Gubernur Al Haris: Pertumbuhan Ekonomi Jambi 2026 Ditarget 5,4 Persen, Pro-Jambi Diprioritaskan

Al Haris Sampaikan Nota Pengantar KUA-PPAS 2026, Pro-Jambi Jadi Fokus Utama Pembangunan

Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan Nota Pengantar KUA-PPAS APBD 2026 pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi di Gedung DPRD Jambi.

📰 NEWS PUBLIK, Jambi (Diskominfo Provinsi Jambi) – Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H. bersama Wakil Gubernur Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi dengan agenda penyampaian Nota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026.
Rapat berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Jambi, Rabu (1/10/2025) pagi, dan dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi M. Hafiz Fattah. Acara turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah, para Kepala OPD, serta tamu undangan lainnya.

Pro-Jambi Jadi Prioritas Pembangunan 2026

Dalam sambutannya, Gubernur Al Haris menjelaskan bahwa rancangan KUA-PPAS 2026 memuat kerangka ekonomi makro, asumsi dasar penyusunan APBD, kebijakan pendapatan dan belanja, serta kebijakan pembiayaan. Dokumen ini akan dibahas bersama DPRD sebelum ditetapkan menjadi RAPBD 2026.
“Tahun 2026 merupakan tahun pertama implementasi penuh RPJMD Provinsi Jambi 2025–2029. Karena itu, rancangan KUA-PPAS telah mengakomodir program prioritas daerah, termasuk Program Jaringan Majukan Jambi (Pro-Jambi) yang diharapkan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Gubernur Al Haris.

Proyeksi Ekonomi Jambi 2026

Lebih lanjut, Al Haris menuturkan bahwa pemerintah daerah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada tahun 2026 berada pada kisaran 4,8–5,4 persen, dengan inflasi terkendali di level 2,5 ± 1 persen.
“Pertumbuhan ekonomi Jambi kami targetkan mencapai 5,4 persen, sementara inflasi dijaga agar tetap stabil. Kami bersama TPID akan terus memperkuat langkah-langkah pengendalian harga dan pasokan,” jelasnya.

Pendapatan Daerah Turun, Pemprov Fokus Tingkatkan PAD

Terkait pendapatan daerah, Al Haris menyampaikan bahwa target pendapatan tahun 2026 sebesar Rp3,61 triliun, atau turun 20,89 persen dibanding APBD murni 2025. Penurunan ini mencakup seluruh komponen—PAD, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan sah.
“Meski turun, pemerintah tetap berkomitmen untuk meningkatkan PAD melalui penguatan sistem perpajakan daerah dan optimalisasi potensi lokal,” ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa penurunan target lebih disebabkan oleh penyesuaian regulasi, terutama pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Belanja Daerah Fokus pada Pembangunan dan Pelayanan Publik

Sementara itu, kebijakan belanja daerah tahun 2026 dialokasikan sebesar Rp3,68 triliun, mencakup belanja operasional, modal, tidak terduga, dan transfer. Sebagian besar belanja operasional diarahkan untuk belanja pegawai yang bersifat wajib dan mengikat.
“Belanja daerah kami arahkan untuk mempercepat pembangunan, memenuhi mandatory spending, serta mendukung sasaran pembangunan nasional dan kewenangan daerah,” tambah Gubernur Al Haris.

Defisit APBD Ditutup Secara Hati-Hati

Al Haris juga menjelaskan bahwa APBD Tahun Anggaran 2026 diperkirakan akan mengalami defisit sebesar Rp64,53 miliar. Namun, kondisi ini akan ditutup melalui pembiayaan daerah dengan penerimaan pembiayaan sebesar Rp64,67 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp147,10 juta.
“Defisit tersebut akan kami tutup dengan prinsip kehati-hatian, efisiensi, dan akuntabilitas. APBD 2026 harus tetap pro rakyat dan menjadi instrumen pemerataan pembangunan,” tegasnya.

Gubernur Al Haris menutup sambutannya dengan mengajak seluruh pihak di DPRD dan masyarakat Jambi untuk mendukung implementasi KUA-PPAS 2026 demi terwujudnya Jambi Mantap, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan.

(Diskominfo Provinsi Jambi/Dandy Ramadhan Febriwan/Foto: Harun Al Rasyid/Video: Ardi Susianto, Erict Sutriedi)