Breaking News
light_mode
Trending Tags

Skandal Jalan Desa Pungut Hilir: Tanpa Plang, Aspal Tipis, dan Diduga Tak Sesuai Standar

  • account_circle Eli
  • calendar_month Sab, 6 Des 2025

Skandal Jalan Desa Pungut Hilir: Tanpa Plang, Aspal Tipis, dan Diduga Tak Sesuai Standar

NEWS PUBLIK, KERINCI – Pengerjaan proyek pengaspalan jalan lingkungan di Desa Pungut Hilir, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci, menjadi perhatian publik. Sejumlah warga dan aktivis menilai pekerjaan yang dilakukan kontraktor terkesan asal jadi, terlebih karena pengawasan dari instansi terkait dinilai minim.

Seorang warga setempat mengaku sejak awal pengerjaan tidak pernah melihat adanya papan informasi proyek. Kondisi ini membuat masyarakat tidak mengetahui siapa penanggung jawab maupun pelaksana kegiatan tersebut.

“Kami tidak tahu siapa yang punya proyek ini. Selama pengerjaan tidak ada papan informasi. Mungkin yang punya proyek ini orang ‘bagak’,” ujar salah satu warga dengan nada kesal.

Selain itu, warga lain menilai kualitas aspal yang dikerjakan tidak akan bertahan lama. “Dari hasil pengerjaannya, kelihatannya paling satu tahun sudah rusak lagi,” ungkapnya dengan rasa kecewa.

Skandal Jalan Desa Pungut Hilir: Tanpa Plang, Aspal Tipis, dan Diduga Tak Sesuai Standar

LSM PEDAS Temukan Ketebalan Aspal Diduga Hanya Satu Inci

Ketua LSM Peduli Alam Sakti (PEDAS), Efyarman, menguatkan keluhan warga tersebut. Kepada media ini, Jumat (5/12/2025), ia memaparkan hasil investigasi yang dilakukan timnya di lapangan. Mereka menemukan dugaan kuat adanya pengurangan volume dalam pengerjaan.

“Beberapa titik menunjukkan ketebalan aspal hanya satu inci. Selain sangat tipis, permukaannya juga tidak rata. Akibatnya, ketika hujan turun, air tergenang di tengah badan jalan,” jelas Efyarman.

Ia menambahkan bahwa perbedaan ketebalan tersebut terbukti tidak sesuai dengan ketentuan teknis.

Skandal Jalan Desa Pungut Hilir: Tanpa Plang, Aspal Tipis, dan Diduga Tak Sesuai Standar

PUPR: Standar Harusnya 3 Inci, LSM Siap Adu Data

Menurut Efyarman, keterangan Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Kerinci, Hadri, menyebutkan bahwa ketebalan pengaspalan seharusnya mencapai 3 inci. Standar ini semestinya menjadi acuan kontraktor dalam pengerjaan proyek.

“Dari sini jelas perbandingannya. Kabid CK menyatakan ketebalan harus tiga inci, tetapi fakta di lapangan tidak ada yang mencapai ketentuan tersebut. Kami siap adu data, karena rata-rata ketebalan yang kami temukan hanya sekitar satu inci,” tegasnya.

Ia mendesak agar pihak berwenang segera turun melakukan pemeriksaan menyeluruh agar dugaan penyimpangan dalam proyek ini bisa ditindaklanjuti dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

  • Penulis: Eli
  • Editor: NEWS PUBLIK

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemkab Tanggamus Gelar Maulid Nabi & Milad Ke1 MT Almahmudah

    Pemkab Tanggamus Gelar Maulid Nabi & Milad Ke1 MT Almahmudah

    • 1Komentar

    📰 Pemkab Tanggamus Gelar Maulid Nabi 1444 H dan Milad Ke-1 MT Al-Mahmudah NEWS PUBLIK, Tanggamus – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanggamus menggelar Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 H sekaligus Milad ke-1 Majelis Taklim (MT) Almahmudah serta Istighosah, Senin (8/9/2025) di Masjid Nurul Faizi, Komplek Islamic Center, Kota Agung. Acara dimulai sekitar pukul 09.00 WIB […]

  • Kapolda Jabar Buka Bazar Pangan Murah di Karawang, Warga Antusias

    Kapolda Jabar Buka Bazar Pangan Murah di Karawang, Warga Antusias

    • 0Komentar

    NEWS PUBLIK| Karawang – Dalam rangka menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok menjelang bulan suci Ramadhan, Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat bersama Polres Karawang menggelar kegiatan Bazar Gerakan Pangan Murah. Acara yang berlangsung di Lapang Karangpawitan, Karawang, pada Selasa (24/2/2026) ini dibuka secara langsung oleh Kapolda Jawa Barat, Irjen. Pol. Rudi Setiawan, didampingi […]

  • Bupati Pasaman Barat Hadiri Rakor Antikorupsi Bersama KPK

    Bupati Pasaman Barat Hadiri Rakor Antikorupsi Bersama KPK

    • 0Komentar

    NEWS PUBLIK, Pasaman Barat Sumbar – Bupati Pasaman Barat, Yulianto, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Wilayah I yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (9/5). Rakor bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara KPK, pemerintah daerah, dan DPRD dalam upaya pemberantasan korupsi. Acara yang digelar di lantai 16 […]

  • Hadiri Diseminasi Nasional Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2025, Gubernur Al Haris Terima Penghargaan dari BKKBN

    Hadiri Diseminasi Nasional Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2025, Gubernur Al Haris Terima Penghargaan dari BKKBN

    • 0Komentar

    NEWS PUBLIK, Jakarta – Gubernur Jambi Al Haris menghadiri Diseminasi Nasional Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2025 yang digelar Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN di Jakarta, Selasa (26/11/25). Dalam kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Jambi menerima penghargaan nasional atas kinerja cepat dan berkualitas dalam penyajian data keluarga tahun 2025. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen […]

  • Wagub Sani Kukuhkan Pengurus FPRB Provinsi Jambi

    Wagub Sani Kukuhkan Pengurus FPRB Provinsi Jambi

    • 0Komentar

    ‎NEWS PUBLIK | JAMBI – Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I secara resmi mengukuhkan pengurus Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Provinsi Jambi periode 2025-2028, bertempat di Ruang Bulian, Grand  Hotel Jambi, Selasa (10/2/2026). Dalam sambutan dan arahannya, ‎Wagub Sani menyampaikan bahwa pembentukan Forum Pengurangan ‎Risiko Bencana Provinsi Jambi yang dilaksanakan pengukuhan kepengurusannya ini […]

  • Strategi Kolaboratif dan Kapasitas Institusional: Jambi sebagai Episentrum Baru Pembangunan Wilayah

    Strategi Kolaboratif dan Kapasitas Institusional: Jambi sebagai Episentrum Baru Pembangunan Wilayah

    • 2Komentar

    Strategi Kolaboratif dan Kapasitas Institusional: Jambi sebagai Episentrum Baru Pembangunan Wilayah Oleh: Yulfi Alfikri Noer S.IP., M.AP* Akademisi UIN STS Jambi     Perencanaan pembangunan wilayah di Indonesia kini memasuki fase baru, yang tidak hanya menuntut efisiensi teknokratik tetapi juga responsivitas terhadap keragaman regional. Dalam konteks pembangunan nasional yang menuntut integrasi vertikal dan horizontal antarlembaga, […]

expand_less