Artikel & Opini

MENATA KEMANDIRIAN PANGAN JAMBI DI TENGAH AGENDA NASIONAL Ketika Urusan PERUT Telah Terpenuhi, Maka Manusia Memiliki Ruang Untuk Berpikir, Bekerja, Dan Membangun PERADABAN Oleh: Dr. Fahmi Rasid Sang Fakir PANGAN adalah isu yang paling mendasar dalam kehidupan manusia. Ia bukan sekadar komoditas ekonomi, bukan pula sekadar indikator statistik pembangunan. Pangan adalah soal perut, tentang keberlangsungan […]

DARI PENATAAN MENUJU VALIDASI Menguji Desain Fiskal Daerah Oleh: Yulfi Alfikri Noer S. IP., M.AP Akademisi UIN STS Jambi Tulisan sebelumnya menyoroti perlunya menimbang kembali desain fiskal dalam UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD). Tulisan ini membawa persoalan tersebut ke tingkat yang lebih mendasar. Penataan fiskal […]

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JAMBI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN (Tinjauan Politik Hukum dan Administrasi Publik) Opini Hukum dan Politik Oleh: Elas Anra Dermawan, SH (Advokat & LBH NADI) Pendahuluan Kebijakan pembangunan daerah dalam konteks negara hukum tidak hanya diukur dari capaian fisik semata, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan prinsip good governance, kepastian hukum, serta keberpihakan terhadap […]

Menimbang Kembali Desain Fiskal Daerah dalam Arsitektur UU HKPD Oleh: Yulfi Alfikri Noer S. IP., M. AP Akademisi UIN STS Jambi Dalam perspektif kebijakan ekonomi politik fiscal, terdapat kecenderungan untuk mengalami fiscal illusion, yakni ketika penataan kelembagaan dan penguatan disiplin anggaran dipersepsikan sebagai penyelesaian substantif atas persoalan. Pendekatan ini kerap mengabaikan adanya structural imbalance dalam […]

Al Haris Tunjukkan Kepemimpinan Inovatif di Tengah Krisis Global dan Tekanan Fiskal Daerah Oleh: Nanda Herlambang, S.H., M.H. (Staff Khusus Gubernur Jambi) Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang kian kompleks, kepemimpinan daerah tidak lagi cukup hanya adaptif, tetapi juga dituntut mampu mengambil keputusan strategis dalam ruang fiskal yang semakin terbatas. Dalam konteks ini, Gubernur Jambi, […]

Opini Hukum dan Politik Oleh: ELAS ANRA DERMAWAN, SH Advokat & Founder LBH NADI AKTIVIS SARAT KEPENTINGAN: Krisis Integritas dalam Aktivisme Publik Aktivisme hari ini sedang sakit. Bukan sekadar melemah—tetapi terinfeksi kepentingan. Di ruang publik, kita menyaksikan satu pola yang semakin vulgar: Teriakan lantang hanya muncul ketika menyerang pihak tertentu, tetapi mendadak hilang ketika isu […]

JAMBI MANTAP TERKELOLA “Ketika Stabilitas Pangan dan Kelancaran Mudik Bukan Sekadar Kebetulan” Oleh: Jefri Bentara Pardede (Ketua Perkumpulan Sahabat Alam Jambi) Jambi Mantap Terkelola: Stabilitas Harga Pangan yang Terkendali Ramadan dan Idulfitri bukan sekadar momentum spiritual, tetapi juga ujian nyata bagi kapasitas tata kelola sebuah daerah. Lonjakan kebutuhan pangan, mobilitas manusia yang masif, hingga potensi […]

Oleh: Martayadi Tajuddin (Pengamat Kebijakan Publik) Ruang Publik Jambi dan Arus Narasi yang Menguat Belakangan ini ruang publik di Provinsi Jambi diwarnai oleh maraknya konten di sejumlah media sosial maupun pemberitaan di beberapa media online yang cenderung mendiskreditkan Gubernur Jambi Al Haris. Fenomena ini tidak hanya terlihat dari intensitas pemberitaan, tetapi juga dari pola narasi […]

Oleh: Yulfi Alfikri Noer S. IP., M.AP Akademisi UIN STS Jambi Diskursus Pembangunan dan Persepsi Publik Sering kali dalam diskursus pembangunan daerah kita dihadapkan pada pernyataan yang terdengar sangat masuk akal, tetapi justru karena itulah pernyataan tersebut jarang dipertanyakan. Salah satunya adalah pandangan bahwa percepatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jambi harus ditopang oleh pendidikan […]

Oleh: Martayadi Tajuddin (Pengamat Kebijakan Publik dan Pembangunan Infrastruktur) Dinamika Pemberitaan Kasus DAK di Jambi Ruang publik di Provinsi Jambi belakangan ini dipenuhi oleh pemberitaan mengenai dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Kasus ini tentu harus dilihat secara serius dan objektif, karena setiap indikasi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran negara […]