Gubernur Al Haris: APBD Disusun Realistis dan Berkelanjutan

NEWS PUBLIK, Jambi — Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., menegaskan bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 dilakukan secara realistis, kredibel, dan berkelanjutan, dengan tetap mendukung program prioritas daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan Al Haris saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi dalam rangka penyampaian Nota Keuangan dan RAPBD 2026 serta keputusan dewan terhadap Ranperda di luar Propemperda 2025 tentang perubahan ketiga atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 mengenai pembentukan dan susunan perangkat daerah, Kamis (30/10/2025) siang.

Tiga Kebijakan Utama dalam Penyusunan RAPBD 2026

Dalam arahannya, Al Haris menjelaskan bahwa penyusunan RAPBD 2026 berpedoman pada tiga kebijakan utama, yaitu:

1. Kebijakan pendapatan daerah, untuk mendukung ruang gerak perekonomian.

2. Kebijakan belanja daerah, yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas belanja produktif dan prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan berkelanjutan.

3. Kebijakan pembiayaan daerah, yang diarahkan untuk memperkuat daya tahan fiskal dengan menjaga defisit agar tetap terkendali.

“Pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp3,71 triliun, turun 18,73 persen dibanding APBD Murni 2025. Penurunan ini terjadi karena penyesuaian pada seluruh komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD),” jelas Gubernur Al Haris.

Penurunan PAD Jadi Tantangan Fiskal

Dari total pendapatan tersebut, PAD ditargetkan Rp1,90 triliun, atau 51,25 persen dari total pendapatan daerah, mengalami penurunan 8,13 persen dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp2,07 triliun.

Penurunan terbesar terjadi pada pajak kendaraan bermotor, seiring implementasi opsen pajak kendaraan dan bea balik nama kendaraan untuk kabupaten/kota. Selain itu, Retribusi Daerah juga turun 4,51 persen menjadi Rp196,82 miliar. Sementara itu, hasil pengelolaan kekayaan daerah serta pendapatan sah lainnya menurun masing-masing sebesar 23,39 persen dan 35,36 persen.

Meski begitu, Al Haris menegaskan bahwa penurunan target ini bukan cerminan lemahnya kinerja, melainkan penyesuaian realistis terhadap kondisi ekonomi dan capaian tahun berjalan. “Pemprov terus berupaya meningkatkan PAD dengan strategi pengembangan sistem pelayanan perpajakan yang lebih efisien dan mudah diakses masyarakat,” ujarnya.

Defisit Ditutupi dari SiLPA 2025

Pada sisi pembiayaan, penerimaan daerah diproyeksikan mencapai Rp64,67 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2025. Dana ini digunakan untuk menutup defisit belanja tahun 2026 sebesar Rp64,53 miliar dan pembayaran cicilan pokok utang sebesar Rp147,10 juta kepada PT. Simota Putra Parayudha Cq. PT. Batanghari Propertindo sebagai biaya pengganti pembangunan gedung Bea dan Cukai Jambi.

“Dengan keterbatasan tersebut, alokasi belanja diarahkan untuk peningkatan pelayanan publik dan sektor pembangunan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, agar memberi multiplier effect terhadap kesejahteraan warga Jambi,” tambah Al Haris.

Dorongan Inovasi dan Kolaborasi

Dalam kesempatan yang sama, Al Haris juga berpesan kepada seluruh kepala perangkat daerah untuk terus berinovasi dan berkolaborasi lintas sektor. “Kepala OPD harus proaktif mencari sumber pembiayaan inovatif dan memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat serta para pemangku kepentingan di daerah,” tegasnya.

Turut hadir dalam rapat tersebut Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I, para kepala OPD Provinsi Jambi, serta tamu undangan lainnya.