Sensus Ekonomi 2026, Ketua DPRD Jambi Ajak Warga Berpartisipasi
- account_circle Jasiar
- calendar_month Kamis, 18 Jun 2026
- print Cetak
NEWS PUBLIK | JAMBI – Sensus Ekonomi 2026 mendapat dukungan penuh dari DPRD Provinsi Jambi. Ketua DPRD Provinsi Jambi, Muhammad Hafiz, mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dengan menerima petugas Badan Pusat Statistik (BPS) serta memberikan data yang benar demi menghasilkan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Ajakan tersebut disampaikan Hafiz usai menerima kunjungan Kepala BPS Provinsi Jambi, Aidil Adha, di Gedung DPRD Provinsi Jambi, Kamis.
Menurut Hafiz, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 menjadi momentum penting dalam memperoleh data yang akurat mengenai aktivitas ekonomi masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan pemerintah.
“Kami dari lembaga legislatif mendukung pendataan yang dilakukan BPS. Kami mengajak masyarakat membantu agar teman-teman pendataan ini dapat diterima,” kata Hafiz.
Sensus Ekonomi 2026 Jadi Dasar Kebijakan Pembangunan
Hafiz menegaskan DPRD Provinsi Jambi berkomitmen mengawal sekaligus menyukseskan pelaksanaan sensus yang digelar BPS.
Ia berharap masyarakat menyambut petugas sensus dengan terbuka dan memberikan informasi yang jujur agar data yang dihimpun benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Menurutnya, seluruh kebijakan pembangunan harus disusun berdasarkan data yang valid sehingga program pemerintah dapat berjalan lebih efektif.
“Data ini penting, karena menyangkut berbagai indikator yang bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah. Semua harus berbasis data. Kalau datanya sudah tepat, nanti arah kebijakannya juga tepat,” ujarnya.
BPS Jambi Kerahkan 3.462 Petugas Lapangan
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Jambi Aidil Adha mengatakan sebanyak 3.462 petugas lapangan diterjunkan untuk menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di seluruh wilayah Provinsi Jambi.
Pendataan tidak hanya menyasar pelaku usaha besar dan UMKM, tetapi juga dilakukan terhadap berbagai sektor ekonomi yang beroperasi di Provinsi Jambi, kecuali administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial.
Menurut Aidil, petugas akan mendata karakteristik usaha, skala usaha, serta berbagai informasi pendukung lainnya dengan menggunakan sistem digital guna meningkatkan akurasi dan mempercepat proses pengolahan data.
Ia memastikan setiap petugas yang turun ke lapangan dibekali rompi resmi serta surat tugas sebagai identitas.
Aidil juga mengimbau masyarakat agar memberikan jawaban yang jujur karena seluruh data yang dikumpulkan dijamin kerahasiaannya dan tidak berkaitan dengan kewajiban perpajakan.
“Ini salah satu yang membanggakan BPS karena dukungan dari DPRD begitu besar, sehingga hari ini beliau baru tiba langsung bisa didata,” ujar Aidil.
Data hasil Sensus Ekonomi 2026 nantinya diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi, pemetaan potensi usaha, hingga penguatan sektor UMKM di Provinsi Jambi.
- Penulis: Jasiar
