Kisruh Batu Bara Jambi Makin Panas, MPLLBB Singgung Dugaan “MAIN MATA” di Lapangan
- account_circle Eli/Tim
- calendar_month Minggu, 17 Mei 2026
- print Cetak
NEWS PUBLIK | JAMBI – Polemik aktivitas angkutan batu bara kembali memicu sorotan publik. Keluhan masyarakat terkait kemacetan panjang, kecelakaan lalu lintas, debu yang mengganggu kesehatan hingga kerusakan jalan akibat kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) dinilai belum mampu diselesaikan secara menyeluruh oleh pemerintah maupun pihak terkait.
Persoalan tersebut terus berulang di sejumlah wilayah lintasan tambang dan jalan umum. Warga menilai aktivitas angkutan batu bara kerap mengabaikan kenyamanan masyarakat, terutama ketika kendaraan beroperasi di luar jam yang telah ditentukan.
Di tengah derasnya kritik terhadap operasional angkutan batu bara, muncul pandangan berbeda yang menilai sumber utama persoalan bukan semata keberadaan sopir ataupun armada angkutan, melainkan lemahnya sistem pengawasan di lapangan.
Ketua Umum MPLLBB, Susana Wati, menilai pemerintah seharusnya mampu menghadirkan kebijakan yang lebih manusiawi bagi para sopir angkutan batu bara. Menurutnya, para sopir juga memiliki tanggung jawab ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga perlu diberikan ruang operasional yang jelas serta terukur.
“Para sopir juga mencari nafkah dan membutuhkan kepastian untuk bekerja. Pemerintah seharusnya hadir memberikan aturan yang jelas dan pengawasan yang konsisten, bukan justru membiarkan persoalan terus memanas tanpa solusi konkret,” ujarnya dalam keterangan kepada media, Rabu (14/05/2026).
Susan menegaskan, akar persoalan sesungguhnya berada pada lemahnya pengawasan terhadap aktivitas angkutan batu bara. Ia menilai apabila sistem pengawasan dilakukan secara intensif dan konsisten, maka para sopir akan lebih disiplin dalam mematuhi aturan operasional yang telah ditetapkan.
Menurutnya, pengawasan tidak cukup hanya melalui imbauan, melainkan harus disertai langkah konkret di lapangan, termasuk pengaturan jam operasional, jalur lintasan khusus, hingga penindakan tegas terhadap kendaraan ODOL yang selama ini disebut menjadi salah satu penyebab utama kerusakan infrastruktur jalan.
“Jika pengawasan berjalan ketat, sopir tentu akan mengikuti aturan. Selama ini yang terjadi justru lemahnya kontrol sehingga pelanggaran terus berulang dan masyarakat yang akhirnya dirugikan,” katanya.
Kondisi tersebut dinilai memperlihatkan belum optimalnya sistem tata kelola angkutan batu bara di daerah. Di sisi lain, masyarakat terus menanggung dampak sosial maupun ekonomi akibat terganggunya aktivitas transportasi umum dan rusaknya akses jalan.
Selain menyoroti lemahnya pengawasan, Susan juga menyinggung adanya dugaan pungutan terstruktur yang disebut turut memperkeruh persoalan di lapangan. Praktik pungutan liar yang dilakukan oleh oknum tertentu diduga menjadi “pelicin” agar kendaraan tetap dapat beroperasi meski melanggar aturan.
Ia mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memutus mata rantai pungutan tersebut karena dinilai menjadi salah satu faktor pemicu kegaduhan berkepanjangan dalam tata kelola angkutan batu bara.
“Pungutan terstruktur yang dilakukan pihak tidak bertanggung jawab harus dihentikan. Ini menjadi faktor tambahan yang membuat aturan sulit ditegakkan secara maksimal,” tegasnya.
MPLLBB juga meminta pemerintah lebih terbuka mendengarkan suara masyarakat dan melibatkan warga dalam proses pengawasan di lapangan. Partisipasi masyarakat dinilai penting untuk membantu mengarahkan kendaraan menuju kantong parkir yang telah disediakan ketika jam operasional berakhir.
Menurut Susan, penyelesaian persoalan angkutan batu bara tidak bisa dibebankan hanya kepada satu pihak. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, pengusaha tambang, sopir angkutan, hingga masyarakat agar konflik berkepanjangan dapat diminimalisir.
“Jika semua pihak terlibat dan pengawasan berjalan baik, maka kepentingan masyarakat tetap terlindungi, sementara para sopir juga dapat bekerja secara tertib dan manusiawi,” tutupnya.
- Penulis: Eli/Tim
