Gubernur Al Haris Tegaskan RKPD Provinsi Jambi Harus Selaras dengan Target Nasional

NEWS PUBLIK | Jambi — RKPD Provinsi Jambi tahun 2027 ditegaskan harus tetap menjaga keselarasan dengan target pembangunan nasional. Penegasan itu disampaikan Gubernur Jambi Al Haris saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jambi Tahun 2027, yang dibuka Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya Sugiarto, di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Rabu (15/04/2026).

Dalam forum strategis itu, Al Haris menekankan pentingnya akselerasi antara program pemerintah pusat dan daerah agar pertumbuhan ekonomi semakin kuat, sekaligus membuka lapangan kerja dan mempercepat keberhasilan pelaksanaan program nasional di daerah.

“Musrenbang RKPD Tahun 2027 merupakan momentum penting, karena ini penyusunan rencana tahun ketiga RPJMD Provinsi Jambi 2025-2029 dan pondasi pelaksanaan RPJPD 2025-2045,” ujar Al Haris.

Ia menegaskan, Musrenbang menjadi forum untuk menyepakati persoalan pembangunan, prioritas pembangunan, arah kebijakan, program kegiatan, pagu indikatif, indikator, serta penyelarasan pembangunan daerah dengan sasaran pembangunan nasional.

RKPD Provinsi Jambi Didorong Selaras dengan Program Strategis Nasional

Dalam paparannya, Al Haris juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Pusat atas alokasi anggaran untuk Provinsi Jambi, termasuk di tengah isu efisiensi dan penurunan dana transfer ke daerah.

Menurutnya, pengalihan anggaran melalui Program Strategis Nasional justru menjadi bentuk dukungan nyata pemerintah pusat terhadap percepatan pembangunan di daerah.

Pada 2025, Pemerintah Pusat telah mengalokasikan anggaran untuk berbagai sektor strategis, mulai dari infrastruktur konektivitas berupa jalan strategis dan Bandara Kerinci serta Bungo, infrastruktur ketahanan pangan seperti irigasi dan pengolahan lahan, infrastruktur kesehatan, hingga program prioritas Presiden seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, program tiga juta rumah, dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan.

Bahkan pada 2026, alokasi anggaran khusus program prioritas Presiden di Provinsi Jambi mencapai Rp1,138 triliun.

“Tentu kita berharap Provinsi Jambi diberikan alokasi lebih besar lagi pada tahun 2027 nanti, agar terjadi percepatan pembangunan di daerah,” tegas Al Haris.

Ia juga mengungkapkan, saat ini telah terbentuk 192 SPPG di seluruh kabupaten/kota di Jambi dengan total penerima Makan Bergizi Gratis sebanyak 424.470 jiwa atau 38 persen dari potensi penerima.

Untuk Sekolah Rakyat, dua unit telah berdiri, yakni SR Menengah Atas 5 Kota Jambi dan SR Terintegrasi 13 Tanjung Jabung Timur, sementara gedung permanennya sedang dalam proses pembangunan.

Selain itu, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga telah terbentuk sebanyak 1.591 unit, dengan 558 unit sedang dalam pembangunan gerai dan 19 unit telah selesai 100 persen.

Ekonomi Jambi Tumbuh, Lima Isu Strategis Jadi Fokus RKPD Provinsi Jambi

Al Haris mengungkapkan ekonomi Jambi pada 2025 tumbuh sebesar 4,93 persen, didorong pertumbuhan hampir seluruh lapangan usaha.

Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi berasal dari sektor transportasi dan pergudangan sebesar 8,88 persen, sementara dari sisi pengeluaran ditopang ekspor barang dan jasa yang tumbuh 5,75 persen.

Selain itu, Tingkat Pengangguran Terbuka turun menjadi 4,08 persen, angka kemiskinan menurun menjadi 6,89 persen, Rasio Gini turun ke 0,291, dan Indeks Pembangunan Manusia meningkat dari 74,36 menjadi 75,13.

Namun Al Haris mengingatkan, capaian itu tidak boleh membuat semua pihak lengah.

“Saya ingin mengajak kita semua untuk tidak lalai dengan pencapaian yang ada. Kita masih memerlukan kreativitas dan sinergitas seluruh tingkatan pemerintahan,” katanya.

Untuk pembangunan 2027, Pemprov Jambi mengangkat lima isu strategis, yakni:

1. Nilai tambah komoditas unggulan Provinsi Jambi
2. Daya saing dan kemandirian daerah
3. Kualitas sumber daya manusia belum merata
4. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
5. Tata kelola pemerintahan

Tema RKPD Provinsi Jambi 2027 ditetapkan “Akselerasi Produktivitas, Investasi dan Hilirisasi untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing.”

Tema ini dijabarkan ke dalam lima prioritas pembangunan daerah, yakni pembangunan ekonomi progresif, pembangunan SDM, peningkatan infrastruktur, tata kelola pemerintahan adaptif, dan pengelolaan lingkungan hidup.

Produktivitas, Investasi, dan Hilirisasi Jadi Tiga Fokus Utama

Al Haris menegaskan ada tiga kata kunci utama pembangunan Jambi 2027, yakni produktivitas, investasi, dan hilirisasi.

Fokus produktivitas diarahkan pada peningkatan kualitas SDM, tenaga kerja produktif, inovasi, stimulus produktivitas, serta digitalisasi tata kelola.

Sementara fokus investasi diarahkan pada investasi hijau, kemudahan perizinan, pembangunan infrastruktur konektivitas ekonomi, hingga investasi berorientasi industri dan ekspor.

Sedangkan hilirisasi akan diperkuat melalui pengembangan industri, UMKM halal, ekonomi digital, dan penguatan destinasi pariwisata prioritas.

Langkah ini disebut menjadi fondasi penting mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berdaya saing di Jambi.

Bima Arya Apresiasi Efisiensi Musrenbang di Rumah Dinas

Dalam arahannya, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya memberikan apresiasi kepada Al Haris karena menggelar Musrenbang di rumah dinas, bukan di hotel seperti tahun-tahun sebelumnya.

Menurutnya, langkah itu menjadi contoh efisiensi anggaran yang patut dicontoh kepala daerah lain di Indonesia.

“Terimakasih Pak Gubernur, Musrenbang tak di hotel tapi di rumah dinas, jadi contoh untuk Gubernur kepala daerah lain di Indonesia. Ini contoh efisiensi yang baik,” ujar Bima Arya.

Ia juga memuji kekompakan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Jambi yang seluruhnya hadir dalam forum tersebut, termasuk unsur Forkopimda, Bappeda kabupaten/kota, serta instansi vertikal.

Sementara Ketua Penyelenggara Musrenbang RKPD 2027 Agus Sunaryo menyampaikan, forum ini digelar untuk menampung aspirasi daerah, menjaring usulan prioritas, dan memastikan program provinsi selaras dengan arah kebijakan pusat.