Pengaruh Geopolitik dan Geostrategi Bagi Pembangunan Daerah dalam RPJMD 2025-2029: Perspektif Provinsi Jambi

Penulis : Ermaya Suradinata*

I. PENDAHULUAN

Posisi strategis memberikan peluang bagi Provinsi Jambi untuk memperkuat sektor-sektor seperti transportasi, logistik, dan manufaktur, serta memaksimalkan potensi ekspor produk unggulannya, seperti kelapa sawit dan karet. Juga infrastruktur pelabuhan dan transportasi yang memadai dapat meningkatkan konektivitas dan mempercepat distribusi barang, baik untuk pasar domestik maupun pasar internasional.
Maka dalam merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, Provinsi Jambi harus mempertimbangkan tren geopolitik global yang semakin berfokus pada isu-isu keberlanjutan dan perubahan iklim. Negara-negara besar kini semakin memperhatikan aspek lingkungan dalam hubungan mereka dengan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Oleh karena itu, Jambi perlu menyesuaikan kebijakan pembangunan ekonominya dengan kebutuhan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Ini tercermin dalam komitmen Indonesia terhadap perjanjian iklim global, seperti Kesepakatan Paris, yang mengharuskan negara-negara untuk mengurangi emisi karbon dan memelihara ekosistem alami.

Jambi, sebagai salah satu provinsi dengan potensi besar dalam sektor sumber daya alam, perlu mengadopsi praktik-praktik pembangunan yang ramah lingkungan, seperti pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan dan konservasi hutan, guna memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan kelestarian alam.

Sebagai daerah yang memiliki kekayaan alam melimpah, Jambi harus merancang kebijakan yang dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alamnya tanpa merusak lingkungan atau memicu ketegangan sosial. Geostrategi Jambi, dalam hal ini, perlu mempertimbangkan keberlanjutan dan penggunaan sumber daya yang ramah lingkungan, di samping mengedepankan pertumbuhan ekonomi. Salah satu langkah penting adalah dengan memperkenalkan teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas tanpa mengorbankan kualitas lingkungan, serta memperkuat kapasitas SDM untuk mengelola sektor-sektor strategis ini.

Jambi juga harus memperhatikan pengaruh kebijakan nasional yang dapat mempengaruhi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Kebijakan pembangunan infrastruktur di tingkat pusat, yang berfokus pada penguatan konektivitas antardaerah dan pengembangan infrastruktur transportasi, akan memberikan dampak besar bagi pengembangan Jambi. Pembangunan jalur transportasi yang efisien dan konektivitas yang lebih baik antara Jambi dengan kawasan industri lainnya akan membuka peluang bagi provinsi ini untuk mengembangkan sektor perdagangan dan manufaktur, serta memperkuat posisi Jambi di pasar global.

II. STRATEGI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM RPJMD 2025-2029

Salah satu tantangan besar dalam perencanaan pembangunan daerah, adalah bagaimana mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam kebijakan pembangunan. Di Jambi, sektor-sektor ekonomi yang berbasis pada sumber daya alam seperti pertanian, perkebunan, dan pertambangan harus diolah dengan prinsip ramah lingkungan agar tidak mengancam kelestarian alam.
Mengingat tren geopolitik global yang semakin menekankan pada keberlanjutan, kebijakan pembangunan daerah harus sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap perubahan iklim dan pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana.

Sebagai contoh, sektor kelapa sawit yang menjadi andalan ekonomi Jambi dapat diarahkan untuk mengadopsi sistem pertanian yang lebih ramah lingkungan, termasuk pengurangan konversi lahan hutan menjadi perkebunan sawit. Ini tidak hanya akan meningkatkan citra Jambi di mata internasional, tetapi juga mendukung upaya nasional dalam mengurangi deforestasi.

III. PEMANFAATAN POTENSI GEOSTRATEGIS JAMBI

Jambi memiliki potensi besar dalam bidang pengembangan infrastruktur dan konektivitas. Dengan akses ke Selat Malaka, provinsi ini memiliki peluang untuk mengembangkan pelabuhan dan jalur transportasi yang dapat meningkatkan ekspor barang, terutama produk-produk unggulan daerah. Penguatan sektor logistik, transportasi, dan fasilitas pelabuhan menjadi prioritas utama dalam RPJMD Provinsi Jambi untuk memastikan bahwa daerah ini dapat memanfaatkan posisi geostrategisnya dengan optimal.
Jambi juga dapat memanfaatkan potensi energi terbarukan, seperti panas bumi dan biomassa, untuk mendukung transisi energi hijau yang sedang digalakkan secara global. Pengembangan sektor energi terbarukan tidak hanya mendukung keberlanjutan pembangunan, tetapi juga dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah, mengurangi ketergantungan pada energi fosil, dan meningkatkan kemandirian energi.

IV. REKOMENDASI

Berdasarkan pemahaman geopolitik dan geostrategi yang telah dijelaskan, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk memastikan bahwa RPJMD Provinsi Jambi 2025-2029 dapat mengoptimalkan potensi daerah secara maksimal dan berkelanjutan.

1. Perlu ada integrasi yang lebih kuat antara kebijakan pembangunan ekonomi dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan, terutama di sektor-sektor yang berbasis sumber daya alam.
2. Pengembangan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah, harus menjadi prioritas agar Jambi dapat memanfaatkan posisinya yang strategis dalam jalur perdagangan internasional.
3. Jambi perlu memperkuat sektor energi terbarukan dan mendorong investasi dalam sektor ini, guna mendukung transisi energi hijau yang semakin penting dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global.
4. Penting untuk memperhatikan dinamika politik nasional dan global dalam perencanaan pembangunan daerah, agar kebijakan yang diterapkan relevan dan adaptif terhadap perubahan yang terjadi.

V. PENUTUP

Dengan mengintegrasikan geopolitik dan geostrategi dalam RPJMD 2025-2029, Provinsi Jambi dapat memperkuat daya saingnya di tingkat nasional dan internasional, sambil menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan sosial. Kebijakan pembangunan yang seimbang antara ekonomi, sosial, dan lingkungan akan memberikan landasan yang kokoh bagi masa depan Jambi yang lebih baik.***

===

^{*Prof. Dr. Drs, Ermaya Suradinata, SH, MH, MS, adalah mantan Direktur Jenderal Sosial Politik Kementerian Dalam Negeri RI, dan Gubernur Lemhannas RI (2001-2005). Kini Ketua TIM Dewan Pakar BPIP RI.}