Breaking News
Trending Tags

MEMBEDAH WAJAH TAMBANG BOGOR BARAT: “Antara Perut, Akal, dan Ambisi”

  • account_circle Riswan Riswanto - (Pers: Kusnadi Azis)
  • calendar_month Rabu, 6 Mei 2026
  • print Cetak

MEMBEDAH WAJAH TAMBANG BOGOR BARAT: "Antara Perut, Akal, dan Ambisi"

MEMBEDAH WAJAH TAMBANG BOGOR BARAT
Antara Perut, Akal, dan Ambisi

Oleh:
Riswan Riswanto

Bogor Barat kembali berada di persimpangan jalan. Isu pembukaan kembali aktivitas tambang memicu diskursus panas. Di satu sisi, ada janji kemakmuran; di sisi lain, ada ancaman kehancuran.

Untuk memahami fenomena ini, kita perlu membedahnya melalui empat lensa pemikiran yang berbeda.

Kacamata Pragmatis: “Yang Penting Dapur Ngebul”

Secara pragmatis, pembukaan tambang dipandang sebagai katup penyelamat ekonomi. Logikanya sederhana: rakyat butuh kerja, daerah butuh uang.

  • Realita Lapangan: Aktivitas tambang menciptakan efek domino ekonomi seketika. Warung nasi laku, kontrakan penuh, dan pemuda setempat memiliki penghasilan sebagai pengatur jalan atau buruh.
  • Sikap: Pendekatan ini cenderung mengabaikan dampak jangka panjang demi stabilitas perut hari ini. “Rusak lingkungan urusan nanti, yang penting hari ini bisa makan,” menjadi mantra terselubung di balik layar pragmatisme.

Kacamata Logis: “Aksi Reaksi dan Hitungan Matang”

Secara logis, setiap pengerukan tanah memiliki konsekuensi fisik yang pasti. Pikiran logis menuntut adanya keseimbangan antara input dan output.

  • Analisis Beban: Logikanya, jika ribuan ton material keluar setiap hari melewati jalan publik, maka infrastruktur jalan pasti hancur.

Jika biaya perbaikan jalan lebih besar daripada pajak yang diterima daerah, maka secara logis tambang tersebut adalah kerugian bagi negara.

  • Mitigasi: Logika menuntut adanya jalur khusus tambang dan jam operasional yang ketat agar tidak berbenturan dengan aktivitas sekolah atau kerja warga.

Tanpa itu, pembukaan tambang adalah kegagalan logika perencanaan.

Kacamata Akademis: “Integritas Data dan Regulasi”

Secara akademis, pembukaan tambang tidak boleh didasarkan pada asumsi, melainkan pada studi mendalam (AMDAL) dan kepatuhan hukum.

  • Daya Dukung Lingkungan: Para akademisi akan menyoroti fungsi hidrologis Bogor Barat. Pengerukan bukit yang sembarangan akan merusak daerah resapan air yang vital bagi wilayah bawah (Bogor Kota/Jakarta).
  • Transparansi Reklamasi: Perspektif ini menuntut rencana pasca-tambang yang jelas. Tambang bukan sekadar mengambil batu, tapi bagaimana memulihkan ekosistem setelahnya.

Secara akademis, tambang tanpa komitmen reklamasi adalah kejahatan saintifik terhadap alam.

Kacamata Syahwat Nafsu Dunia: “Eksploitasi Tanpa Hati”

Ini adalah sisi tergelap dari industri ekstraktif. Pemikiran yang dikendalikan oleh keserakahan (greed) murni.

  • Profit di Atas Nyawa: Di sini, keselamatan kerja adalah beban biaya, dan regulasi lingkungan dianggap sebagai penghambat keuntungan. Fokus utamanya adalah mengeruk sebanyak mungkin dalam waktu sesingkat mungkin.
  • Manipulasi Sistem: Nafsu duniawi akan mencari celah hukum, melakukan lobi-lobi di bawah meja, dan membenturkan masyarakat bawah agar konflik horizontal terjadi, sehingga fokus terhadap kerusakan alam teralihkan.

Lingkungan hancur dan warga sakit paru-paru dianggap sebagai “ongkos pembangunan” yang tidak perlu dipedulikan oleh para pemilik modal.

FAKTA LAPANGAN

Berdasarkan hasil investigasi lapangan yang disampaikan oleh PANDAWA (Pengawalan Hak Warga dan Pengawasan Anggaran Negara), aktivitas pertambangan di Bogor Barat melibatkan sejumlah perusahaan.

Perusahaan yang disebut memiliki izin antara lain:

  • PT Quary Munara
  • PT SBB Maloko

Sementara itu, terdapat pula sejumlah perusahaan yang diduga tidak memiliki izin, di antaranya:

  • PT Lotus
  • PT Lola
  • PT Sudamanik

Dalam praktiknya, hampir seluruh pegawai dari perusahaan yang tidak berizin disebut telah menerima pesangon dengan nilai yang bervariasi, mencapai ratusan juta rupiah hingga sekitar Rp500 juta.

Sebagian karyawan bahkan telah dialihkan untuk bekerja di lokasi tambang lain di luar daerah.

Temuan ini semakin memperkuat indikasi adanya persoalan serius dalam tata kelola pertambangan di wilayah tersebut, baik dari sisi legalitas, pengawasan, maupun perlindungan tenaga kerja.

Kesimpulan

Bogor Barat tidak butuh sekadar tambang yang dibuka kembali, tapi butuh keadilan ruang. Jika pragmatisme, logika, dan akademisi bisa duduk bersama untuk meredam syahwat keserakahan, mungkin tambang bisa menjadi berkah. Namun, jika nafsu dunia yang memegang kendali, maka kita hanya sedang menghitung hari menuju bencana ekologi yang tak terelakkan.

  • Penulis: Riswan Riswanto - (Pers: Kusnadi Azis)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Figur Ramah dan Visioner, Yuhannis Miftah Siap Pimpin APDESI Sungai Penuh

    Figur Ramah dan Visioner, Yuhannis Miftah Siap Pimpin APDESI Sungai Penuh

    • 0Komentar

    📰Yuhannis Miftah Nomor Urut 1, Figur Visioner Menuju Ketua APDESI Sungai Penuh NEWS PUBLIK, SUNGAI PENUH – Kota Sungai Penuh tengah bersiap menggelar pemilihan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPC APDESI) pada Minggu, 21 September 2025. Dari sejumlah calon, nama Kepala Desa Koto Teluk, Yuhannis Miftah, menjadi sosok yang paling mendapat […]

  • Opini WTP Pemprov Jambi

    Opini WTP Pemprov Jambi Raih Ke-14 Kali Berturut-turut

    • 0Komentar

    NEWS PUBLIK | JAMBI – Opini WTP Pemprov Jambi kembali berhasil diraih Pemerintah Provinsi Jambi atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian ini menjadi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-14 yang diterima Pemprov Jambi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jambi. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Jambi, […]

  • Ketika Ukuran Tak Lagi Relevan: Meninjau Kembali Indikator Kemiskinan

    Ketika Ukuran Tak Lagi Relevan: Meninjau Kembali Indikator Kemiskinan

    • 0Komentar

    Ketika Ukuran Tak Lagi Relevan: Meninjau Kembali Indikator Kemiskinan Oleh: Yulfi Alfikri Noer S. IP., M.AP.* Akademisi UIN STS Jambi —————————————————————————————————————– Dalam wacana pembangunan, kemiskinan kerap direduksi menjadi persoalan angka diukur melalui indikator konsumsi, kepemilikan aset fisik, dan akses terhadap infrastruktur dasar seperti rumah dan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK). Pendekatan semacam ini memang menawarkan […]

  • Luruskan Simpang Siur Gugatan Fadhil Arief vs Pemda, Jubir PN Muara Bulian: “Sidang Terbuka, Namun Harus Tertib Aturan”

    Luruskan Simpang Siur Gugatan Fadhil Arief vs Pemda, Jubir PN Muara Bulian: “Sidang Terbuka, Namun Harus Tertib Aturan”

    • 0Komentar

    NEWS PUBLIK | MUARA BULIAN – Menanggapi dinamika yang berkembang terkait persidangan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diajukan Fadhil Arief terhadap Pemerintah Daerah, Juru Bicara Pengadilan Negeri (PN) Muara Bulian, Sultan Agung, S.H., M.H., angkat bicara untuk memberikan klarifikasi. Dalam wawancara khusus pada Selasa (24/2), Sultan Agung meluruskan sejumlah poin krusial, mulai dari isu […]

  • Gubernur Al Haris: Sinergi Pemerintah dan DPRD untuk Jambi Mantap Berkelanjutan

    Gubernur Al Haris: Sinergi Pemerintah dan DPRD untuk Jambi Mantap Berkelanjutan

    • 0Komentar

    NEWS PUBLIK, Jambi (Diskominfo Provinsi Jambi) – Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos. MH, menyampaikan bahwa Pemerintah dan DPRD dapat menyamakan persepsi dan pendapat menuju pembangunan Jambi Mantap yang lebih baik, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghargai pertimbangan-pertimbangan, aspirasi, dan pendapat secara proporsional. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat menghadiri […]

  • Masjid Al -Fath Dusun Suhud Utara Desa Rintis Gelar Safari Ramadhan 1447 H Bersama Bupati Labusel Fery Sahputra Simatupang

    Masjid Al -Fath Dusun Suhud Utara Desa Rintis Gelar Safari Ramadhan 1447 H Bersama Bupati Labusel Fery Sahputra Simatupang

    • 0Komentar

    NEWS PUBLIK | LABUSEL – Fery Sahputra Simatupang menghadiri Safari Ramadhan 1447 Hijriah yang digelar di Masjid Al-Fath, Dusun Suhud Utara, Desa Rintis, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Selasa (3/3/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian Safari Ramadhan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai upaya mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Sejak sore […]

expand_less