Program MBG di Jambi Putar Rp7,2 Miliar per Hari, Al Haris: Ekonomi Daerah Ikut Tumbuh

Gubernur Jambi Al Haris menghadiri rapat konsolidasi Program Makan Bergizi Gratis bersama Badan Gizi Nasional di Kota Jambi, di BW Luxury Hotel, Sabtu (02/05/2026).

NEWS PUBLIK | JAMBI – Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H. menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Badan Gizi Nasional (BGN).

Hal tersebut disampaikan Al Haris saat menghadiri Rapat Konsolidasi Pelaksanaan MBG bersama Wakil Kepala BGN Irjen Pol (Purn.) Sony Sanjaya, jajaran BGN pusat, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman, Kepala Satgas MBG kabupaten/kota, pengelola SPPG, mitra, dan relawan di BW Luxury Hotel, Sabtu (02/05/2026).

Dalam sambutannya, Al Haris menyebut pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Provinsi Jambi menunjukkan perkembangan signifikan dalam waktu relatif singkat.

Hingga saat ini, tercatat sebanyak 205 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah hadir di Provinsi Jambi, terdiri dari 173 unit operasional dan 32 unit siap operasional. Sementara itu, sebanyak 302 SPPG lainnya masih berada dalam tahap persiapan dan survei lapangan.

“Program ini menyasar anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui yang kurang gizi. Namun manfaatnya sangat luas, termasuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujar Al Haris.

Menurutnya, kehadiran MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga menciptakan pasar yang jelas bagi petani, peternak, hingga pelaku usaha lokal di Provinsi Jambi.

Ia mengatakan, hasil pertanian dan peternakan yang sebelumnya banyak dijual ke luar daerah kini lebih banyak terserap di pasar lokal.

“Dulu banyak yang menjual keluar daerah, sekarang cukup di Jambi saja sudah terserap. Ini tentu sangat membantu perekonomian daerah,” katanya.

Al Haris juga menyoroti pentingnya peningkatan produksi pangan lokal, terutama komoditas beras. Saat ini, Provinsi Jambi baru mampu memenuhi sekitar 71 persen kebutuhan beras secara mandiri.

Meski demikian, untuk komoditas telur ayam, Jambi disebut telah mampu memenuhi kebutuhan lokal secara optimal.

Sementara itu, Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya mengungkapkan bahwa Program MBG di Provinsi Jambi saat ini telah menjangkau sekitar 446 ribu penerima manfaat dengan melibatkan 545 supplier dalam rantai pasok pangan.

Menurut Sony, setiap hari terdapat perputaran anggaran sebesar Rp7,2 miliar di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jambi melalui pelaksanaan program tersebut.

Dana tersebut terserap untuk berbagai kebutuhan, mulai dari honor tenaga kerja hingga pembelian bahan pangan lokal.

“Sebesar Rp963,5 juta digunakan untuk honor 9.635 tenaga kerja dan relawan. Kemudian Rp881,5 juta untuk operasional seperti air minum, gas, BBM, APD, dan perlengkapan pendukung. Sedangkan Rp4,1 miliar digunakan untuk belanja bahan pangan lokal seperti beras, ayam, telur, buah, dan sayur,” jelas Sony.

Ia menegaskan bahwa perputaran uang tersebut sepenuhnya mengalir di tingkat masyarakat bawah karena lokasi SPPG berada hingga ke desa-desa.

“Dana ini masuk ke petani, peternak, pedagang beras, penjual ayam, telur, buah, dan sayur. Ini yang menggerakkan ekonomi rakyat,” tegasnya.

Sony juga mengingatkan seluruh pihak agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan rantai pasok MBG, termasuk praktik rekayasa koperasi atau pengadaan yang tidak sesuai ketentuan.

Karena itu, Satgas MBG di kabupaten dan kota diminta memastikan seluruh SPPG benar-benar menyerap produk lokal dari masyarakat.

Ia juga menegaskan bahwa sasaran utama Program MBG tetap difokuskan kepada kelompok rentan, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dalam periode 1.000 hari pertama kehidupan sebelum diperluas ke peserta didik.

“Kita tidak boleh terbalik. Prioritas tetap kelompok rentan,” tegas Sony.

Untuk menjaga kualitas layanan, mulai pekan depan BGN akan menerapkan sistem evaluasi berbasis aplikasi. Melalui sistem tersebut, penerima manfaat dapat memberikan penilaian terkait kualitas makanan dan layanan distribusi.

Penilaian tersebut meliputi ketepatan waktu distribusi, aroma dan rasa makanan, variasi menu, hingga kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP).

Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah pelanggaran SOP sekaligus memastikan pelaksanaan MBG tetap berjalan sesuai standar nasional.

Dalam sesi wawancara, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman menyampaikan bahwa rapat konsolidasi tersebut menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan koordinasi seluruh pihak yang terlibat dalam Program MBG.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Jambi, kami mengapresiasi dan mendukung penuh suksesnya Program Makan Bergizi Gratis di Provinsi Jambi,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Jambi juga terus mendorong penguatan rantai pasok pangan melalui pemberdayaan masyarakat, seperti pengembangan urban farming, rooftop gardening, vertical garden, hingga desa tematik.

Langkah tersebut diharapkan mampu menjamin ketersediaan bahan pangan lokal bagi kebutuhan SPPG di seluruh wilayah Provinsi Jambi.

Melalui rapat konsolidasi ini, pelaksanaan Program MBG di Provinsi Jambi diharapkan semakin optimal, tepat sasaran, serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan gizi masyarakat dan kesejahteraan ekonomi daerah.