Usman Ermulan Sentil Keras Pemerintah, Polemik Batu Bara Jambi Dinilai Tak Pernah Serius Ditangani

NEWS PUBLIK | JAMBI – Polemik angkutan batu bara di Provinsi Jambi kembali memanas dan memicu kritik tajam dari berbagai kalangan. Persoalan yang telah berlangsung bertahun-tahun itu dinilai tidak pernah benar-benar diselesaikan secara serius oleh pemerintah, meski dampaknya terus dirasakan langsung oleh masyarakat.

Kemacetan panjang, kerusakan jalan, debu yang mengganggu kesehatan, kecelakaan lalu lintas hingga terganggunya aktivitas ekonomi warga disebut menjadi persoalan berulang yang hingga kini belum memiliki solusi konkret.

Sorotan terbaru datang dari mantan Bupati Tanjung Jabung Barat dua periode sekaligus mantan anggota DPR RI tiga periode, Usman Ermulan. Politikus senior yang pernah duduk di Komisi Keuangan dan Perbankan, Pembangunan Nasional, hingga Komisi APBN RI itu angkat bicara menyusul kembali mencuatnya keresahan masyarakat terkait aktivitas angkutan batu bara di jalan umum.

Menurut Usman, pemerintah daerah maupun pihak terkait belum menunjukkan keseriusan penuh dalam membenahi tata kelola angkutan batu bara di Jambi. Ia menilai persoalan tersebut bukan lagi masalah baru, melainkan konflik lama yang terus berulang tanpa penyelesaian yang jelas.

Usman secara khusus menyoroti lambannya pembangunan jalan khusus batu bara yang selama ini disebut-sebut sebagai solusi utama untuk memisahkan angkutan tambang dari jalan umum.

Ia mengingatkan bahwa proyek tersebut sebelumnya pernah digadang-gadang akan selesai pada awal tahun 2026 melalui dukungan anggaran daerah. Namun hingga kini, jalan khusus tersebut belum juga difungsikan secara maksimal.

“Seharusnya pemerintah sungguh-sungguh mengatur lalu lintas angkutan batu bara tersebut. Dulu pernah didengungkan bahwa jalan khusus batu bara sedang dikerjakan dengan bantuan dana APBD dan direncanakan selesai pada awal tahun 2026. Namun sampai hari ini belum juga selesai. Tentu masyarakat sebagai pengguna jalan umum bertanya, sebenarnya apa kendala dan masalahnya?” ujar Usman, Jumat (16/05/2026).

Pernyataan itu menjadi kritik keras terhadap lambannya realisasi proyek infrastruktur yang selama ini dijadikan harapan masyarakat untuk mengakhiri konflik berkepanjangan antara kepentingan industri tambang dan hak pengguna jalan umum.

Usman menegaskan masyarakat kini tidak lagi membutuhkan sekadar janji ataupun wacana penyelesaian. Menurutnya, yang dibutuhkan publik adalah langkah nyata, transparansi, serta keberanian pemerintah dalam menuntaskan persoalan yang sudah terlalu lama membebani warga Jambi.

Ia menilai selama jalan khusus batu bara belum benar-benar difungsikan, maka masyarakat akan terus menjadi pihak yang paling dirugikan. Jalan umum yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik justru dipenuhi kendaraan bertonase besar yang memicu kemacetan dan mempercepat kerusakan infrastruktur.

Tidak hanya itu, kondisi tersebut juga berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Banyak warga mengeluhkan meningkatnya waktu tempuh perjalanan, risiko kecelakaan lalu lintas hingga terganggunya distribusi barang akibat antrean panjang truk batu bara.

“Nasib masyarakat pengguna jalan umum ini harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai rakyat terus-menerus menjadi korban karena lemahnya pengaturan,” tegasnya.

Meski mengkritik lemahnya tata kelola, Usman juga mengingatkan agar pemerintah tidak mengabaikan nasib para sopir angkutan batu bara beserta keluarganya. Menurutnya, para sopir juga merupakan bagian dari masyarakat Jambi yang menggantungkan hidup dari sektor tersebut.

Ia menilai pemerintah harus mampu menghadirkan kebijakan yang adil dan manusiawi tanpa menjadikan salah satu pihak sebagai korban. Sebab menurutnya, para sopir kerap hanya menjadi pelaksana di lapangan, sementara akar persoalan sebenarnya berada pada lemahnya pengawasan dan tata kelola.

“Supir batu bara dan keluarganya juga masyarakat Jambi yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Mereka dulu juga diminta memilih para pemimpin saat masa pencalonan. Maka pemerintah harus hadir memberikan solusi, bukan membiarkan konflik ini terus berkepanjangan,” katanya.

Selain menyinggung kemacetan dan jalan khusus batu bara, Usman Ermulan juga menyoroti dugaan adanya praktik pungutan liar dalam aktivitas angkutan batu bara yang selama ini ramai dibicarakan publik.

Ia mengaku sependapat dengan pernyataan Ketua Masyarakat Peduli Lingkungan dan Lalu Lintas Batu Bara (MPLLBB) terkait dugaan pungutan terstruktur dan masif yang disebut menjadi bagian dari persoalan di lapangan.

Menurutnya, jika dugaan tersebut benar terjadi, maka persoalan batu bara di Jambi tidak lagi sekadar menyangkut lalu lintas dan infrastruktur, tetapi juga mengarah pada dugaan permainan kepentingan yang harus diusut secara serius.

“Kalau memang benar ada pungutan terstruktur dan masif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, maka ini persoalan serius. Aparat penegak hukum dan pemerintah harus turun tangan mengusutnya secara terbuka. Jangan sampai masyarakat menduga ada pembiaran,” ujarnya.

Kritik Usman Ermulan mencerminkan meningkatnya kegelisahan masyarakat terhadap lemahnya pengawasan dan minimnya ketegasan pemerintah dalam mengendalikan aktivitas angkutan batu bara di Jambi.

Banyak pihak menilai pemerintah terlalu lamban meski persoalan tersebut sudah berkali-kali memicu protes masyarakat. Bahkan keberadaan angkutan batu bara di jalan umum mulai dianggap sebagai simbol lemahnya keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan rakyat.

Kini masyarakat menunggu langkah konkret, bukan lagi sekadar rapat, imbauan maupun janji penyelesaian. Publik berharap pemerintah segera mempercepat penyelesaian jalan khusus batu bara, memperketat pengawasan, menindak praktik pungutan liar serta memastikan keselamatan dan kenyamanan masyarakat pengguna jalan umum tetap menjadi prioritas utama.