Gubernur Al Haris Sampaikan Jawaban atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Terhadap LKPJ 2025, Tegaskan Komitmen Penguatan Fiskal dan Pelayanan Publik

Gubernur AL Haris saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi yang digelar di Gedung DPRD Provinsi Jambi, Rabu (08/04/2026)

NEWS PUBLIK| Jambi — Gubernur Jambi, Al Haris, menegaskan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Jambi dalam memperkuat kemandirian fiskal dan meningkatkan kualitas pelayanan publik saat menyampaikan jawaban resmi atas Pandangan Umum Fraksi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi yang digelar di Gedung DPRD Provinsi Jambi, Rabu (08/04/2026).

Dalam forum tersebut, Gubernur Al Haris menegaskan bahwa berbagai capaian pembangunan sepanjang tahun 2025 merupakan hasil kerja kolektif seluruh pemangku kepentingan sekaligus menjadi bahan evaluasi strategis untuk meningkatkan kinerja pemerintahan ke depan.

Kinerja LKPJ 2025: Capaian Positif dan Tantangan Nyata di Sektor Kesehatan

Dalam pemaparannya, Gubernur Al Haris mengungkapkan sejumlah capaian penting di sektor kesehatan yang menjadi bagian dari evaluasi LKPJ 2025.

Keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (TBC) di Provinsi Jambi tercatat mencapai 87 persen dari target 90 persen, sekaligus menempatkan Jambi di peringkat ke-9 secara nasional.

Untuk mempercepat pencapaian target, pemerintah telah membentuk Tim Percepatan Eliminasi TBC serta mengoptimalkan penggunaan Tes Cepat Molekuler di berbagai fasilitas layanan kesehatan.

Selain itu, program eliminasi malaria juga menunjukkan progres signifikan. Sebanyak 8 dari 11 kabupaten/kota atau 72,72 persen wilayah di Jambi telah dinyatakan bebas malaria.

Sementara itu, tiga daerah yakni Batang Hari, Sarolangun, dan Merangin masih dalam proses percepatan melalui penguatan surveilans dan intervensi berbasis wilayah.

Di sisi lain, prevalensi ibu hamil dengan Kurang Energi Kronis (KEK) berhasil ditekan dari 10,3 persen menjadi 9,6 persen pada akhir 2025, melampaui target nasional sebesar 9,7 persen.

Namun demikian, angka stunting justru mengalami kenaikan menjadi 17,1 persen, meskipun masih berada di bawah rata-rata nasional sebesar 19,8 persen.

“Intervensi gizi dan kesehatan ibu-anak akan semakin kita perkuat pada tahun 2026,” tegasnya.

Pendidikan dan SDM: Serapan Lulusan Meningkat, Akses Makin Luas

Pada sektor pendidikan, realisasi anggaran tahun 2025 mencapai 95,47 persen secara keuangan dan 99,79 persen secara fisik.

Mandatory spending pendidikan bahkan mencapai 33 persen, melampaui ketentuan minimal nasional.

Gubernur Al Haris juga mengungkapkan bahwa tingkat penyerapan lulusan SMK meningkat signifikan menjadi 86,86 persen atau naik 5,26 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

Hal ini tidak terlepas dari kebijakan link and match antara pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri, khususnya sektor perkebunan, manufaktur, dan pariwisata.

Selain itu, sebanyak 446 mahasiswa dan dosen dari jenjang S1 hingga S3 menerima beasiswa, serta 4.800 siswa SMA/SMK/SLB memperoleh bantuan pendidikan.

Pemerintah Provinsi Jambi juga mencatat sebanyak 40.762 anak dalam kategori Angka Tidak Sekolah (ATS) yang akan menjadi fokus intervensi pada tahun 2026.

Dalam konteks pendidikan inklusif, terdapat 71 satuan pendidikan yang melayani 105 siswa inklusi.

Sementara itu, akses internet telah menjangkau 100 persen SMA dan SMK di Provinsi Jambi, meskipun peningkatan kualitas jaringan masih terus diupayakan.

Penguatan Fiskal dan Infrastruktur: PAD Ditargetkan Tembus 51,76 Persen

Gubernur Al Haris menegaskan bahwa penguatan fiskal menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah.

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD 2025 tercatat sebesar 43,03 persen dan ditargetkan meningkat menjadi 51,76 persen pada APBD 2026.

Realisasi belanja daerah juga mencapai 92,90 persen dengan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebesar 101,14 persen, yang menunjukkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Untuk mendukung peningkatan PAD, pemerintah melakukan berbagai langkah strategis, seperti digitalisasi pemungutan pajak dan retribusi, peningkatan kapasitas SDM, serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah melalui sistem aplikasi seperti SIMBADA.

Di sektor infrastruktur, penanganan jalan Padang Lamo di Kabupaten Tebo telah dilakukan secara bertahap sejak Februari 2026.

Pemerintah juga mendorong pemanfaatan skema Inpres Jalan Daerah untuk mengatasi keterbatasan fiskal dalam pembangunan infrastruktur.

Sektor Pertambangan dan Reformasi Birokrasi Jadi Sorotan

Pada sektor pertambangan, dari total 86 perusahaan berizin, sebanyak 31 perusahaan aktif berproduksi pada tahun 2025.

Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Minerba mencapai 100 persen dari target APBD, dengan rincian Rp6,11 miliar dari iuran tetap dan Rp105,96 miliar dari iuran produksi.

Pembangunan jalan khusus batubara oleh PT Inti Bangun Sarana juga menunjukkan progres signifikan, yakni telah mencapai 86 persen.

Sementara itu, dua perusahaan lainnya masih menghadapi kendala perizinan dan pembebasan lahan.

Dalam bidang tata kelola pemerintahan, predikat Reformasi Birokrasi Provinsi Jambi meningkat dari B pada 2023 menjadi BB pada 2024.

Pemerintah Provinsi Jambi juga menerapkan sistem OSS RBA untuk meningkatkan kualitas perizinan dan mencegah tumpang tindih regulasi.

Namun demikian, Gubernur Al Haris menegaskan bahwa kewenangan terkait pertambangan batubara dan emas, termasuk penanganan tambang ilegal, berada di bawah Pemerintah Pusat, sementara pemerintah daerah berperan dalam pengawasan lingkungan.

Komitmen Jambi Mantap: Transparansi, Akuntabilitas, dan Pelayanan Publik

Sebagai penutup, Gubernur Al Haris menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas masukan konstruktif terhadap LKPJ 2025.

Ia menegaskan bahwa seluruh catatan tersebut menjadi dasar evaluasi dan penyempurnaan kebijakan ke depan.

Pemerintah Provinsi Jambi, lanjutnya, berkomitmen untuk terus menghadirkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta pembangunan yang berpihak kepada masyarakat.

“Semua ini demi mewujudkan Jambi yang berdaya saing, berkelanjutan, dan sejahtera,” pungkasnya.