Publik Desak Oknum Kades Nambo Inisial SMB dan Oknum Ketua BPD Ditangkap, Dugaan Korupsi Rp1,55 Miliar di Morowali Kian Memanas

NEWS PUBLIK | MOROWALI – Dugaan korupsi dana desa kembali mencuat dan menyita perhatian publik. Warga Desa Nambo, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, mendesak aparat penegak hukum segera menangkap dan mengadili oknum Kepala Desa (Kades) berinisial SMB serta oknum Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diduga terlibat dalam kasus penggelapan dana.

Kasus ini kini tengah bergulir di Kejaksaan Negeri Morowali setelah dilaporkan oleh Aliansi Masyarakat Nambo. Dugaan tindak pidana korupsi tersebut berkaitan dengan pengelolaan dana sewa jetty milik PT Rezky Utama Jaya (RUJ) dengan nilai mencapai sekitar Rp1,55 miliar.

Dugaan Korupsi Dana Jetty Rp1,55 Miliar

Berdasarkan laporan yang disampaikan masyarakat, dana sewa jetty PT RUJ diduga tidak dikelola secara transparan. Bahkan, sebagian dana tersebut disebut-sebut masuk ke rekening pribadi oknum yang terlibat.

Dugaan ini semakin menguat seiring ditemukannya sejumlah indikasi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa. Nilai kerugian yang mencapai miliaran rupiah membuat kasus ini menjadi sorotan serius di tengah masyarakat.

Aliansi Masyarakat Nambo menilai bahwa dugaan korupsi ini tidak hanya merugikan keuangan desa, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat setempat.

Masih Tahap Penyelidikan Kejaksaan

Saat ini, kasus dugaan korupsi tersebut masih berada dalam tahap penyelidikan oleh Kejaksaan Negeri Morowali. Proses ini merupakan tahap awal dalam penanganan perkara untuk mencari dan menemukan peristiwa pidana serta mengumpulkan alat bukti.

Hal ini juga dibenarkan oleh Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Morowali saat dikonfirmasi oleh wartawan News Publik pada Senin, 30 Maret 2026.

Dalam tahap ini, pihak kejaksaan terus melakukan pendalaman terhadap laporan yang masuk, termasuk memeriksa sejumlah pihak yang diduga mengetahui atau terlibat dalam perkara tersebut.

Aksi Massa Desak Penetapan Tersangka

Desakan publik terhadap penanganan kasus ini semakin menguat. Pada Selasa, 14 April 2026, warga Desa Nambo yang tergabung dalam Laskar Anti Korupsi Merah Putih Pejuang 45 Provinsi Sulawesi Tengah menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri Morowali.

Dalam aksi tersebut, massa secara tegas mendesak pihak kejaksaan untuk segera menetapkan oknum Kades Nambo berinisial SMB dan oknum Ketua BPD sebagai tersangka.

Koordinator aksi, Hairuddin Mahmud, dalam orasinya menyampaikan bahwa masyarakat menilai bukti-bukti yang ada sudah cukup kuat untuk meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan.

“Kami mendesak Kejaksaan Negeri Morowali segera menetapkan tersangka dan membawa kasus ini ke proses hukum yang jelas,” tegasnya dalam orasi.

Menurut massa aksi, berbagai dokumen dan alat bukti telah diserahkan kepada pihak kejaksaan. Selain itu, sejumlah oknum yang diduga terkait juga telah menjalani pemeriksaan.

Kasus Jadi Perbincangan Luas Masyarakat

Berdasarkan hasil investigasi wartawan News Publik, kasus dugaan korupsi di Desa Nambo kini menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat Sulawesi Tengah.

Diskusi terkait kasus ini tidak hanya terjadi di lingkungan formal, tetapi juga meluas ke ruang-ruang publik seperti pasar, warung kopi, hingga tempat berkumpul masyarakat.

Tingginya perhatian publik menunjukkan bahwa masyarakat berharap adanya transparansi dan penegakan hukum yang tegas terhadap dugaan penyimpangan dana desa tersebut.

Kasus ini bahkan telah menjadi atensi luas yang terus dikawal oleh masyarakat agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Publik Minta Penegakan Hukum Tanpa Tebang Pilih

Masyarakat menegaskan bahwa penanganan kasus dugaan korupsi ini harus dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa tebang pilih.

Desakan untuk segera menetapkan tersangka dinilai sebagai bentuk dorongan agar aparat penegak hukum tidak berlarut-larut dalam proses penyelidikan.

Warga berharap Kejaksaan Negeri Morowali dapat bekerja secara maksimal dalam mengungkap fakta-fakta hukum, sekaligus memastikan bahwa pihak-pihak yang terbukti bersalah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

Menunggu Ketegasan Aparat Penegak Hukum

Hingga saat ini, publik masih menunggu langkah tegas dari Kejaksaan Negeri Morowali terkait kelanjutan kasus tersebut.

Dengan besarnya perhatian masyarakat serta nilai kerugian yang cukup signifikan, kasus ini dipandang sebagai ujian bagi komitmen penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi di daerah.

Jika tidak ditangani secara serius, kasus ini dikhawatirkan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Sebaliknya, penanganan yang transparan dan tegas diharapkan mampu memberikan efek jera sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap proses hukum yang berjalan.