jalur koordinasi’ dengan kompensasi pembayaran per tonase yang nilainya bisa mencapai miliaran rupiah,” ungkapnya.

Jhon Herman menegaskan bahwa kondisi ini sangat berisiko, terutama jika terjadi kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa. Ia mengingatkan bahwa kapal tanpa kelengkapan administrasi tidak akan mendapatkan perlindungan asuransi.

Pencemaran Lingkungan dan Ancaman Serius bagi Warga

Sementara itu, pengurus AMP Bara Bahari lainnya, Erwinros, yang juga merupakan wartawan senior, mengecam keras dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas angkutan batubara di Sungai Batanghari.

Ia mengungkapkan bahwa pencemaran air akibat tumpahan batubara semakin memperparah kondisi sungai.

“Muatan kapal tongkang yang overload menyebabkan batubara tercecer langsung ke sungai. Ini memperparah erosi, pendangkalan, dan menciptakan gelombang besar yang menggerus tebing sungai,” jelasnya.

Erwinros juga menyebutkan bahwa Sungai Batanghari kini diduga mengandung senyawa berbahaya seperti sulfur dan logam berat yang mengganggu keseimbangan ekosistem.

“Habitat ikan rusak, biota sungai terganggu, dan ribuan warga yang bergantung pada air sungai kini terancam kesehatannya,” tegasnya.

Selain itu, ia juga menyoroti pencemaran akibat tumpahan minyak dan residu dari kapal yang menggunakan bahan bakar ilegal.

Menurutnya, kondisi ini menyebabkan permukaan air dilapisi minyak, yang tidak hanya meracuni ikan tetapi juga meningkatkan risiko kebakaran.

Desakan Ketegasan Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

Ketua Tim Satgas Pencegahan dan Penindakan AMP Bara Bahari, Benny Chandra, mendesak Pemerintah Provinsi Jambi dan aparat penegak hukum (APH) untuk bertindak tegas terhadap pelaku usaha batubara yang melanggar aturan.

“Kami berharap Gubernur Jambi dan aparat bersikap tegas. Sudah banyak insiden terjadi akibat lemahnya pengawasan,” ujarnya.

Benny menegaskan bahwa regulasi sebenarnya sudah jelas, termasuk Peraturan Gubernur yang mengatur penggunaan jalur sungai untuk angkutan batubara.

Namun, menurutnya, penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten terhadap pelanggaran yang terjadi.

“Pemprov memang mengizinkan penggunaan jalur sungai, tetapi jika melanggar aturan harus ditindak tegas. Jangan menunggu korban jiwa atau insiden besar baru bergerak,” tegasnya.

Langkah Preventif dan Rencana Tindakan Lanjutan

Dalam waktu dekat, Tim Satgas AMP Bara Bahari akan melakukan langkah-langkah preventif, termasuk edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat.

Upaya ini bertujuan untuk mengantisipasi risiko, mengurangi potensi kerugian, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan dan kelestarian lingkungan Sungai Batanghari.

“Kami masyarakat hanya bisa mengawasi dan menghimbau. Jika masih ada yang bandel, kami akan melakukan tindakan lanjutan seperti membuat laporan resmi kepada aparat penegak hukum,” pungkas Benny Chandra.