Labusel Pertahankan WTP 13 Kali Berturut-turut, Bukti Konsistensi Tata Kelola Keuangan Daerah
- account_circle RM
- calendar_month Sabtu, 30 Mei 2026
- print Cetak
NEWS PUBLIK | LABUSEL – Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang pengelolaan keuangan daerah dengan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut menjadi opini WTP ke-13 kali secara berturut-turut yang berhasil diraih Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Raihan ini sekaligus menegaskan konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, profesional, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan langsung Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, kepada Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Sahputra Simatupang bersama Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Ari Winata.
Dalam kegiatan tersebut, Bupati turut didampingi Sekretaris Daerah M. Reza Pahlevi Nasution, S.STP., M.AP. Penyerahan berlangsung di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Sumatera Utara pada Jumat (29/5/2026).
Dalam sambutannya, Paula Henry Simatupang menjelaskan bahwa opini WTP diberikan berdasarkan sejumlah indikator penting, mulai dari kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), hingga kecukupan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan daerah.
Selain itu, BPK RI Perwakilan Sumatera Utara juga memberikan apresiasi terhadap komitmen Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan selama proses pemeriksaan berlangsung, sehingga seluruh tahapan audit dapat berjalan dengan baik dan lancar.
Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Sahputra Simatupang mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan mempertahankan opini WTP ke-13 tersebut. Menurutnya, capaian itu merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam menjaga disiplin dan tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah.
“Alhamdulillah, raihan opini WTP ke-13 ini menjadi kebanggaan bagi Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Prestasi ini harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, memperkuat transparansi, serta menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujar Fery Sahputra Simatupang.
Ia juga mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk terus menjaga integritas, profesionalisme, dan semangat kolaborasi demi mewujudkan pemerintahan yang semakin dipercaya masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, BPK RI Perwakilan Sumatera Utara turut menyerahkan LHP kepada 14 pemerintah daerah lainnya di Sumatera Utara. Di antaranya Kabupaten Asahan, Kabupaten Karo, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Samosir, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Tapanuli Selatan, serta Kota Pematangsiantar.
- Penulis: RM
