kebijakan publik
TBC Tidak Akan Turun Tanpa Integrasi Data
- 0Komentar
TBC Tidak Akan Turun Tanpa Integrasi Data Oleh: Yulfi Alfikri Noer S.IP., M. AP Akademisi UIN STS Jambi Target eliminasi Tuberkulosis (TBC) tahun 2030 telah ditegaskan melalui Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021. Kerangka kebijakan secara normatif tidak bermasalah. Arah sudah jelas, instrumen tersedia dan mandat lintas sektor telah ditetapkan. Persoalan utama terletak pada implementasi, […]
DARI PENATAAN MENUJU VALIDASI: Menguji Desain Fiskal Daerah
- 1Komentar
DARI PENATAAN MENUJU VALIDASI Menguji Desain Fiskal Daerah Oleh: Yulfi Alfikri Noer S. IP., M.AP Akademisi UIN STS Jambi Tulisan sebelumnya menyoroti perlunya menimbang kembali desain fiskal dalam UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD). Tulisan ini membawa persoalan tersebut ke tingkat yang lebih mendasar. Penataan fiskal […]
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JAMBI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN: Tinjauan Politik Hukum dan Administrasi Publik
- 0Komentar
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JAMBI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN (Tinjauan Politik Hukum dan Administrasi Publik) Opini Hukum dan Politik Oleh: Elas Anra Dermawan, SH (Advokat & LBH NADI) Pendahuluan Kebijakan pembangunan daerah dalam konteks negara hukum tidak hanya diukur dari capaian fisik semata, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan prinsip good governance, kepastian hukum, serta keberpihakan terhadap […]
Menimbang Kembali Desain Fiskal Daerah dalam Arsitektur UU HKPD
- 1Komentar
Menimbang Kembali Desain Fiskal Daerah dalam Arsitektur UU HKPD Oleh: Yulfi Alfikri Noer S. IP., M. AP Akademisi UIN STS Jambi Dalam perspektif kebijakan ekonomi politik fiscal, terdapat kecenderungan untuk mengalami fiscal illusion, yakni ketika penataan kelembagaan dan penguatan disiplin anggaran dipersepsikan sebagai penyelesaian substantif atas persoalan. Pendekatan ini kerap mengabaikan adanya structural imbalance dalam […]
Al Haris Tunjukkan Kepemimpinan Inovatif di Tengah Krisis Global dan Tekanan Fiskal Daerah
- 1Komentar
Al Haris Tunjukkan Kepemimpinan Inovatif di Tengah Krisis Global dan Tekanan Fiskal Daerah Oleh: Nanda Herlambang, S.H., M.H. (Staff Khusus Gubernur Jambi) Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang kian kompleks, kepemimpinan daerah tidak lagi cukup hanya adaptif, tetapi juga dituntut mampu mengambil keputusan strategis dalam ruang fiskal yang semakin terbatas. Dalam konteks ini, Gubernur Jambi, […]
Sambut Kebijakan WFH, Ini 8 Aturan Ketat yang Harus Dipatuhi ASN Karawang
- 1Komentar
NEWS PUBLIK | KARAWANG – Sambut wacana pelaksanaan Work From Home (WFH) satu hari kerja dalam sepekan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri pada April 2026 mendatang, Pemerintah Kabupaten Karawang tegaskan WFH berlangsung dalam pengawasan ketat. Sekretaris Daerah Karawang, Asep Aang Rahmatullah, menyebutkan sesuai dengan arahan dari Bupati Karawang, […]
MENGURAI BENANG KUSUT LAHAN TIDUR DI SUKABUMI: Antara Asa Reformasi Agraria dan Tantangan Tata Kelola
- 0Komentar
NEWS PUBLIK | SUKABUMI – Kabupaten Sukabumi, dengan hamparan perbukitan yang hijau dan luasnya lahan perkebunan, kini tengah berada di persimpangan jalan sejarah pengelolaan tanah. Persoalan agraria, khususnya terkait status lahan eks Hak Guna Usaha (HGU), bukan sekadar masalah administrasi di atas kertas, melainkan menyentuh urat nadi kehidupan ribuan petani penggarap. Di tahun 2026 ini, […]
IPM JAMBI: Antara Persepsi dan Fakta Statistik
- 1Komentar
Oleh: Yulfi Alfikri Noer S. IP., M.AP Akademisi UIN STS Jambi Diskursus Pembangunan dan Persepsi Publik Sering kali dalam diskursus pembangunan daerah kita dihadapkan pada pernyataan yang terdengar sangat masuk akal, tetapi justru karena itulah pernyataan tersebut jarang dipertanyakan. Salah satunya adalah pandangan bahwa percepatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jambi harus ditopang oleh pendidikan […]
Strategis! Ranperda DPRD Provinsi Jambi 2026 Dimatangkan Lewat Studi Banding ke DKI
- 0Komentar
NEWS PUBLIK | JAKARTA – Ranperda DPRD Provinsi Jambi 2026 menjadi fokus utama dalam langkah strategis Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Jambi yang melakukan studi banding ke Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan ini bertujuan memperdalam substansi lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif tahun 2026 agar lebih adaptif, implementatif, […]
Cacat Epistemologis Dalam Membaca Data Publik Pendidikan
- 1Komentar
Oleh: Yulfi Alfikri Noer S. IP., M. AP (Akademisi UIN STS Jambi) Penggunaan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut sekitar 49.000 remaja di Provinsi Jambi berstatus tidak bersekolah telah dengan cepat diarahkan pada satu kesimpulan normatif, kegagalan pemerintah. Kesimpulan ini, meskipun terdengar tegas dan politis, justru memperlihatkan persoalan yang […]
