KPK Bongkar Dugaan Permainan WTP Sumsel, Daerah Lain dalam Bidikan
- account_circle Yanto Goak
- calendar_month Selasa, 30 Jun 2026
- print Cetak
NEWS PUBLIK | SUMATERA SELATAN – KPK Dalami Daerah Penerima WTP Sumsel setelah penyidik menemukan sejumlah dokumen penting dalam penggeledahan Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Selatan terkait rangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Muara Enim nonaktif dan pihak BPK Sumsel.
Temuan tersebut membuat penyidik KPK membuka kemungkinan melakukan pendalaman terhadap daerah lain di Sumatera Selatan yang sebelumnya memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa fokus utama penyidikan saat ini masih berkaitan dengan perkara Muara Enim. Namun, dokumen yang ditemukan dalam proses penggeledahan menjadi bahan analisis lebih lanjut.
“Dari penggeledahan di BPK Sumsel terkait OTT Bupati Muara Enim nonaktif dan OTT lanjutan kepada pihak BPK Sumsel, penyidik menemukan dokumen WTP Pemkab Muara Enim,” ujar Budi.
Menurutnya, daerah lain yang menerima opini WTP dari BPK Sumsel berpotensi ikut didalami apabila ditemukan keterkaitan dengan proses pemeriksaan yang sedang berjalan.
KPK Dalami Daerah Penerima WTP Sumsel, Dokumen Pemeriksaan Jadi Sorotan
Penggeledahan Kantor BPK Sumatera Selatan yang berada di Kota Palembang dilakukan Tim Penyidik KPK pada Selasa (24/6/2026).
Dalam penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk dokumen kertas kerja pemeriksaan serta dokumen perubahan hasil temuan pemeriksaan.
Salah satu dokumen yang menjadi perhatian yakni perubahan hasil pemeriksaan dari status Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), khususnya terkait Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
KPK menduga terdapat proses perubahan hasil pemeriksaan yang perlu ditelusuri lebih jauh untuk mengetahui bagaimana mekanisme dan pihak-pihak yang terlibat.
Selain itu, penyidik juga menemukan dokumen yang berkaitan dengan upaya perubahan kembali setelah adanya operasi tangkap tangan.
Dugaan Intervensi Hasil Audit BPK Ikut Diselidiki
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan, dari hasil penggeledahan tersebut penyidik menemukan petunjuk terkait dugaan adanya intervensi dalam proses perubahan hasil temuan pemeriksaan.
KPK saat ini tengah mendalami bagaimana proses perubahan opini pemeriksaan dapat terjadi, termasuk pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam proses tersebut.
Jika dalam perkembangan penyidikan ditemukan adanya pola serupa pada daerah lain, bukan tidak mungkin wilayah lain penerima WTP di Sumatera Selatan akan ikut diperiksa.
Kasus ini kembali membuka perhatian publik terhadap pentingnya transparansi dalam proses audit pemerintahan daerah.
Predikat WTP selama ini menjadi salah satu indikator pengelolaan keuangan daerah yang dianggap baik. Namun, KPK menegaskan setiap proses pemberian opini harus berjalan independen, objektif, dan bebas dari intervensi.
KPK hingga kini masih fokus melakukan pendalaman terhadap perkara Muara Enim dan pihak terkait lainnya.
- Penulis: Yanto Goak
