Wali Kota Sabang Bahas Percepatan Program BSPS Kawasan Perbatasan Bersama BNPP RI, Perkuat Sinergi Pembangunan Daerah 3T
- account_circle Mj Eric Karno
- calendar_month Rabu, 15 Jul 2026
- print Cetak
NEWS PUBLIK | JAKARTA – Wali Kota Sabang, Zulkifli H. Adam, menghadiri rapat koordinasi bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia di Kantor BNPP, Jalan Kebon Sirih No. 31A, Jakarta Pusat, Selasa (14/7/2026). Pertemuan tersebut membahas langkah-langkah percepatan pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2026 bagi kawasan perbatasan dan daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Rapat yang dipimpin jajaran Sekretariat BNPP itu menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memastikan pelaksanaan program BSPS berjalan tepat sasaran, tepat waktu, serta mampu meningkatkan kualitas hunian masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia.
Berdasarkan surat undangan Sekretaris BNPP Nomor IKP.92.06/1311/VII/2026 tertanggal 13 Juli 2026, agenda utama rapat adalah Percepatan Program BSPS Kawasan Perbatasan Tahun Anggaran 2026. Wali Kota Sabang menjadi salah satu kepala daerah yang diundang bersama sejumlah bupati dan wali kota dari berbagai wilayah perbatasan Indonesia. Langkah-langkah percepatan program BSPS didaerah 3T.
Program BSPS Sabang Diharapkan Perkuat Kawasan Perbatasan
Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Sabang, Zulkifli H.Adam Menyampaikan bahwa Kota Sabang sebagai beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki posisi strategis yang membutuhkan dukungan berkelanjutan dari pemerintah pusat, khususnya dalam pembangunan sektor perumahan dan permukiman.
Menurutnya, program BSPS bukan hanya membantu masyarakat memperoleh rumah layak huni, tetapi juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesejahteraan warga sekaligus memperkuat ketahanan kawasan perbatasan.
“Sinergi antara Pemerintah Kota Sabang dengan BNPP dan kementerian terkait menjadi langkah penting agar program pembangunan di kawasan perbatasan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Zulkifli H. Adam.
Selain membahas percepatan pelaksanaan BSPS, forum tersebut juga menjadi wadah koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah untuk menyamakan langkah dalam proses verifikasi, pendataan, hingga pelaksanaan program di lapangan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan.
- Penulis: Mj Eric Karno
