Breaking News
light_mode
Trending Tags

Pemkab Karawang Raih Penghargaan UHC Awards Kategori Madya atas Komitmen Pelayanan Kesehatan

  • account_circle M. Novicho
  • calendar_month Kam, 29 Jan 2026
  • visibility 108

Pemkab Karawang Raih Penghargaan UHC Awards Kategori Madya atas Komitmen Pelayanan Kesehatan

NEWS PUBLIK, KARAWANG – Pemerintah Kabupaten Karawang kembali menorehkan prestasi di bidang pelayanan kesehatan. Kabupaten Karawang resmi menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Awards atas komitmennya dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, S.E., yang mewakili Pemerintah Kabupaten Karawang, bertempat di Ballroom JI-EXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa, 27 Januari 2026.

Dalam ajang tersebut, Kabupaten Karawang berhasil meraih kategori Madya. Capaian ini menjadi bukti bahwa jangkauan perlindungan kesehatan bagi masyarakat Karawang terus mengalami peningkatan dan semakin merata.

Penghargaan UHC Awards kategori Madya diberikan kepada pemerintah daerah yang memenuhi sejumlah kriteria, antara lain cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) minimal 98 persen dari total penduduk, tingkat keaktifan peserta minimal 85 persen dengan porsi PBI/PBPU Pemda minimal 10 persen dari total penduduk.

Alternatif lainnya, tingkat keaktifan minimal 80 persen dengan porsi PBPU Pemda minimal 25 persen, berstatus UHC Prioritas Kabupaten/Kota, serta pembayaran iuran PBPU Pemda yang lunas hingga September 2025.

Pemkab Karawang Raih Penghargaan UHC Awards Kategori Madya atas Komitmen Pelayanan Kesehatan

Bupati Aep menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Karawang terus berkomitmen mendukung program jaminan kesehatan nasional.

Pada tahun 2025, Pemkab Karawang mengalokasikan anggaran sebesar Rp286 miliar untuk membayar iuran BPJS bagi masyarakat kurang mampu. Kami terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus meringankan beban masyarakat,” ujar Bupati.

Selain dukungan pembiayaan, Pemkab Karawang juga terus memperkuat infrastruktur layanan kesehatan. Saat ini, Kabupaten Karawang memiliki tiga Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), yakni RSUD Karawang, RSUD Jatisari, dan RSUD Rengasdengklok, yang menjadi penopang utama layanan kesehatan masyarakat.

Dengan pencapaian tersebut, Kabupaten Karawang menjadi salah satu daerah dengan tingkat Universal Health Coverage tertinggi di Indonesia.

Rekomendasi Untuk Anda

  • PT. KMH Gelar Coffee Morning Bersama Media / LSM: “Tegaskan Penyusutan Air Danau Kerinci Bukan Akibat Operasional PLTA

    PT. KMH Gelar Coffee Morning Bersama Media / LSM: “Tegaskan Penyusutan Air Danau Kerinci Bukan Akibat Operasional PLTA

    • 0Komentar

    NEWS PUBLIK | KERINCI – PT Kerinci Merangin Hidro (KMH) menggelar kegiatan Coffee Morning bersama awak media dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) se-Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Hotel Mahkota, Kota Sungai Penuh, Kamis (5/2/2026). Dalam forum silaturahmi dan diskusi tersebut, Manager PT KMH, Asroli, memaparkan sejumlah penjelasan terkait operasional […]

  • Kades Klaim Selesai ?? Diduga Drainase Teluk Pinang Desa Asam Jawa Belum Tuntas

    Kades Klaim Selesai ?? Diduga Drainase Teluk Pinang Desa Asam Jawa Belum Tuntas

    • 0Komentar

    NEWS PUBLIK, LABUSEL – Program perawatan drainase yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2025 di Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara, diduga belum sepenuhnya rampung meski telah diklaim selesai oleh pemerintah desa. Pantauan di lapangan menunjukkan papan informasi proyek perawatan drainase masih terpasang dengan […]

  • Paradoks Masa Depan Daerah Penghasil Migas: Politik Fiskal, Data dan DBH

    Paradoks Masa Depan Daerah Penghasil Migas: Politik Fiskal, Data dan DBH

    • 1Komentar

    Oleh: Yulfi Alfikri Noer S. IP., M. AP Akademisi UIN STS Jambi Provinsi Jambi adalah potret nyata daerah kaya sumber daya yang terjebak dalam paradoks struktural. Minyak dan gas bumi, batu bara, serta crude palm oil (CPO) mengalir deras, menopang energi nasional dan memberi kontribusi besar pada penerimaan negara. Namun, aliran manfaat bagi daerah penghasil […]

  • Memaknai Puasa Melampaui Lapar dan Haus

    Memaknai Puasa Melampaui Lapar dan Haus

    • 1Komentar

    Oleh: Yulfi Alfikri Noer S. IP., M. AP (Akademisi UIN STS Jambi) Puasa kerap dipahami sebagai kewajiban ritual yang bersifat individual, sebuah praktik spiritual yang ditempatkan semata dalam relasi privat antara manusia dan Tuhan. Dalam kerangka ini, puasa seolah selesai pada kepatuhan personal. Namun pembacaan yang terlalu privat justru menyederhanakan maknanya. Puasa bukan sekadar ritus […]

  • Efyarman Resmi Nahkodai Hulubalang Sakti Alam Kerinci 2026-2030, Fokus Hidupkan Kembali Marwah Adat

    Efyarman Resmi Nahkodai Hulubalang Sakti Alam Kerinci 2026-2030, Fokus Hidupkan Kembali Marwah Adat

    • 0Komentar

    NEWS PUBLIK, JAMBI – Dewan Pengurus Provinsi (DPP) Debalang Negeri Sepucuk Jambi Sembilan Lurah Provinsi Jambi secara resmi menetapkan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Debalang Negeri Sepucuk Jambi Sembilan Lurah Kabupaten Kerinci untuk masa bhakti 2026–2030. Penetapan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Nomor: 11/SK/DPP-DN/I/2026, yang memuat struktur dan nama-nama pengurus harian. Dalam keputusan itu, […]

  • Ketua DPP (LIPKA) Kecewa, Surat ke PT WKS dan Bupati Tanjabtim Tak Direspons, Penyelesaian Lahan Masyarakat DIPERTANYAKAN

    Ketua DPP (LIPKA) Kecewa, Surat ke PT WKS dan Bupati Tanjabtim Tak Direspons, Penyelesaian Lahan Masyarakat DIPERTANYAKAN

    • 0Komentar

    NEWS PUBLIK | Tanjung Jabung Timur – Dalam pelaksanaan Diskusi dan Talkshow sosialisasi program unggulan Lembaga Pencari Keadilan Abadi (LIPKA) bertajuk “Menjaga Nurani Mengawal Opini”, pihak lembaga memaparkan kronologi pendampingan sengketa lahan masyarakat yang diduga diserobot oleh pihak perusahaan, yakni PT WKS. Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai bidang yang membahas upaya pendampingan hukum […]

expand_less