Bupati Anwar Sadat Hadiri Paripurna, DPRD Tanjab Barat Sampaikan Pemandangan Umum Fraksi atas LKPJ 2025

NEWS PUBLIK | Tanjab Barat — Paripurna DPRD Tanjab Barat LKPJ 2025 menjadi momentum penting dalam proses evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Bupati Tanjung Jabung Barat, H. Anwar Sadat, bersama Wakil Bupati H. Katamso SA, menghadiri langsung Rapat Paripurna Kedua DPRD yang digelar pada Senin, 6 April 2026.

Rapat tersebut berlangsung di ruang sidang DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan menjadi agenda lanjutan setelah penyampaian Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 pada paripurna sebelumnya.

Kehadiran kepala daerah beserta jajaran menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas publik.

Paripurna DPRD Tanjab Barat LKPJ 2025 Dengarkan Pandangan Fraksi

Rapat Paripurna Kedua DPRD Tanjab Barat ini dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD, H. Muh. Sjafril Simamora, didampingi Wakil Ketua II Hasan Basri Harahap.

Agenda utama dalam sidang ini adalah mendengarkan pemandangan umum dari tujuh fraksi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025.

Pemandangan umum fraksi merupakan bagian penting dalam mekanisme pengawasan legislatif terhadap kinerja pemerintah daerah. Melalui forum ini, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan, evaluasi, serta masukan konstruktif atas capaian kinerja pemerintah selama satu tahun anggaran.

Tujuh fraksi yang menyampaikan pandangan umum tersebut meliputi Fraksi NasDem, Fraksi Keadilan Pembangunan, Fraksi PKB, Fraksi Golkar, Fraksi PAN, Fraksi Gerindra, dan Fraksi PDI Perjuangan.

Fraksi NasDem Setujui LKPJ Dilanjutkan ke Tahap Pembahasan

Dalam persidangan tersebut, Fraksi NasDem secara resmi menyatakan persetujuannya terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya.

Persetujuan ini menjadi sinyal awal bahwa laporan pertanggungjawaban yang disampaikan pemerintah daerah dinilai layak untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, fraksi-fraksi lainnya juga menyampaikan berbagai pandangan yang mencerminkan dinamika politik dan fungsi kontrol DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah.

Fungsi Pengawasan DPRD dan Evaluasi Kinerja Pemerintah

Penyampaian pemandangan umum fraksi dalam Paripurna DPRD Tanjab Barat LKPJ 2025 merupakan bentuk nyata pelaksanaan fungsi pengawasan legislatif.

Melalui proses ini, DPRD tidak hanya memberikan penilaian terhadap capaian kinerja pemerintah, tetapi juga menyampaikan saran, kritik, serta rekomendasi untuk perbaikan ke depan.

Hal ini menjadi bagian penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sinergi antara legislatif dan eksekutif sangat dibutuhkan agar setiap kebijakan dan program pembangunan dapat berjalan secara optimal dan tepat sasaran.

Komitmen Transparansi dan Sinergi Eksekutif-Legislatif

Kehadiran Bupati Anwar Sadat bersama Wakil Bupati dan seluruh jajaran Kepala OPD dalam rapat paripurna ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas publik.

Pemerintah daerah menyadari bahwa proses evaluasi yang dilakukan DPRD merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan.

Melalui pemandangan umum fraksi ini, diharapkan tercipta sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dihadiri Lengkap Unsur Pemerintahan dan Forkopimda

Rapat Paripurna Kedua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini dihadiri oleh berbagai unsur pemerintahan dan pemangku kepentingan.

Selain Bupati dan Wakil Bupati, hadir pula Wakil Ketua II DPRD bersama 24 anggota DPRD, Sekretaris Daerah, perwakilan unsur Forkopimda, Staf Ahli, Asisten, serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Turut hadir pula para Kepala Bagian (Kabag), Kepala Bidang (Kabid), serta insan pers yang meliput jalannya sidang.

Kehadiran berbagai pihak ini menunjukkan pentingnya agenda paripurna sebagai forum strategis dalam pengambilan keputusan dan evaluasi kebijakan daerah.

Dorong Pembangunan Berkelanjutan di Tanjab Barat

Paripurna DPRD Tanjab Barat LKPJ 2025 diharapkan menjadi titik awal untuk memperkuat kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam membangun daerah.

Melalui proses pembahasan yang konstruktif dan partisipatif, diharapkan setiap kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

Komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi kunci utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada kepentingan publik.