Artikel

JAMBI MANTAP TERKELOLA “Ketika Stabilitas Pangan dan Kelancaran Mudik Bukan Sekadar Kebetulan” Oleh: Jefri Bentara Pardede (Ketua Perkumpulan Sahabat Alam Jambi) Jambi Mantap Terkelola: Stabilitas Harga Pangan yang Terkendali Ramadan dan Idulfitri bukan sekadar momentum spiritual, tetapi juga ujian nyata bagi kapasitas tata kelola sebuah daerah. Lonjakan kebutuhan pangan, mobilitas manusia yang masif, hingga potensi […]

Oleh: Martayadi Tajuddin (Pengamat Kebijakan Publik) Ruang Publik Jambi dan Arus Narasi yang Menguat Belakangan ini ruang publik di Provinsi Jambi diwarnai oleh maraknya konten di sejumlah media sosial maupun pemberitaan di beberapa media online yang cenderung mendiskreditkan Gubernur Jambi Al Haris. Fenomena ini tidak hanya terlihat dari intensitas pemberitaan, tetapi juga dari pola narasi […]

Oleh: Yulfi Alfikri Noer S. IP., M.AP Akademisi UIN STS Jambi Diskursus Pembangunan dan Persepsi Publik Sering kali dalam diskursus pembangunan daerah kita dihadapkan pada pernyataan yang terdengar sangat masuk akal, tetapi justru karena itulah pernyataan tersebut jarang dipertanyakan. Salah satunya adalah pandangan bahwa percepatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jambi harus ditopang oleh pendidikan […]

Oleh: Martayadi Tajuddin (Pengamat Kebijakan Publik dan Pembangunan Infrastruktur) Dinamika Pemberitaan Kasus DAK di Jambi Ruang publik di Provinsi Jambi belakangan ini dipenuhi oleh pemberitaan mengenai dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Kasus ini tentu harus dilihat secara serius dan objektif, karena setiap indikasi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran negara […]

Opini Hukum dan Politik ELAS ANRA DERMAWAN, SH (Founder LBH NADI & Advokat) Pendahuluan Dalam dinamika peradilan pidana di Indonesia, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi, istilah fakta persidangan sering kali muncul baik dalam argumentasi hukum para pihak, pemberitaan media massa, maupun dalam diskursus publik. Namun secara konseptual, istilah ini kerap dipahami secara keliru. Tidak […]

Opini Hukum: YASIR HASBI, S.H, M.H. BAP dalam Sistem Peradilan Pidana Dalam sistem peradilan pidana, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) merupakan dokumen resmi yang disusun dalam proses penyidikan oleh aparat penegak hukum, Dokumen ini berfungsi untuk mencatat keterangan saksi, korban, dan pihak pihak yang berkaitan lainnya. Praktik tersebut patut dipertanyakan, baik dari sisi etika maupun dari […]

Oleh: Prof. Dr. H. Mukhtar Latif, M.Pd. Ketua ICMI Orwil Jambi – ketua MUI bidang PKU A. Pendahuluan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Berbeda dengan pendekatan pembangunan yang hanya menilai pertumbuhan ekonomi, IPM menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan melalui konsep human development. Konsep ini dipopulerkan oleh United […]

Pendahuluan Dalam konteks tata kelola kepemimpinan daerah dan dinamika politik lokal, munculnya fenomena “serangan” siber yang menyudutkan Gubernur Jambi Al Haris akhir-akhir ini menjadi topik yang perlu dianalisis secara kritis dan ilmiah. Berdasarkan pandangan Pengamat Politik Jambi, Dr. Dedek Kusnadi, fenomena tersebut diduga memiliki kaitan erat dengan agenda politik Pilkada 2029. Kajian ini bertujuan untuk […]

​Oleh: Prof. Dr. H. Mukhtar Latif, M.Pd. (Ketua ICMI Orwil Jambi – ketua MUI bidang PKU) ​A. PENDAHULUAN ​Dalam arsitektur pemerintahan daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) memegang peranan vital sebagai motor penggerak stabilitas dan penjaga integrasi nasional. Politik, dalam kacamata pembangunan daerah, bukan hanya ajang perebutan kekuasaan, tetapi juga merupakan seni mengelola kemajemukan […]

Opini Hukum Oleh: ELAS ANRA DERMAWAN, SH (Kuasa Hukum Wawan Setiawan) Dalam setiap proses peradilan pidana, khususnya perkara yang mendapat perhatian publik luas, terdapat satu prinsip fundamental yang tidak boleh diabaikan, yaitu bahwa kebenaran hukum hanya dapat ditentukan melalui mekanisme pembuktian yang sah dan objektif di persidangan. Setiap keterangan yang muncul dalam proses hukum harus […]