JAMBI NAIK KELAS : Dari Daerah Penyangga Menjadi Aktor Pembangunan Nasional

Oleh :
Dr. FAHMI RASID
Warga Kota Jambi

Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Jambi* bukan sekadar ritual tahunan yang diwarnai seremoni dan simbol perayaan. Di tengah dinamika pembangunan nasional yang semakin kompetitif dan terukur, momentum ini justru menjadi ruang refleksi strategis: tentang posisi Jambi hari ini, capaian yang telah diraih, dan peran apa yang hendak dimainkan ke depan dalam lanskap pembangunan Indonesia.

Tema “Bersinergi Membangun Negeri Menuju Jambi Mantap 2029” menegaskan satu pesan penting: Jambi tidak lagi ingin sekadar menjadi daerah penyangga, tetapi bertransformasi menjadi aktor pembangunan yang diperhitungkan secara nasional. Dan fakta menunjukkan, arah tersebut bukan isapan jempol. Dalam beberapa tahun terakhir, Provinsi Jambi semakin sering disebut, dinilai, dan diapresiasi di tingkat nasional, baik dari sisi tata kelola pemerintahan, stabilitas daerah, maupun inovasi kebijakan.

Dari Pinggiran ke Pusat Perhatian

Dalam teori pembangunan regional, transformasi daerah dari “periphery” ke “growth participant” menuntut lebih dari sekadar pertumbuhan ekonomi. Ia membutuhkan kepemimpinan yang visioner, tata kelola yang konsisten, dan kemampuan membaca momentum nasional. Jambi hari ini berada pada fase itu: fase transisi dari daerah yang berjalan mengikuti arus, menuju daerah yang mulai memberi warna.

Sejumlah indikator makro menunjukkan bahwa Jambi tidak berjalan di tempat. Stabilitas ekonomi daerah relatif terjaga, inflasi dapat dikendalikan melalui koordinasi lintas sektor, dan pembangunan infrastruktur dasar terus digenjot untuk membuka akses dan konektivitas. Lebih dari itu, Jambi mulai dikenal sebagai daerah yang serius membangun tata kelola, sebuah prasyarat penting untuk naik kelas dalam kompetisi antardaerah.

Kepemimpinan Daerah dan Konsistensi Arah.

Di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi saat ini, Yaitu Bapak Dr. H. Al Haris dan Bapak Drs. KH. Abdullah Sani, M.PD, Jelas Bahawa Arah pembangunan daerah menunjukkan konsistensi antara visi dan kerja nyata. Kepemimpinan tidak berhenti pada retorika, tetapi diterjemahkan ke dalam kebijakan yang menyentuh kebutuhan riil masyarakat.

Pembangunan infrastruktur jalan dan konektivitas wilayah menjadi prioritas strategis. Kebijakan ini tidak hanya berdampak pada mobilitas barang dan jasa, tetapi juga pada rasa keadilan pembangunan. Daerah yang selama ini terpinggirkan mulai mendapatkan akses yang lebih layak terhadap pusat-pusat pelayanan.

Di bidang tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi terus didorong melalui penguatan perencanaan, peningkatan akuntabilitas kinerja, serta pemanfaatan sistem digital dalam pelayanan publik.

Langkah-langkah ini membuahkan pengakuan dalam bentuk berbagai penghargaan nasional yang diterima Provinsi Jambi sebuah indikator bahwa kerja birokrasi tidak hanya berjalan, tetapi juga dinilai positif oleh lembaga eksternal.

Dalam perspektif teori good governance, sebagaimana dikemukakan oleh UNDP, tata kelola yang baik ditandai oleh transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi. Sejumlah penghargaan yang diraih Jambi dalam bidang perencanaan, pengelolaan keuangan, hingga pelayanan publik menjadi penanda bahwa prinsip-prinsip tersebut mulai mengakar dalam praktik pemerintahan daerah.

Penghargaan sebagai Cermin Kinerja, Bukan Tujuan Akhir

Perlu ditegaskan, penghargaan bukanlah tujuan akhir pembangunan. Namun dalam konteks tata kelola publik, ia adalah cermin kinerja. Jambi dalam beberapa tahun terakhir menerima berbagai pengakuan nasional, baik dari kementerian, lembaga negara, maupun institusi independen, yang menunjukkan adanya perbaikan sistemik dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.

Pengakuan tersebut penting, bukan semata karena prestise, tetapi karena menempatkan Jambi dalam radar nasional. Daerah yang diperhitungkan adalah daerah yang dipercaya. Kepercayaan inilah yang menjadi modal untuk menarik dukungan pusat, investasi, serta kolaborasi lintas daerah dan lintas sektor.

Dalam pandangan ekonom pembangunan Prof. Emil Salim, pembangunan daerah yang berkelanjutan harus bertumpu pada institusi yang kuat. Penghargaan terhadap tata kelola, perencanaan, dan akuntabilitas menandakan bahwa institusi pemerintahan di Jambi bergerak ke arah yang lebih matang.

Birokrasi sebagai Mesin, Bukan Beban.

Tidak ada pembangunan tanpa birokrasi yang bekerja efektif. Max Weber menempatkan birokrasi sebagai tulang punggung negara modern. Namun di era saat ini, birokrasi tidak cukup hanya patuh prosedur; ia harus responsif dan adaptif.
Peran perangkat daerah, khususnya Bappeda, menjadi krusial dalam memastikan bahwa visi politik kepala daerah diterjemahkan ke dalam perencanaan yang rasional dan terukur.

Perencanaan yang berbasis data, evaluasi kinerja yang objektif, serta keberanian melakukan koreksi kebijakan adalah tanda birokrasi yang sehat.
Tokoh otonomi daerah Prof. Ryaas Rasyid pernah menegaskan bahwa keberhasilan otonomi sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan dan kepemimpinan daerah. Dalam konteks Jambi, konsistensi perencanaan dan keberpihakan pada kepentingan publik menjadi faktor yang mendorong daerah ini semakin diperhitungkan di tingkat nasional.

Sinergi sebagai Modal Sosial dan Politik.

Kata “sinergi” dalam tema HUT Provinsi Jambi bukan jargon kosong. Ia adalah kebutuhan struktural. Tanpa sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, DPRD, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat, pembangunan akan berjalan timpang.

Robert Putnam dalam Making Democracy Work menekankan bahwa modal sosial kepercayaan, jaringan, dan norma bersama menjadi penentu keberhasilan pemerintahan daerah. Jambi memiliki modal sosial yang relatif kuat melalui peran lembaga adat, tokoh agama, dan komunitas lokal.

Tantangannya adalah memastikan bahwa modal sosial ini terintegrasi dalam kebijakan publik, bukan sekadar simbol budaya.
Dalam praktiknya, sinergi ini mulai terlihat melalui koordinasi lintas sektor dalam pengendalian inflasi, penanganan kemiskinan, hingga pelaksanaan program strategis nasional di daerah. Sinergi inilah yang membuat Jambi tidak berjalan sendiri, tetapi seirama dengan agenda pembangunan nasional.

Jambi dalam Lanskap Nasional.

Secara geopolitik dan geoekonomi, Jambi memiliki posisi strategis di Sumatera. Ia bukan sekadar daerah penghasil sumber daya alam, tetapi juga simpul konektivitas dan ekologi. Dalam berbagai pidato, Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo yang menekankan bahwa pembangunan Indonesia ke depan bertumpu pada penguatan daerah sebagai pusat pertumbuhan baru.

Dalam konteks itu, Jambi memiliki peluang besar. Hilirisasi sumber daya, penguatan sektor pertanian dan perkebunan, serta pembangunan infrastruktur logistik membuka ruang bagi Jambi untuk memainkan peran lebih besar. Namun peluang hanya akan menjadi kenyataan jika didukung tata kelola yang kredibel dan kepemimpinan yang konsisten, dua hal yang mulai menjadi ciri pembangunan Jambi hari ini.

Menuju Jambi Mantap 2029.

Visi Jambi Mantap 2029 harus dibaca sebagai komitmen jangka menengah yang realistis dan terukur. Dalam pendekatan results-based governance, keberhasilan pembangunan diukur dari dampak nyata: penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pemerataan pembangunan antarwilayah.

Namun ada dimensi lain yang tak kalah penting: kepercayaan publik. Daerah yang maju adalah daerah yang dipercaya warganya. Kepercayaan lahir dari konsistensi kebijakan, integritas pemimpin, dan kehadiran negara dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Seperti diingatkan Bung Hatta, “Pembangunan sejati adalah pembangunan manusia.” Maka pembangunan Jambi ke depan tidak boleh terjebak pada angka dan proyek semata, tetapi harus menghadirkan rasa keadilan, harapan, dan martabat.

SELAMAT HUT PROVINSI JAMBI YANG KE 69

Hari Ulang Tahun Provinsi Jambi adalah momentum menegaskan posisi. Jambi hari ini bukan lagi daerah yang berjalan di pinggir arena pembangunan nasional. Dengan kepemimpinan yang bekerja, birokrasi yang semakin profesional, serta sinergi lintas sektor yang terus diperkuat, Jambi mulai diperhitungkan sebagai daerah yang serius membangun.

Berbagai penghargaan dan pengakuan nasional adalah penanda, bukan tujuan akhir. Tantangan ke depan justru lebih besar: menjaga konsistensi, memperluas dampak, dan memastikan bahwa pembangunan benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

*Seperti pepatah Melayu, “Sekali layar terkembang, pantang biduk surut ke pantai.” Jambi telah melangkah maju* . Kini, tugas bersama adalah memastikan langkah itu terus berlanjut, mantap, terukur, dan bermakna bagi Indonesia.

Referensi :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi. Jambi Dalam Angka (berbagai tahun).
3. Bappeda Provinsi Jambi. RPJMD Provinsi Jambi 2021–2026.
4. Putnam, R. D. (1993). Making Democracy Work. Princeton University Press.
5. Ansell, C. & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. JPART.
6. Emil Salim (2010). Pembangunan Berkelanjutan. LP3ES.
7. Pidato Presiden RI tentang pembangunan daerah dan infrastruktur (Sekretariat Kabinet RI).