Kepala BPKP Jambi Baru, Gubenur Al Haris Dorong Pengawasan Anggaran
- account_circle GR
- calendar_month Selasa, 23 Jun 2026
- print Cetak
NEWS PUBLIK | JAMBI – Kepala BPKP Jambi resmi dikukuhkan setelah Gubernur Jambi Al Haris melantik Zulherizal sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jambi menggantikan Mardiyanto Arif Rakhmadi.
Pengukuhan tersebut berlangsung di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Selasa (23/06/2026) pagi, dan dihadiri unsur Forkopimda Provinsi Jambi, bupati/wali kota, pimpinan instansi vertikal, pejabat BPKP, kepala OPD, serta tamu undangan lainnya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Al Haris menegaskan pentingnya kerja sama seluruh pihak dalam menjaga penggunaan keuangan daerah agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Kepala BPKP Jambi Diminta Perkuat Pengawasan Keuangan Daerah
Al Haris menyampaikan bahwa keberadaan BPKP memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah. Menurutnya, BPKP tidak hanya bertugas melakukan audit, tetapi juga menjadi mitra pemerintah dalam memberikan kajian serta rekomendasi kebijakan.
Ia menilai posisi dan peran BPKP semakin penting karena lembaga tersebut membantu pemerintah memastikan program pembangunan berjalan efektif, tepat sasaran, dan sesuai aturan.
“Kita perlu merapatkan barisan mengawal program pusat di daerah agar tepat sasaran, efektif, dan efisien, serta tidak menimbulkan kerugian negara. Keuangan yang masuk di Jambi ini tugas kita untuk mengawalnya,” ujar Al Haris.
Menurutnya, setiap kebijakan pemerintah membutuhkan kajian yang matang agar keputusan yang diambil memiliki dasar yang kuat.
Al Haris mengungkapkan bahwa dirinya sering meminta BPKP melakukan analisis terhadap berbagai kebijakan sebelum diterapkan di lapangan.
“Rekomendasi dari BPKP itu luar biasa mencermati apapun hal-hal yang seperti kebijakan. Saya sering meminta BPKP untuk mengkaji apakah suatu kebijakan ini bisa diterapkan di daerah,” jelasnya.
Al Haris Minta Respons Cepat Cegah Penyimpangan Anggaran
Gubernur Jambi juga meminta pemerintah daerah bersama BPKP bergerak cepat apabila menemukan indikasi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.
Menurutnya, langkah cepat melalui pemeriksaan dan evaluasi dapat mencegah potensi kerugian negara yang lebih besar.
“Kita harus cepat dalam mengambil langkah kalau ada indikasi penyimpangan, agar tidak banyak kerugiannya. Silahkan audit cepat apabila ada informasi dari media. Kita audit agar bisa dibenahi,” tegas Al Haris.
Ia juga meminta para bupati dan wali kota tidak ragu berkoordinasi dengan BPKP apabila menghadapi kendala dalam mengambil kebijakan strategis.
Pemerintah daerah, kata Al Haris, dapat meminta kajian dan analisa dari BPKP sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan keputusan.
Ia berharap kepengurusan baru BPKP Provinsi Jambi dapat terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam mengawal keuangan negara.
“Bagaimana mengawal keuangan negara ini agar betul-betul dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya supaya rakyat kita merasakan,” pungkas Al Haris.
- Penulis: GR
